KPK, lembaga anti korupsi di Indonesia, menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Madiun, Jawa Timur. Salah satu yang kena OTT adalah Wali Kota Madiun, Maidi. Operasi ini dilakukan oleh tim KPK Budi Prasetyo dan dipungut izin oleh beliau sendiri.
Menurut informasi yang diberikan oleh Budi, selama operasi OTT tersebut diadakan, total 15 orang telah diamankan. Salah satunya adalah Wali Kota Madiun Maidi. KPK mengatakan bahwa tim mereka melakukan kegiatan penyelidikan tertutup di wilayah Madiun dan berhasil mengamankan sejumlah uang yang besar.
Uang yang didapatkan dalam operasi OTT tersebut berkisar ratusan juta rupiah, namun detail berapa exactnya belum diketahui. Budi hanya menyebutkan bahwa uang tersebut di amankan dengan jumlah yang sangat besar dan tidak dapat dihitung lagi.
Selain itu, operasi OTT ini juga diduga terkait dengan dugaan fee proyek dan dana corporate social responsibility (CSR) di Kota Madiun. KPK juga menempatkan para pihak yang diamankan dalam keadaan terperiksa untuk dapat menentukan status hukum mereka dalam waktu 1x24 jam.
Tingginya uang yang didapatkan dalam operasi OTT tersebut menimbulkan spekulasi dan pertanyaan tentang asal usul uang tersebut. Apakah uang tersebut berasal dari sumber yang tidak sah? Apakah itu terkait dengan kegiatan korupsi yang dilakukan oleh Wali Kota Maidi? Semua hal ini akan diusulkan selama investigasi KPK.
Menurut informasi yang diberikan oleh Budi, selama operasi OTT tersebut diadakan, total 15 orang telah diamankan. Salah satunya adalah Wali Kota Madiun Maidi. KPK mengatakan bahwa tim mereka melakukan kegiatan penyelidikan tertutup di wilayah Madiun dan berhasil mengamankan sejumlah uang yang besar.
Uang yang didapatkan dalam operasi OTT tersebut berkisar ratusan juta rupiah, namun detail berapa exactnya belum diketahui. Budi hanya menyebutkan bahwa uang tersebut di amankan dengan jumlah yang sangat besar dan tidak dapat dihitung lagi.
Selain itu, operasi OTT ini juga diduga terkait dengan dugaan fee proyek dan dana corporate social responsibility (CSR) di Kota Madiun. KPK juga menempatkan para pihak yang diamankan dalam keadaan terperiksa untuk dapat menentukan status hukum mereka dalam waktu 1x24 jam.
Tingginya uang yang didapatkan dalam operasi OTT tersebut menimbulkan spekulasi dan pertanyaan tentang asal usul uang tersebut. Apakah uang tersebut berasal dari sumber yang tidak sah? Apakah itu terkait dengan kegiatan korupsi yang dilakukan oleh Wali Kota Maidi? Semua hal ini akan diusulkan selama investigasi KPK.