Bantuan Jangan Menjadi Beban: 1.800 Guru PPPK Banten Tercemuchilah
Sebanyak 1.800 guru yang bekerja di Pendidikan Perorangan Pokok (PPPK) di Banten masih belum mendapatkan upah gaji bulanan. Meskipun sudah menjadi perhatian masyarakat, pengelolaan keuangan ini masih belum dapat diluruskan dengan baik.
Menurut sumber yang berwenang, guru-guru tersebut harus menanggung beban biaya hidup mereka sendiri, sehingga tidak dapat hidup nyaman. Beberapa di antaranya terpaksa mengambil pinjaman untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
"Kalau tidak ada bantuan dari pemerintah, kami akan jadi buruh paruh waktu karena tidak mampu menanggung biaya hidup," kata salah satu guru PPPK di Banten yang tidak ingin disebutkan namanya. "Sekarang punya utang sebesar Rp 5 juta untuk biaya hidup dan pendidikan anak saya."
Meskipun sudah banyak tawaran bantuan dari beberapa organisasi non-pemerintah (Organisasi Non-Pemerintah), pengelolaan dana tersebut masih belum dapat diluruskan dengan baik. Karena itu, pemerintah Provinsi Banten kembali menekankan pentingnya pengelolaan keuangan yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan guru-guru tersebut.
"Kita tidak ingin lagi melihat guru PPPK Banten yang terpaksa harus berutang untuk memenuhi kebutuhan hidup," kata Wakil Gubernur Banten, yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Penyelidik Keuangan Belanda (BPKB). "Kita akan bekerja sama dengan pemerintah pusat dan organisasi non-pemerintah untuk meningkatkan pengelolaan keuangan yang efektif."
Sebanyak 1.800 guru yang bekerja di Pendidikan Perorangan Pokok (PPPK) di Banten masih belum mendapatkan upah gaji bulanan. Meskipun sudah menjadi perhatian masyarakat, pengelolaan keuangan ini masih belum dapat diluruskan dengan baik.
Menurut sumber yang berwenang, guru-guru tersebut harus menanggung beban biaya hidup mereka sendiri, sehingga tidak dapat hidup nyaman. Beberapa di antaranya terpaksa mengambil pinjaman untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
"Kalau tidak ada bantuan dari pemerintah, kami akan jadi buruh paruh waktu karena tidak mampu menanggung biaya hidup," kata salah satu guru PPPK di Banten yang tidak ingin disebutkan namanya. "Sekarang punya utang sebesar Rp 5 juta untuk biaya hidup dan pendidikan anak saya."
Meskipun sudah banyak tawaran bantuan dari beberapa organisasi non-pemerintah (Organisasi Non-Pemerintah), pengelolaan dana tersebut masih belum dapat diluruskan dengan baik. Karena itu, pemerintah Provinsi Banten kembali menekankan pentingnya pengelolaan keuangan yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan guru-guru tersebut.
"Kita tidak ingin lagi melihat guru PPPK Banten yang terpaksa harus berutang untuk memenuhi kebutuhan hidup," kata Wakil Gubernur Banten, yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Penyelidik Keuangan Belanda (BPKB). "Kita akan bekerja sama dengan pemerintah pusat dan organisasi non-pemerintah untuk meningkatkan pengelolaan keuangan yang efektif."