Mitra SPPG Tidak Boleh Lepas Tanggung Jawab!
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menyerukan agar Mitra tidak melakukan manipulasi anggaran dan lepas tanggung jawab dalam mengelola dapur Satuan Pelaksana Pelayanam Gizi (SPPG). Ia berpendapat bahwa Mitra harus bertanggung jawab atas pelaksanaan operasional dapur SPPG dan tidak boleh melakukan intervensi yang menyetir kebijakan gizi.
Mitra sehari-hari harus memantau bagaimana sistem tata kelola dapur dijalankan dan mau merogoh kocek untuk menyiapkan chef cadangan. Mereka juga harus menyiapkan peralatan dapur yang baik dan berkualitas, serta membangun dapur sesuai dengan Petunjuk Teknis (Juknis) BGN.
Selain itu, Mitra harus merekrut relawan dengan persyaratan tes kesehatan terlebih dahulu dan kemudian melakukan tes kesehatan berkala 4 bulan sekali. Mereka juga harus mendaftarkan karyawan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Tapi, apa yang tidak umum diketahui adalah bahwa Mitra memang berhak untuk berbelanja bahan makanan untuk dapur MBG. Namun, semua yang dibelanjakan harus sepengetahuan Kepala SPPG dan tidak boleh dipermainkan.
Begitu Nanik menemukan mitra melakukan manipulasi anggaran dan lepas tanggung jawab dalam mengelola dapur SPPG, ia akan langsung suspend operasinya. Ia juga menekankan bahwa suspensi bukan hanya karena insiden keamanan pangan, tapi juga karena permainan anggaran belanja bahan baku yang dilakukan Mitra.
Selain itu, Nanik berpendapat bahwa penyelewengan anggaran menjadi perhatian serius. Ia menegaskan bahwa Kepala SPPG sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak diperbolehkan bersentuhan dengan transaksi jual beli dan harus mengetahui harga pasar dan harga eceran tertinggi untuk menghindari penyelewengan anggaran.
Dengan demikian, Nanik berharap bahwa Mitra akan bertanggung jawab atas pelaksanaan operasional dapur SPPG dan tidak melakukan intervensi yang menyetir kebijakan gizi.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menyerukan agar Mitra tidak melakukan manipulasi anggaran dan lepas tanggung jawab dalam mengelola dapur Satuan Pelaksana Pelayanam Gizi (SPPG). Ia berpendapat bahwa Mitra harus bertanggung jawab atas pelaksanaan operasional dapur SPPG dan tidak boleh melakukan intervensi yang menyetir kebijakan gizi.
Mitra sehari-hari harus memantau bagaimana sistem tata kelola dapur dijalankan dan mau merogoh kocek untuk menyiapkan chef cadangan. Mereka juga harus menyiapkan peralatan dapur yang baik dan berkualitas, serta membangun dapur sesuai dengan Petunjuk Teknis (Juknis) BGN.
Selain itu, Mitra harus merekrut relawan dengan persyaratan tes kesehatan terlebih dahulu dan kemudian melakukan tes kesehatan berkala 4 bulan sekali. Mereka juga harus mendaftarkan karyawan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Tapi, apa yang tidak umum diketahui adalah bahwa Mitra memang berhak untuk berbelanja bahan makanan untuk dapur MBG. Namun, semua yang dibelanjakan harus sepengetahuan Kepala SPPG dan tidak boleh dipermainkan.
Begitu Nanik menemukan mitra melakukan manipulasi anggaran dan lepas tanggung jawab dalam mengelola dapur SPPG, ia akan langsung suspend operasinya. Ia juga menekankan bahwa suspensi bukan hanya karena insiden keamanan pangan, tapi juga karena permainan anggaran belanja bahan baku yang dilakukan Mitra.
Selain itu, Nanik berpendapat bahwa penyelewengan anggaran menjadi perhatian serius. Ia menegaskan bahwa Kepala SPPG sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak diperbolehkan bersentuhan dengan transaksi jual beli dan harus mengetahui harga pasar dan harga eceran tertinggi untuk menghindari penyelewengan anggaran.
Dengan demikian, Nanik berharap bahwa Mitra akan bertanggung jawab atas pelaksanaan operasional dapur SPPG dan tidak melakukan intervensi yang menyetir kebijakan gizi.