Rakernas I Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) secara resmi menutup rapatnya di Ancol, Jakarta Utara, Senin (12/1/2026), menghasilkan 21 poin rekomendasi yang membahas tentang berbagai isu strategis di Indonesia. Rakernas I PDIP ditandai dengan kehadiran sekitar 4000 orang anggota partai dari seluruh tingkatan dan wilayah, termasuk ketua partai, calon wakil rakyat, kader partai, dan aktivis.
Rakernas I PDIP menegaskan posisi politik sebagai partai penyeimbang untuk mengawal penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, berkeadilan, dan berorientasi pada sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Partai ini menekankan pentingnya penegakan kekuatan negara secara efektif untuk mencegah otoritarian populis.
Rakernas juga menegaskan komitmen memperkokoh kedaulatan politik nasional, berkepribadian dalam kebudayaan, dan menolak segala bentuk tekanan asing. Partai ini mendesak pemerintah untuk segera menjalankan transformasi POLRI yang mengeliminasi praktik-praktik politis praktis.
Partai ini juga menegaskan pentingnya penegakan hukum yang independen, memperhatikan kesejahteraan aparatur penegak hukum, dan perbaikan norma hukum pidana untuk memastikan proses penegakan hukum tidak dibajak kepentingan politik atau kepentingan bisnis.
Selain itu, Rakernas I PDIP juga menegaskan kembali komitmen reformasi untuk menjadikan TNI sebagai tentara profesional yang teguh pada amanat Reformasi 1998 dengan menjauhi politik praktis.
Rakernas I PDIP menegaskan posisi politik sebagai partai penyeimbang untuk mengawal penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, berkeadilan, dan berorientasi pada sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Partai ini menekankan pentingnya penegakan kekuatan negara secara efektif untuk mencegah otoritarian populis.
Rakernas juga menegaskan komitmen memperkokoh kedaulatan politik nasional, berkepribadian dalam kebudayaan, dan menolak segala bentuk tekanan asing. Partai ini mendesak pemerintah untuk segera menjalankan transformasi POLRI yang mengeliminasi praktik-praktik politis praktis.
Partai ini juga menegaskan pentingnya penegakan hukum yang independen, memperhatikan kesejahteraan aparatur penegak hukum, dan perbaikan norma hukum pidana untuk memastikan proses penegakan hukum tidak dibajak kepentingan politik atau kepentingan bisnis.
Selain itu, Rakernas I PDIP juga menegaskan kembali komitmen reformasi untuk menjadikan TNI sebagai tentara profesional yang teguh pada amanat Reformasi 1998 dengan menjauhi politik praktis.