Dakwaan Walhi untuk membatalkan Izin Usaha Kehutanan di Kalimantan, Jawa dan Sulawesi yang berpotensi menyebabkan banjir. Mereka juga menyerukan pihak Kementerian Kehutanan untuk mengambil tindakan tegas dalam mengawasi kegiatan ilegal perladatan hutan, perkebunan kelapa sawit dan penambangan emas di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
Bermaksud untuk mengatakan bahwa sebelum ini, kenaikan banjir yang sangat mematikan terjadi di seluruh Indonesia. Menurut Uli Artha Siagian, ketua Divisi Kampanye Walhi, peristiwa itu harus menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk mengulangi dan menerapkan kebijakan lingkungan dan hutan secara konsisten. Dia juga menekankan pentingnya proses penilaian yang dapat dilakukan transparan.
Selain itu, Walhi menyatakan bahwa tidak kurang dari 13 perusahaan kehutanan, pertambangan dan perkebunan yang melakukan degradasi lingkungan, berdampak signifikan terhadap ketahanan lingkungan. Di antaranya terdapat 62 aktivitas penambangan emas ilegal di Sumatera Barat (di wilayah Solok Regency dan Sijunjung Regency), dan 5.208 hektar lahan hutan yang diubah menjadi perkebunan kelapa sawit oleh 14 perusahaan di Aceh.
Bermaksud untuk mengatakan bahwa sebelum ini, kenaikan banjir yang sangat mematikan terjadi di seluruh Indonesia. Menurut Uli Artha Siagian, ketua Divisi Kampanye Walhi, peristiwa itu harus menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk mengulangi dan menerapkan kebijakan lingkungan dan hutan secara konsisten. Dia juga menekankan pentingnya proses penilaian yang dapat dilakukan transparan.
Selain itu, Walhi menyatakan bahwa tidak kurang dari 13 perusahaan kehutanan, pertambangan dan perkebunan yang melakukan degradasi lingkungan, berdampak signifikan terhadap ketahanan lingkungan. Di antaranya terdapat 62 aktivitas penambangan emas ilegal di Sumatera Barat (di wilayah Solok Regency dan Sijunjung Regency), dan 5.208 hektar lahan hutan yang diubah menjadi perkebunan kelapa sawit oleh 14 perusahaan di Aceh.