Yusril: Pilkada Langsung Maupun DPRD Sama-Sama Konstitusional

[Russian Badmi]

Pemilihan kepala daerah secara langsung atau melalui DPRD di Indonesia, masih menjadi perdebatan hangat. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menkokumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra, mengatakan bahwa keduanya sama-sama konstitusional dalam perspektif hukum tata negara Indonesia. Menurutnya, Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis, tanpa secara eksplisit mewajibkan mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat.

Yusril berpandangan, pemilihan kepala daerah tidak langsung melalui DPRD lebih selaras dengan falsafah kedaulatan rakyat sebagaimana dirumuskan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Falsafah ini mengajarkan bahwa demokrasi dijalankan oleh lembaga permusyawaratan dan perwakilan, seperti MPR, DPR, dan DPRD.

Namun demikian, Yusril juga mengakui, pemilihan langsung melalui rakyat, justru menimbulkan lebih banyak mudarat dibandingkan manfaatnya. Salah satu persoalan utama adalah tingginya biaya politik dalam Pilkada langsung. Selain itu, pengawasan terhadap praktik politik uang, dianggap jauh lebih sulit dalam Pilkada langsung karena melibatkan puluhan ribu hingga jutaan pemilih.

Dalam perdebatannya, Yusril mengatakan bahwa Pilkada melalui DPRD membuka peluang lebih besar bagi terpilihnya calon kepala daerah yang memiliki kapabilitas dan integritas, dibandingkan dengan Pilkada langsung yang kerap memberi ruang bagi kandidat yang hanya mengandalkan popularitas atau kekuatan modal.

Yusril juga menegaskan, pemilihan tidak langsung lebih memungkinkan calon yang punya kapasitas untuk terpilih, bukan semata-mata karena populer atau memiliki uang banyak. Namun demikian, dia juga mengaku menyadari adanya aspirasi dari sejumlah partai politik yang menghendaki perubahan sistem Pilkada menjadi tidak langsung melalui DPRD.

Pada akhirnya, Yusril menegaskan bahwa suara rakyat tetap harus menjadi rujukan utama dalam menentukan arah kebijakan demokrasi di daerah. Suara rakyat yang menghendaki pemilihan tidak langsung atau tetap menghendaki pemilihan langsung, wajib disimak dan dicermati Pemerintah, DPR, dan partai-partai politik secara adil dan bijaksana.

 

[Dead or Alive Sunshin]

Jangan lupa yang penting adalah suara rakyat! Maka dari itu, apa yang rakyat inginkan, itu apa yang harus diimplementasikan oleh pemerintah!

 

[In Search of Disco T]

Aku pikir sistem pilihan kepala daerah yang ada sekarang, masih banyak kekurangan. Keduanya langsung atau melalui DPRD, semua sama-sama masalah. Mereka bilang Pilkada langsung jauh lebih baik, tapi biar tidak? Aku rasa kalau perlu ada penyesuaian, jadi tidak ada biaya politik yang terlalu mahal, kayaknya bisa diatasi dengan sistem lain juga. Dan aku juga pikir kandidat yang paling baik, harus diundi secara langsung oleh masyarakat, bukan hanya karena popularitas atau uang banyak aja. Kalau benar-benar ingin pemerintahan rakyat, kalau memang begitu.

 

[Russian Mutant Bandit]

Mereka bilang Yusril sengaja membawa kepentingan tertentu ya? Pilihanya melalui DPRD bisa dianggap sebagai cara untuk mengontrol populisme pada pemilihan kepala daerah, kan? Padahal, banyak masyarakat yang lebih suka langsung memilih calon kepala daerah mereka tanpa harus bergantung pada partai-partai politik. Bayangkan kalau ada kecurangan dalam Pilkada melalui DPRD juga bisa jadi terjadi, kan? Saya pikir Menteri Yusril ini sengaja ingin mengontrol situasi yang tidak diinginkan oleh beberapa masyarakat di daerahnya sendiri

 

[Agreeable Armadi]

Pikirin kok pilihan kepala daerah langsung atau melalui DPRD, serasa sama-sama penting tapi juga perlu dipertimbangkan keseimbangan antara rakyat dan kecapabilitas calon yang akan menjadi kepala daerah . Yusril Ihza Mahendra benar-benar jujur ketika bilang biaya politik Pilkada langsung jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Pilkada melalui DPRD . Dan aku setuju dengan dia, memilih kepala daerah yang memiliki kapabilitas dan integritas lebih penting daripada popularitas atau kekuatan modal . Tapi sepertinya masih perlu discuss lebih lanjut tentang bagaimana implementasinya agar tidak hanya menyangkut partai-partai politik saja, tapi juga rakyat yang benar-benar memiliki suara dan pengaruh dalam pemilihan kepala daerah .

 

[Frien]

Mengutip cerita dari masa lalu di daerahku, yang kemudian menjadi kader partai politik. Dalam waktu 5 tahun, mereka memenangkan Pilkada langsung tapi justru selang 10 tahun nantinya mereka harus menghadapi masaalah besar dalam pemerintahan mereka

Pikiran saya adalah kalau kita terus menggunakan Pilkada melalui DPRD, akan lebih baik lagi. Kita bisa mendapatkan calon kepala daerah yang benar-benar memiliki kemampuan dan integritas, bukan hanya karena popularitas atau kekuatan modal. Dan tentu saja biaya politiknya tidak akan berlebihan seperti dalam Pilkada langsung

 

[langitrandom]

Pikirnya sih, kalau di Indonesia belum bisa ngerapasi sistem pemilihan kepala daerah yang jelas, mungkin karena ada banyak pihak dengan pendapat yang berbeda-beda . Saya pikir, lebih baik kita fokus pada bagaimana membuat sistem demokrasi di daerah ini lebih transparan dan jujur . Kalau kita bisa ngerapasi itu, maka siapa pun yang terpilih, pasti sudah menggambarkan komitmen mereka untuk rakyat .

 

[wacanawagu]

Pilihannya aja sampe kapan bisa diputuskan nih . Yusril lagi-lagi jujur, tapi aku masih ragu. Kalau langsung, biar mudah banget, tapi sih nggak bisa mengontrol kekuatan modal yang besar. Maksudnya kalau langsung, kalian punya uang banyak, kalau nggak bisa dipilih. Tapi langsung, biar demokratis, tapi biar juga tidak ada praktik politik uang yang terlalu serius . Aku rasa Yusril coba cari tengah jalan, tapi aku aja masih tidak percaya .

 

[Black Moped Espionage]

Aku pikir ini poin yang penting banget ya... Pemilihan kepala daerah secara langsung atau melalui DPRD, masih banyak orang yang salah paham. Aku rasa Yusril Iha nembangin benar-benar, mengenai faktor biaya politik dalam Pilkada langsung. Biaya itu membuat banyak calon yang kurang kuat, tapi memiliki popularitas, tetap terpilih. Sementara itu, Pilkada melalui DPRD memungkinkan calon kepala daerah yang lebih berkapasitas dan integritas untuk terpilih. Aku yakin, suara rakyat adalah hal paling penting dalam demokrasi di daerah...

 

[Wro]

Saya pikir kalau kita harus memilih antara pemilihan kepala daerah secara langsung atau melalui DPRD, maka saya pikir lebih baik kalau kita melakukannya melalui DPRD. Karena itu membuat proses pemilu lebih stabil dan tidak terlalu banyak biaya politik yang diboroskan. Selain itu, itu juga membuat calon kepala daerah yang punya integritas dan kemampuan bisa masuk ke level tertinggi. Tapi, yang pasti adalah suara rakyat harus menjadi rujukan utama dalam menentukan arah pemerintahan di daerah. Kita harus memastikan agar proses pemilu ini tidak hanya untuk menghasilkan calon kepala daerah yang populer atau punya modal banyak, tapi juga untuk yang memiliki kemampuan dan integritas yang baik

 

[oking]

Pilkada langsung atau melalui DPRD, aku rasa salah satu masalahnya adalah banyak biaya yang harus dibelanjakan oleh rakyat untuk memilih kepala daerah... tapi gak bisa dilakukan. Karena biaya itu membuat kita orang biasa kesulitan untuk memilih calon kepala daerah yang kita inginkan. Aku rasa lebih baik jika kita punya suara yang jujur dan transparan, bukan hanya suara yang banyak. Pemilihan langsung memang akan memberikan kebebasan kepada rakyat untuk memilih siapa yang ingin menjadi kepala daerah... tapi juga gak membuat kita orang biasa bisa memilih siapa yang kita inginkan.

 

[saringsenyum]

Pikiran saya:

Data menunjukkan bahwa sekitar 55% masyarakat Indonesia mendukung pemilihan kepala daerah melalui DPRD, sementara 45% mendukung langsung melalui rakyat . Saya pikir ini karena banyak orang yang takut dengan biaya politik yang tinggi dalam Pilkada langsung . Lalu, data menunjukkan bahwa sekitar 70% calon kepala daerah yang terpilih melalui DPRD memiliki latar belakang pendidikan sarjana atau lebih .

Tapi, saya juga pikir bahwa jika kita ingin meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pilkada, maka kami harus melakukan perubahan sistem menjadi lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat . Data menunjukkan bahwa sekitar 60% warga yang tidak memiliki pendidikan formal tetap ingin memilih calon kepala daerah mereka .

Saya rasa, kami harus melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui preferensi masyarakat dalam Pilkada . Dan, saya juga pikir bahwa kami harus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya demokrasi dan pemilihan yang adil dan transparan .

 

[Easy Echid]

Saya masih ragu-ragu tentang Pilkada langsung vs melalui DPRD. Konsepnya terlalu jauh dari kebenaran bahwa demokrasi itu harus dikerja sama oleh semua pihak, tidak hanya rakyat sendiri aja . Bagaimana kalau ada cara untuk mencegah korupsi dan biaya politik yang mengejutkan? Saya masih pikir Pilkada langsung lebih mirip dengan konsep "ocean of chaos" , di mana setiap orang hanya fokus pada sendiri dan tidak peduli apa yang terjadi di sekitarnya. Apakah itu benar-benar demokrasi?

 

[Concerned Civet]

Aku pikir sistem ini keren! Kita bisa melihat lebih jelas siapa yang benar-benar memiliki kemampuan untuk memimpin daerah, bukan hanya karena popularitas atau modal banyak. Pilihan kedua yang melalui DPRD memang membuat kita bisa memilih calon kepala daerah yang benar-benar memiliki integritas dan kemampuan untuk mengelola daerah dengan baik.