Kementerian Pendidikan dan Keagamaan (PU) Indonesia telah menetapkan tujuan untuk memantau 40.000 bangunan pesantren di seluruh negeri, setelah terjadinya tragedi di Pesantren Al Khoziny yang melibatkan kematian beberapa orang.
Menurut Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) Kemenag, pernyataan awal bahwa hanya 51 pesantren memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) dapat dianggap sebagai sampel dari total 42 ribu pesantren yang ada di Indonesia.
"Ya, mungkin itu baru sampling. Pesantren kita banyak, jadi jika itu benar, maka itu hanya perwakilan dari peninjauan kami," kata Prof Amien Suyitno, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag, saat menjabat di Kantor Kementerian Agama Jakarta.
Langkah konstruktif ini dilakukan setelah Presiden Prabowo memberi instruksi untuk melakukan evaluasi insiden di Pesantren Al Khoziny. Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, telah melakukan komunikasi langsung dengan Menteri Agama dan Menteri PU Dody Hanggodo.
"Menko juga langsung berkomunikasi dengan Pak Menteri Agama, Pak Prof Kiai Nasaruddin, dan bahkan juga dengan Menko PUPR," tambah Amien.
Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki rencana untuk memantau keamanan dan keselamatan pesantren di seluruh negeri.
Menurut Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) Kemenag, pernyataan awal bahwa hanya 51 pesantren memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) dapat dianggap sebagai sampel dari total 42 ribu pesantren yang ada di Indonesia.
"Ya, mungkin itu baru sampling. Pesantren kita banyak, jadi jika itu benar, maka itu hanya perwakilan dari peninjauan kami," kata Prof Amien Suyitno, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag, saat menjabat di Kantor Kementerian Agama Jakarta.
Langkah konstruktif ini dilakukan setelah Presiden Prabowo memberi instruksi untuk melakukan evaluasi insiden di Pesantren Al Khoziny. Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, telah melakukan komunikasi langsung dengan Menteri Agama dan Menteri PU Dody Hanggodo.
"Menko juga langsung berkomunikasi dengan Pak Menteri Agama, Pak Prof Kiai Nasaruddin, dan bahkan juga dengan Menko PUPR," tambah Amien.
Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki rencana untuk memantau keamanan dan keselamatan pesantren di seluruh negeri.