Kabar yang mengejutkan dari dunia keagamaan NU ini, Rais Aam PBNU K.H. Miftakhul Akhyar saja tidak ragu untuk mengambil tindakan keras saat ini. Kini, ia telah mencabut mandat penasihat khusus Ketua Umum PBNU Charles Holland Taylor karena diduga terafiliasi dengan jejaring yang berpotensi mencederai posisi politik luar negeri PBNU.
Mencabut mandat tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 4780/PB.23/A.II.10.71/99/11/2025 tentang Pencabutan Tanda Tangan dalam Surat Keputusan Penetapan Penasihat Khusus Ketua Umum PBNU untuk Urusan Internasional, yang diteken Miftachul Akhyar tertanggal 22 November 2025.
Risalah ini mengatakan bahwa langkah ini diambil sebagai tindak lanjut hasil keputusan Rapat Harian Syuriyah PBNU pada 20 November 2025 di Jakarta, serta berdasarkan ketentuan dalam Bab XVIII Pasal 57, 58, 61, 64, 67 Anggaran Rumah Tangga NU.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua PBNU Umarsyah juga turut mengklarifikasi soal pencabutan mandat Holland Taylor tersebut. Ia mengatakan bahwa keputusan Rais Aam sudah bersifat final, dan mengimbau seluruh jajaran pengurus NU baik di tingkat pusat maupun daerah agar tetap tenang dan tidak terprovokasi.
"Kami minta seluruh pengurus NU mulai dari pusat hingga daerah tetap tenang dan menunggu keputusan Syuriah PBNU yang dipimpin Rais Aam KH Miftachul Akhyar," ujarnya.
Mencabut mandat tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 4780/PB.23/A.II.10.71/99/11/2025 tentang Pencabutan Tanda Tangan dalam Surat Keputusan Penetapan Penasihat Khusus Ketua Umum PBNU untuk Urusan Internasional, yang diteken Miftachul Akhyar tertanggal 22 November 2025.
Risalah ini mengatakan bahwa langkah ini diambil sebagai tindak lanjut hasil keputusan Rapat Harian Syuriyah PBNU pada 20 November 2025 di Jakarta, serta berdasarkan ketentuan dalam Bab XVIII Pasal 57, 58, 61, 64, 67 Anggaran Rumah Tangga NU.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua PBNU Umarsyah juga turut mengklarifikasi soal pencabutan mandat Holland Taylor tersebut. Ia mengatakan bahwa keputusan Rais Aam sudah bersifat final, dan mengimbau seluruh jajaran pengurus NU baik di tingkat pusat maupun daerah agar tetap tenang dan tidak terprovokasi.
"Kami minta seluruh pengurus NU mulai dari pusat hingga daerah tetap tenang dan menunggu keputusan Syuriah PBNU yang dipimpin Rais Aam KH Miftachul Akhyar," ujarnya.