32.000 Pegawai SPPG Akan Diangkat Jadi ASN PPPK, Komisi IX DPR RI MBG Harus Berdampak

Bulan Januari lalu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) mengumumkan rencana untuk mengangkat 32.000 pegawai SPPG menjadi ASN PPPK. Hal ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kinerja BGN dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam beberapa tahun terakhir, program MBG telah menjadi salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan status gizi anak Indonesia dan mencegah stunting. Namun, pengelolaan program ini masih memiliki beberapa kelemahan yang perlu diatasi.

BGN telah melakukan tes dan rekrutmen PPPK tahap pertama dengan skala 2.080 orang yang sudah menjadi ASN terhitung mulai tanggal 1 Juli 2025. Sementara itu, tahap kedua akan membuka lowongan sebanyak 32.000 orang, termasuk 31.250 untuk Kepala SPPG.

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Netty Prasetiyani, menekankan pentingnya perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan program MBG agar benar-benar berdampak pada peningkatan status gizi anak Indonesia dan pencegahan stunting. Dia berharap tahun 2026 menjadi momentum awal perbaikan kinerja BGN secara menyeluruh.

Netty juga menekankan pentingnya program MBG sebagai bagian dari dukungan terhadap agenda Presiden dalam meningkatkan status gizi nasional. Komisi IX DPR RI akan menjalankan fungsi pengawasan secara konsisten agar program MBG berjalan sesuai tujuan dan mendapat kepercayaan publik.

Dalam hal ini, BGN perlu memperbaiki beberapa aspek, seperti penanganan kasus-kasus yang terjadi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
 
Makanya lagi bergejolak di BGN, ya? Kita lihat, program MBG udah mulai tahun 90-an lho! Dan sekarang, masih ada kelemahan apa lagi yang ingin ditambahin? 32.000 ASN yang harus diperbarui, itu tidak main-main lah! Kalau mau terus maju, BGN harus fokus pada efisiensi dan efektifitas program MBG, bukan lagi-bagi lagi. Saya rasa perlu ada rencana yang lebih matang sebelum melakukan pemindahan seperti ini...
 
aku bayangin, kalau program makan bergizi gratis itu ternyata masih banyak masalahnya, misalnya kadang ada spt di SPPG yang nggak bisa dipercaya... tapi aku juga setuju, program mbg harus diperbaiki agar benar-benar bisa berdampak pada kesehatan anak-indonesia ๐Ÿ˜Š. aku harap pemerintah akan lebih teliti dalam mengelolanya, jangan sampai program ini malah menjadi sumber masalah lagi... tapi secara umum, aku senang dpt tahu ada inisiatif baru dari BGN untuk meningkatkan kinerja mereka ๐Ÿ’ช.
 
Aku think program MBG memang penting banget untuk meningkatkan status gizi anak Indonesia, tapi aku ragu-ragu caranya. Aku pikir penanganan kasus-kasus yang terjadi di SPPG perlu diperbaiki agar program ini bisa berjalan lebih lancar. Kasus-kasus yang ada sekarang memang bikin aku kecewa, contohnya seperti SPPG di daerah-daerah yang sulit diakses atau kurang memiliki sumber daya yang cukup. Jika BGN bisa menyelesaikan masalah-masalah ini, maka program MBG bisa benar-benar berdampak pada peningkatan status gizi anak Indonesia ๐Ÿค”๐Ÿ‘
 
Program MBG masih nggak sempurna banget... kalau mau benar-benar berdampak, BGN harus lebih teliti dalam pengelolaannya. Tapi aku senang liat ada rencana untuk menambah ASN PPPK, itu akan membuat program lebih efektif dan efisien. Kalau BGN bisa meningkatkan kinerjanya, program MBG pasti bakal semakin baik... ๐Ÿ’ช
 
๐Ÿ˜Š Mau aja coba rencana ini, ya? Nah kebenaran punya program MBG bukanlah cuma soal biaya aja, tapi juga perlu ada kualitas dalam pelaksanaannya. Seperti apa jadinya jika sisa uang dari program tersebut digunakan untuk memperbaiki struktur dan fasilitas di SPPG? ๐Ÿค” Kita harus punya kemampuan untuk mengelola program ini dengan lebih efektif. Nah kalau bisa aja, aku suka banget dengan ide Netty yang jelas ingin meningkatkan kinerja BGN secara keseluruhan! ๐Ÿ‘
 
Sudah lama nggak ada kabar tentang rencana BGN ini ๐Ÿ˜Š. Mungkin itu bisa meningkatkan kinerja dan efisiensi program MBG, tapi apa kebijakan ini benar-benar bakal bermanfaat? ๐Ÿค”. Aku pikir pemerintah harus lebih teliti dalam pengelolaan program ini, misalnya ada bagaimana kasus-kasus yang terjadi di SPPG itu bisa diatasi ๐Ÿ™.
 
aku senang banget dengerin rencana BGN untuk mengangkat 32.000 pegawai SPPG menjadi ASN PPPK ๐Ÿคฉ. ini akan membantu meningkatkan kinerja program Makan Bergizi Gratis dan memberikan kontribusi lebih besar dalam meningkatkan status gizi anak Indonesia ๐Ÿ˜Š. tapi, aku juga penasaran bagaimana rencana ini akan diimplementasikan secara efektif ๐Ÿ’ก. aku harap BGN dapat memperbaiki beberapa kelemahan pengelolaan program MBG yang sudah ada, seperti penanganan kasus-kasus yang terjadi di SPPG ๐Ÿค•. aku juga berharap tahun 2026 menjadi momentum awal perbaikan kinerja BGN secara menyeluruh dan program MBG dapat mendapat kepercayaan publik yang lebih besar ๐Ÿ’ฏ.
 
Maksudnya kalau BGN mau mengangkat 32.000 pegawai SPPG menjadi ASN PPPK, apa keuntungannya? Apa yang bakal dilakukan dengannya nanti? Ada bukti bahwa program MBG benar-benar efektif dalam meningkatkan status gizi anak Indonesia? Sumbernya siapa? Maksudnya kalau BGN mau memperbaiki penanganan kasus-kasus di SPPG, bagaimana caranya? Ada rencana apa yang bakal dilakukan dulu?
 
Kalau mau nggak salah, BGN gini kayaknya sibuk banget. Tes dan rekrutmen PPPK tahap pertama sudah selesai, tapi apa yang penting itu? Masih banyak kasus di SPPG yang harus diatasi aja. Sepertinya BGN lebih fokus pada kepentingan mereka sendiri daripada memperbaiki program MBG yang benar-benar perlu dipperbaiki.

Mau nggak salah lagi, tahun 2026 itu masih jauh banget, tapi komisi DPR RI sudah mulai berbicara tentang perbaikan kinerja BGN. Netty Prasetiyani itu kayaknya pintar-pintarnya, tapi aku masih ragu-ragu kalau dia bisa membuat perubahan yang benar-benar signifikan di BGN.

Saya rasa apa yang paling penting adalah program MBG harus bebas dari kepentingan politik dan hanya fokus pada kebutuhan sebenarnya. Jika itu terjadi, maka program MBG pasti akan lebih efektif dan berdampak positif pada status gizi anak Indonesia. ๐Ÿค”
 
ini rencana nggak masuk akal gini ๐Ÿ˜’. kalau pengelolaan program mbg masih memiliki kelemahan, kenapa kita harus menambah jumlah pegawai? gimana caranya aspek-aspek itu bisa diperbaiki kalau tidak ada tenaga kerja yang cukup? ๐Ÿค”

dan apa dengan pengawasan konsisten dari komisi IX DPR RI? nggak cukup hanya ada pernyataan aja, kita butuh tindakan nyata juga ๐Ÿ™„. tahun 2026 bisa jadi momen awal perbaikan, tapi gimana kalau program mbg masih saja tidak berjalan dengan baik di tahun-tahun ke depan? ๐Ÿ˜•
 
kembali
Top