Wamensos Tekankan Sinergi dengan Pemda untuk Entaskan Kemiskinan

S

Samba de Lawnmower Sl

Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono mengingatkan pentingnya koordinasi kuat antara Kemensos dengan pemerintah daerah dalam pengentasan kemiskinan. Ini sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan kemiskinan di tahun 2026 menjadi 0 persen dan di tahun 2029 di bawah 5 persen.

Upaya pengentasan kemiskinan dilakukan dengan menyediakan pendidikan gratis bagi masyarakat miskin melalui program Sekolah Rakyat. Agus Jabo mengajak tiga kepala daerah aktif mendukung program Sekolah Rakyat untuk mencapai target tahun 2026.

Selain itu, Wamensos juga menekankan pentingnya sinergi dengan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program-program prioritas seperti Koperasi Desa Merah Putih, program MBG, dan program Kampung Nelayan. Kolaborasi ini diperlukan agar setiap program bisa berdampak bagi rakyat.

Dalam beberapa hari terakhir, dua kepala daerah sudah menyiapkan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat permanen di wilayah mereka. Bupati Sigi dan Bupati Lembata telah menyediakan lahan seluas 10 hektare dan 7,9 hektare untuk lokasi Sekolah Rakyat permanen, masing-masing.

Namun, Bupati Deli Serdang belum menyerahkan proposal pendirian Sekolah Rakyat rintisan di daerahnya. Mereka sedang mempersiapkan lahan untuk pembangunan sekolah yang akan menempati gedung Sentra Insyaf Medan untuk sementara waktu.

Sementara itu, Bupati Lembata baru saja menyerahkan proposal pendirian Sekolah Rakyat rintisan di daerahnya dan memerlukan renovasi gedung bekas kantor bupati sebelum dipakai.
 
Wow, koordinasi kuat antara Kemensos dengan pemerintah daerah penting banget! Mereka harus bisa bekerja sama agar program Sekolah Rakyat bisa berjalan dengan lancar di tahun 2026 🤝. Saya harap Bupati Deli Serdang cepat menyerahkan proposal pendirian Sekolah Rakyat rintisan di daerahnya, sehingga orang miskin bisa mendapatkan pendidikan yang gratis dan berkualitas 💡.
 
Kalau mau mengurangi kemiskinan itu, jangan sampai hanya sekedar kata-kata aja, sih! Kita butuh koordinasi yang serius antara Kemensos dan pemerintah daerah, jadi bisa terus-menerus memantau situasinya. Tapi, Bupati Deli Serdang ini malah ingin menunggu sampai lahan itu siap, sambil menitipkan proposal rintisan Sekolah Rakyat ke samping. Nah, kalau tidak langsung aja, bagaimana bisa terus-menerus mewujudkan program-program prioritas itu? Jadi, kita harus jaga agar semua kepala daerah ini mau kolaborasi dengan baik, ya!
 
Mungkin gampang kata aja nih, tapi siapa tahu kapan kita bisa nyaman banget dengan pengentasan kemiskinan ya? Kalau punya lahan yang luas untuk sekolah rakyat, itu penting banget, tapi apa kalau belum ada lahan? Maka apa? Belum tentu semua daerah punya lahan yang pas untuk pembangunan sekolah rakyat. Tapi aku rasa kalau ini nantinya bisa berdampak besar bagi rakyat, jadi kita harap-harap keberhasilan program Sekolah Rakyat ya 😊
 
Maksud apa sih kalau pemerintah serius ingin menghilangkan kemiskinan tapi masih belom jadi realitas? Kalau hanya ngingatkan aja, tapi tidak ada tindakan yang concrete, gimana caranya hasilnya bisa cepat? Perlu diingat juga bahwa pelaksanaan program harus dilakukan dengan efektif dan efisien, bukan hanya sekedar ngatur-aturan. Dan kalau semua daerah punya lahan yang sama, kenapa masih ada perbedaan besar dalam pembangunan Sekolah Rakyat? 🤔
 
ini cerita yang panjang banget! kayaknya pemerintah mulai serius banget dalam mengangkat isu kemiskinan, tapi gimana kalau target 0 persen di tahun 2026 sih realistis? mungkin kita harus lihat kesiapan daerah terlebih dahulu, gak bisa ngepakkan semuanya begitu cepat. dan wamensos ini kayaknya serius banget dengan Sekolah Rakyat programnya, tapi apa daya aja kalau bupati Deli Serdang gak punya lahan yang cukup? pasti kita harus menunggu lagi beberapa tahun ya 😊
 
aku pikir wamensos agus jabo priyono sedang terlalu fokus pada program sekolah rakyat. aku rasa perlu ada peningkatan di bidang ekonomi juga, seperti pembangunan usaha mikro kecil untuk masyarakat miskin. kalau tidak, mereka hanya akan bergantung pada pemerintah untuk menyelesaikan masalah kemiskinan... 🤔💡
 
Oke lah... Aku pikir wajib kita semua terus mendukung program sekolah rakyat ini, kayakanya kita bisa membantu masyarakat miskin mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Aku juga merasa bangga dengar Bupati Sigi dan Lembata sudah menyiapkan lahan untuk Sekolah Rakyat permanen, tapi aku harap Bupati Deli Serdang segera bisa menyerahkan proposal rintisan mereka, biar kita bisa mendukung pemerintah dalam mencapai target 0 persen kemiskinan di tahun 2026 💕
 
Aku pikir program Sekolah Rakyat itu agak nggak adem, khususnya jika kita lihat dari perspektif penduduk pedesaan. Mereka udah punya sekolah yang umumnya sudah ada sejak lama, tapi apa yang dibawa dari Sekolah Rakyat itu? Hanya aja penambahan biaya untuk menginjakkan kaki program ini, kan?

Dan aku juga penasaran dengan strategi Wamensos untuk memaksa tiga kepala daerah aktif mendukung program Sekolah Rakyat. Apa sih yang mau dipaksa? Tidak ada salahnya, kita udah punya presiden yang dekat dengan rakyat dan target kemiskinan yang spesifik.

Tapi aku juga senang banget dengan perkenalan lahan yang sudah disiapkan oleh dua kepala daerah. Semoga program Sekolah Rakyat bisa berdampak pada penduduk pedesaan di wilayah mereka.
 
Aku penasaran siapa nih yang bertanggung jawab atas program Sekolah Rakyat ini? Aku pikir Wamensos hanya mengingatkan saja, tapi gini apa kira-kira prosesnya nih? Apakah ada tim ahli yang benar-benar bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk membuat program ini berjalan lancar? Dan siapa yang akan memantau hasilnya? Aku rasa perlu ada transparansi lebih banyak dalam proyek ini. Bukan cuma sekedar "koordinasi kuat" aja, tapi juga perlu adanya akuntabilitas.
 
Gue penasaran kenapa koordinasi antara Kemensos & pemerintah daerah masih jadi masalah... Semua udah terencana, tapi kadang-kadang yang jadi masalah adalah kesepakatan antar kantor... Gue suka ngetui sekolah rakyat ini, tapi ayo ayo kita harus koordinasi lebih baik agar bisa mencapai target 0 persen kemiskinan di tahun 2026...
 
hebu sapa aja, aku punya opini tentang pengentasan kemiskinan nih... mending fokus pada pendidikan ya, karena itu yang paling penting untuk membawa rakyat keluar dari kemiskinan. koperasi desa dan program mbg juga bagus, tapi kalau tidak ada pendidikan yang solid, apa arti aja? kalau mau benar-benar mengurangi kemiskinan di tahun 2026, mending mulai dari sini aja...
 
Bisa dibilang Wamensos Agus Jabo sudah mulai langkah yang tepat. Kalau cuma sekedar peringatan saja, tapi lalu apa? 🤔 Kemiskinan di tahun 2026 harus dapat dicapai, nih. Tapi bagaimana caranya? Kita harus bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah dan masyarakat sendiri untuk mencapai tujuan itu. Sekolah Rakyat itu penting, tapi kalau cuma ada yang berbicara, tapi tidak ada yang tindak, maka apa yang terjadi? 🤷‍♂️
 
Gampang ngetopikin kalau pemerintah serius mengingatkan pentingnya koordinasi dengan daerah, tapi masih banyak daerah yang belum menyerahkan proposal. Bisa jadi mereka sedang ngeluh soal biaya atau apa? Kalau gini, bagaimana caranya bisa mencapai target 0 persen kemiskinan tahun 2026? Bisa jadi pemerintah harus lebih transparan dan jelas soal anggaran dan strategi yang diambil. Dan apa dengan Bupati Deli Serdang yang belum menyerahkan proposal? Apakah mereka mau menunggu sampai target sudah terlambat? Kalau gini, bagaimana caranya bisa percaya bahwa pemerintah serius ingin mengatasi kemiskinan?
 
Aku pikir penting banget kalau kami bisa koordinasikan dengan baik sama pemerintah daerah nanti, aku tidak sabar-sabar kalau program Sekolah Rakyat bisa berjalan lancar dan membantu banyak orang di daerah miskin! Aku pikir itu juga bagus kalau Bupati Deli Serdang punya ide untuk mempersiapkan lahan sama Sentra Insyaf Medan, jadi kalau Sekolah Rakyat bisa dipindahkan ke sana nanti, itu akan lebih cepat dan mudah. 🙏💡
 
Kalau lihat, kira-kira bagaimana cara kerja gusip ini. Jika Presiden sudah jelas target tahun 2026 nanti di bawah 5 persen kemiskinan, maka itu artinya ada target yang bisa dicapai dengan koordinasi yang baik antara Kemensos dan pemerintah daerah. Tapi, apa yang diharapkan kalau Bupati Deli Serdang tidak mau mempersiapkan lahan untuk Sekolah Rakyat rintisan? Apa salahnya mereka nggak mau sih?

Kalau kita lihat, ada tiga kepala daerah yang aktif mendukung program Sekolah Rakyat, tapi masih ada satu yang belum mau. Mungkin itu artinya harus ada komunikasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah, jadi tidak terjadi kesalahpahaman seperti ini. Dan, kalau kita lihat proposal pendirian Sekolah Rakyat rintisan di Lembata, memang ada kebutuhan renovasi gedung bekas kantor bupati, tapi itu juga artinya harus ada prioritas yang lebih baik dalam penggunaan lahan.
 
Maksudnya kalau Presiden Prabowo Subianto ingin menghilangkan kemiskinan sampai 0 persen, tapi gampang banget aja buat pemerintah daerah cari lahan dan uang untuk bangun sekolah rakyat. Di sini di kota saya ada sekolah rakyat yang masih digunakan sebagai tempat untuk menyimpan barang-barang sampah organik 😂. Kalau buat kantor pemerintahan, tapi gak ada fasilitas, aku rasa aja nyaman banget 🤣. Dan yang bupati Lembata kayaknya nggak punya ide lain kecuali renovasi gedung bekas. Di samping itu, saya lihat kalau program Sekolah Rakyat ini gampang buat dibawa ke daerah, tapi apa benar kalau ada uang yang cukup? 🤔
 
Aku pikir kalau pemerintah harus fokus utama mengurangi pengangguran dulu, jadi orang tidak merasa sedih dan lapar. Kemudian setelah itu, kita bisa mulai program pendidikan gratis seperti Sekolah Rakyat. Aku rasa Bupati Deli Serdang nanti harus menjelaskan mengapa gak langsung mempersiapkan lahan untuk Sekolah Rakyat, mungkin karena ada masalah lain yang bikin mereka enggak bisa segera memulai proyek tersebut.
 
You must log in or register to reply here.
kembali
Top