Wamendagri Ribka: "Pemerintah Akan Meningkatkan Kapasitas Papua untuk Mengelola Otsus dengan Cerdas"
Kemudian, terlepas dari kesenjangan pembangunan yang masih ada di tanah Papua, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah (Pemda) di Papua. Sebagai wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk mengatakan, bahwa tata kelola dana Otonomi Khusus (Otsus) perlu direformasi agar lebih transparan, tepat sasaran, dan mampu memperkecil kesenjangan pembangunan antardaerah.
Ia menekankan bahwa upaya mempercepat penyaluran dana Otsus membutuhkan kolaborasi erat antarkementerian/lembaga dan Pemda. Namun, terdapat kendala terkait penyaluran dana Otsus yang perlu diatasi, mulai dari pemenuhan persyaratan administratif hingga kapasitas aparatur yang perlu segera diperkuat.
"Kami mendorong peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan daerah melalui capacity building agar persyaratan salur dapat segera terpenuhi, sehingga pelaksanaan kebijakan fiskal daerah berjalan efektif dan akuntabel," ujar Ribka.
Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan pendampingan khusus serta mendorong kebijakan afirmatif yang mampu menggerakkan sektor riil di Papua. Ada juga perluasan program Cek Kesehatan Gratis, serta pembangunan rumah sakit rujukan vertikal menjadi prioritas untuk menjangkau masyarakat terpencil.
Dalam hal infrastruktur, Ribka menekankan pentingnya integrasi antarsektor dalam pembangunan jalan Trans-Papua, pembangkit listrik, SMK terintegrasi, dan pusat rujukan kesehatan. Ia juga mendorong keterlibatan perusahaan milik Orang Asli Papua (OAP) dalam proyek strategis agar memberi dampak ekonomi nyata bagi masyarakat.
Sehingga, upaya meningkatkan kapasitas Papua untuk mengelola Otsus dengan cerdas menjadi prioritas utama pemerintah.
Kemudian, terlepas dari kesenjangan pembangunan yang masih ada di tanah Papua, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah (Pemda) di Papua. Sebagai wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk mengatakan, bahwa tata kelola dana Otonomi Khusus (Otsus) perlu direformasi agar lebih transparan, tepat sasaran, dan mampu memperkecil kesenjangan pembangunan antardaerah.
Ia menekankan bahwa upaya mempercepat penyaluran dana Otsus membutuhkan kolaborasi erat antarkementerian/lembaga dan Pemda. Namun, terdapat kendala terkait penyaluran dana Otsus yang perlu diatasi, mulai dari pemenuhan persyaratan administratif hingga kapasitas aparatur yang perlu segera diperkuat.
"Kami mendorong peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan daerah melalui capacity building agar persyaratan salur dapat segera terpenuhi, sehingga pelaksanaan kebijakan fiskal daerah berjalan efektif dan akuntabel," ujar Ribka.
Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan pendampingan khusus serta mendorong kebijakan afirmatif yang mampu menggerakkan sektor riil di Papua. Ada juga perluasan program Cek Kesehatan Gratis, serta pembangunan rumah sakit rujukan vertikal menjadi prioritas untuk menjangkau masyarakat terpencil.
Dalam hal infrastruktur, Ribka menekankan pentingnya integrasi antarsektor dalam pembangunan jalan Trans-Papua, pembangkit listrik, SMK terintegrasi, dan pusat rujukan kesehatan. Ia juga mendorong keterlibatan perusahaan milik Orang Asli Papua (OAP) dalam proyek strategis agar memberi dampak ekonomi nyata bagi masyarakat.
Sehingga, upaya meningkatkan kapasitas Papua untuk mengelola Otsus dengan cerdas menjadi prioritas utama pemerintah.