Wakapolri Dorong Penguatan Profesionalisme dan Akuntabilitas untuk Pulihkan Kepercayaan Publik
Dalam upaya pulih dari krisis legitimasi Polri yang terjadi pada Agustus-September, Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo menekankan pentingnya penguatan profesionalisme dan akuntabilitas dalam lembaga penegak hukum. Menurutnya, kelemahan sistem pengawasan internal, rendahnya akuntabilitas penegakan hukum, serta budaya impunitas yang merusak kepercayaan masyarakat adalah penyebab utama krisis legitimasi Polri.
"Tuntutan publik terhadap reformasi Polri menjadi bagian dari gerakan nasional yang menekankan transparansi, empati, dan reformasi kelembagaan sebagai pondasi pemulihan kepercayaan masyarakat," kata Komjen Dedi di seminar Internasional 'Optimalisasi Peran Polisi dan Masyarakat dalam Pencegahan Kejahatan Guna Terciptanya Keamanan Lingkungan dan Peningkatan Produktivitas Masyarakat Menuju Ketahanan Pangan Nasional'.
Evaluasi nasional menempatkan Polri di posisi yang membutuhkan perbaikan signifikan dalam hal profesionalisme dan akuntabilitas. Wakapolri menekankan perlunya reformasi besar-besaran di tubuh Polri dengan fokus pada peningkatan profesionalisme, akuntabilitas, dan pengawasan eksternal yang lebih kuat.
"Pembelajaran dari praktik kepolisian global menunjukkan pentingnya pemanfaatan teknologi seperti body-worn camera, CCTV, dan integrasi sistem digital untuk memastikan transparansi serta perlindungan terhadap hak asasi manusia," ungkapnya.
Dalam upaya meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas, Wakapolri mengajak Polri melakukan evaluasi menyeluruh dengan koalisi masyarakat sipil dan akademisi. Hasil evaluasi menemukan 130 persoalan yang terhimpun dalam 12 isu utama, termasuk pengawasan hukum, tata kelola SDM, dan orientasi pelayanan publik.
Dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas, Wakapolri juga mengutip prinsip dari tokoh kepolisian Inggris, Sir Robert Peel.
Dalam upaya pulih dari krisis legitimasi Polri yang terjadi pada Agustus-September, Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo menekankan pentingnya penguatan profesionalisme dan akuntabilitas dalam lembaga penegak hukum. Menurutnya, kelemahan sistem pengawasan internal, rendahnya akuntabilitas penegakan hukum, serta budaya impunitas yang merusak kepercayaan masyarakat adalah penyebab utama krisis legitimasi Polri.
"Tuntutan publik terhadap reformasi Polri menjadi bagian dari gerakan nasional yang menekankan transparansi, empati, dan reformasi kelembagaan sebagai pondasi pemulihan kepercayaan masyarakat," kata Komjen Dedi di seminar Internasional 'Optimalisasi Peran Polisi dan Masyarakat dalam Pencegahan Kejahatan Guna Terciptanya Keamanan Lingkungan dan Peningkatan Produktivitas Masyarakat Menuju Ketahanan Pangan Nasional'.
Evaluasi nasional menempatkan Polri di posisi yang membutuhkan perbaikan signifikan dalam hal profesionalisme dan akuntabilitas. Wakapolri menekankan perlunya reformasi besar-besaran di tubuh Polri dengan fokus pada peningkatan profesionalisme, akuntabilitas, dan pengawasan eksternal yang lebih kuat.
"Pembelajaran dari praktik kepolisian global menunjukkan pentingnya pemanfaatan teknologi seperti body-worn camera, CCTV, dan integrasi sistem digital untuk memastikan transparansi serta perlindungan terhadap hak asasi manusia," ungkapnya.
Dalam upaya meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas, Wakapolri mengajak Polri melakukan evaluasi menyeluruh dengan koalisi masyarakat sipil dan akademisi. Hasil evaluasi menemukan 130 persoalan yang terhimpun dalam 12 isu utama, termasuk pengawasan hukum, tata kelola SDM, dan orientasi pelayanan publik.
Dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas, Wakapolri juga mengutip prinsip dari tokoh kepolisian Inggris, Sir Robert Peel.