JAKARTA - Penindakan keras oleh pasukan keamanan terhadap protes di Iran telah menewaskan lebih dari 2.000 orang, termasuk demonstran dan warga sipil yang tidak terlibat. Hal ini dilaporkan oleh kantor berita Aktivis Hak Asasi Manusia (HRANA) AS yang melaporkan pembunuhan 1.850 demonstran dan 135 orang yang berafiliasi dengan pemerintah.
Menurut sumber, penindakan keras tersebut dilakukan dalam skala besar, bahkan mematikan internet dan layanan komunikasi di beberapa daerah. Pada Selasa sore, HRANA mengkonfirmasi pembunuhan setidaknya 2.003 orang selama kerusuhan, dengan demikian meningkatkan jumlah korban menjadi lebih dari 2.000.
Sementara itu, kelompok lain, Iran Human Rights (IHR) yang berbasis di Norwegia, mengatakan telah mengonfirmasi pembunuhan setidaknya 734 demonstran. Mereka juga menilai bahwa jumlah sebenarnya korban tewas kemungkinan mencapai ribuan.
Pembunuhan ini terjadi dalam konteks penurunan nilai mata uang Iran dan peningkatan biaya hidup yang membuat rakyat merasa marah. Protes tersebut mulai menyebar ke 180 kota dan desa di seluruh 31 provinsi, menjadi tuntutan perubahan politik.
Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, berjanji kepada warga Iran bahwa bantuan sedang dalam perjalanan, sementara pihak Iran masih menolak untuk memberikan klaim formal tentang jumlah korban.
Menurut sumber, penindakan keras tersebut dilakukan dalam skala besar, bahkan mematikan internet dan layanan komunikasi di beberapa daerah. Pada Selasa sore, HRANA mengkonfirmasi pembunuhan setidaknya 2.003 orang selama kerusuhan, dengan demikian meningkatkan jumlah korban menjadi lebih dari 2.000.
Sementara itu, kelompok lain, Iran Human Rights (IHR) yang berbasis di Norwegia, mengatakan telah mengonfirmasi pembunuhan setidaknya 734 demonstran. Mereka juga menilai bahwa jumlah sebenarnya korban tewas kemungkinan mencapai ribuan.
Pembunuhan ini terjadi dalam konteks penurunan nilai mata uang Iran dan peningkatan biaya hidup yang membuat rakyat merasa marah. Protes tersebut mulai menyebar ke 180 kota dan desa di seluruh 31 provinsi, menjadi tuntutan perubahan politik.
Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, berjanji kepada warga Iran bahwa bantuan sedang dalam perjalanan, sementara pihak Iran masih menolak untuk memberikan klaim formal tentang jumlah korban.