Bulan Januari lalu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) mengumumkan rencana untuk mengangkat 32.000 pegawai SPPG menjadi ASN PPPK. Hal ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kinerja BGN dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam beberapa tahun terakhir, program MBG telah menjadi salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan status gizi anak Indonesia dan mencegah stunting. Namun, pengelolaan program ini masih memiliki beberapa kelemahan yang perlu diatasi.
BGN telah melakukan tes dan rekrutmen PPPK tahap pertama dengan skala 2.080 orang yang sudah menjadi ASN terhitung mulai tanggal 1 Juli 2025. Sementara itu, tahap kedua akan membuka lowongan sebanyak 32.000 orang, termasuk 31.250 untuk Kepala SPPG.
Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Netty Prasetiyani, menekankan pentingnya perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan program MBG agar benar-benar berdampak pada peningkatan status gizi anak Indonesia dan pencegahan stunting. Dia berharap tahun 2026 menjadi momentum awal perbaikan kinerja BGN secara menyeluruh.
Netty juga menekankan pentingnya program MBG sebagai bagian dari dukungan terhadap agenda Presiden dalam meningkatkan status gizi nasional. Komisi IX DPR RI akan menjalankan fungsi pengawasan secara konsisten agar program MBG berjalan sesuai tujuan dan mendapat kepercayaan publik.
Dalam hal ini, BGN perlu memperbaiki beberapa aspek, seperti penanganan kasus-kasus yang terjadi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Dalam beberapa tahun terakhir, program MBG telah menjadi salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan status gizi anak Indonesia dan mencegah stunting. Namun, pengelolaan program ini masih memiliki beberapa kelemahan yang perlu diatasi.
BGN telah melakukan tes dan rekrutmen PPPK tahap pertama dengan skala 2.080 orang yang sudah menjadi ASN terhitung mulai tanggal 1 Juli 2025. Sementara itu, tahap kedua akan membuka lowongan sebanyak 32.000 orang, termasuk 31.250 untuk Kepala SPPG.
Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Netty Prasetiyani, menekankan pentingnya perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan program MBG agar benar-benar berdampak pada peningkatan status gizi anak Indonesia dan pencegahan stunting. Dia berharap tahun 2026 menjadi momentum awal perbaikan kinerja BGN secara menyeluruh.
Netty juga menekankan pentingnya program MBG sebagai bagian dari dukungan terhadap agenda Presiden dalam meningkatkan status gizi nasional. Komisi IX DPR RI akan menjalankan fungsi pengawasan secara konsisten agar program MBG berjalan sesuai tujuan dan mendapat kepercayaan publik.
Dalam hal ini, BGN perlu memperbaiki beberapa aspek, seperti penanganan kasus-kasus yang terjadi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).