Pemerintah mengakui gandaan tugas dalam mempercepat pembangunan di Papua. Setelah dilantik sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) dan anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Ribka Haluk menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengembangkan wilayah ini.
Ribka memastikan bahwa setiap kegiatan pembangunan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Papua harus dikoordinasikan dengan Komite Eksekutif. Selain itu, Komite juga bertugas memastikan keselarasan program nasional seperti Asta Cita di wilayah Papua.
Tugas ganda ini dianggap penting karena peran Ribka langsung berada di bawah Presiden Prabowo Subianto, yang mengharapkan pembangunan di Papua dapat dilaksanakan dengan efektif. Komite Eksekutif diwajibkan untuk memfasilitasi usulan program dari daerah ke Kementerian/Lembaga Pemerintah (K/L) dan memastikan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pada wilayah ini.
Ribka menekankan pentingnya Komite dalam mengawasi pelaksanaan program pembangunan agar berjalan efektif. Pihaknya juga akan memastikan bahwa kegiatan-kegiatan pembangunan yang ada di RPJMN dapat dilaksanakan oleh K/L dengan baik.
Ribka memastikan bahwa setiap kegiatan pembangunan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Papua harus dikoordinasikan dengan Komite Eksekutif. Selain itu, Komite juga bertugas memastikan keselarasan program nasional seperti Asta Cita di wilayah Papua.
Tugas ganda ini dianggap penting karena peran Ribka langsung berada di bawah Presiden Prabowo Subianto, yang mengharapkan pembangunan di Papua dapat dilaksanakan dengan efektif. Komite Eksekutif diwajibkan untuk memfasilitasi usulan program dari daerah ke Kementerian/Lembaga Pemerintah (K/L) dan memastikan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pada wilayah ini.
Ribka menekankan pentingnya Komite dalam mengawasi pelaksanaan program pembangunan agar berjalan efektif. Pihaknya juga akan memastikan bahwa kegiatan-kegiatan pembangunan yang ada di RPJMN dapat dilaksanakan oleh K/L dengan baik.