Usai Cek Dana Rp 4,17 T ke Kemendagri, Gubernur Jabar Sebut Ada Kesamaan Data

Pemprov Jabar: Dedi Mulyadi Berdebat dengan Kemendagri Tentang Dana Rp 4,17 T yang Mengendap di Bank.

Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat (Jabar), menyambangi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta Pusat. Dia bertemu dengan Kepala Kemendagri untuk membahas dana pemerintah daerah Rp 4,17 triliun yang mengendap di bank.

Dedi Mulyadi memastikan bahwa data keuangan Pemprov Jabar dan Kemendagri sama. Ia menegaskan bahwa ada kesamaan antara data yang dimiliki oleh Kemendagri dengan data yang dimiliki oleh Pemprov Jabar.

"Kalau pertemuan dengan Kemendagri, di data Kemendagri dengan data dari Pemprov sama," kata Dedi Mulyadi.

Dedi juga menuturkan bahwa uang yang disebut-sebut itu bukan dana mengendap. Nantinya dana tersebut akan dipakai untuk belanja daerah. Ia menjelaskan bahwa uang itu adalah uang kas Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang disimpan di Bank Jawa Barat.

"Dan itu bukan uang mengendap, itu adalah uang kas Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang disimpan di Bank Jawa Barat. Kan kasnya nggak bisa disimpan di brankas, sehingga kas kita kan karena tidak bisa disimpan di brankas, kas kita ada di bank," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyebut data pemda yang mengendap di bank diperolehnya dari Bank Indonesia (BI). Jika ingin mengetahui data itu secara detail, sebut Purbaya, Dedi bisa memeriksanya ke BI selaku bank sentral.
 
Makasih ya bro, aku sedih sekali mendengar kabar ini πŸ˜”. Aku pikir apa yang dibicarakan di sini adalah hal yang paling nggak perlu, ya? Mereka sedang berdebat tentang uang yang sudah ada dan benar-benar digunakan untuk kebutuhan daerah, tapi malah kayaknya ada kesalahpahaman. Aku rasa Dedi Mulyadi jujur banget, dia bilang kalau itu uang kas yang disimpan di bank, bukan mengendap. Aku setuju dengan dia, kita nggak perlu bingung-bingung lagi, ya? Kita fokus pada hal positif aja, yaitu kebijakan pemerintah yang benar-benar mau bantu daerah. Semoga kabar ini bisa berakhir dengan baik 🀞
 
Makasih aja dia yang jujur banget, Dedi Mulyadi 😊. Kita senang liat dia tegas mengenai hal ini. Kenapa ada kesalahpahaman antara Kemendagri dan Pemprov Jabar? Mungkin karena kurangnya komunikasi atau pengetahuan tentang pengelolaan keuangan. Mau ditemukan Rp 4,17 triliun, harusnya kita lihat di mana-mana πŸ€‘. Dan ya, uang kas itu ada di bank, tapi apakah benar-benar tidak bisa disimpan di brankas? Mungkin ada hal lain yang perlu kita ketahui lebih lanjut tentang ini...
 
Kas Jawa Barat nggak boleh mengendap di bank, kan? πŸ˜‚ Nah, aku pikir ini masalah pemerintah yang sampe jadi sumber konflik. Kalau dana itu bukan uang mengendap, tapi uang kas yang harus digunakan untuk belanja daerah, kenapa gini ada kesan bahwa Pemprov Jabar nggak bisa mengelola dana itu sendiri? πŸ€”

Aku pikir ini masalah keuangan yang perlu diatasi oleh Kementerian Dalam Negeri, bukan konflik antara Pemprov Jabar dan Kemendagri. Mereka harus saling bekerja sama untuk memastikan dana itu digunakan dengan efektif, bukan membuat kesalahpahaman yang tidak perlu. 🀝
 
Makasih infonya, apa sih yang terjadi di sini? Dana triliun yang mengendap di bank? Biar mantap aja dana tersebut dipakai untuk belanja daerah, tapi kemari kabarnya ada kesamaan antara data Pemprov dan Kemendagri... kalau benar kayaknya gak ada masalah. Uang kas itu kan tidak bisa disimpan di brankas, jadi kenapa diperdebatkan? Biar sih kejelasannya dari BI aja, kasi kita nggak butuh bawahan yang kabur... 😊
 
haha aku yakin aja kalau dia tidak akan punya masalah dengan dana yang ada di bank πŸ’Έ apa sih yang pribadi dari dia? mungkin dia mau buat belanja daerah yang banyak biaya, nggak bisa dipertanggungkan juga sih πŸ˜‚ tapi sepertinya dia malah penasaran dengan uang kasnya, kayaknya dia mau nih lihat bagaimana berjalan di bank πŸ€”
 
Ada kesan kalau Menkeu Yudhi Sadewa nggak jelas apa yang dia maksudin dengan "data pemda yang mengendap di bank". Mana lagi sumbernya? Kalau kemudian Purbaya bilang untuk Dedi periksa ke BI, tapi bagaimana kalau di luar bironya ada kesamaan antara data yang dimiliki oleh Kemendagri dan Pemprov Jabar? Apa kalau dia malah salah dalam pengetahuannya? Kita butuh lebih banyak informasi sebelum bisa yakin apa yang benar. πŸ€”
 
Menginjak 4 triliun deh bikin ketakutan, tapi siapa tahu biar bisa jalan nyaman di Jabar. Minta ngebaca lagi tentang kenapa kas itu harus disimpan di bank, kan kas adalah uang yang bersifat kasual, apa kegunaan kasnya di bank aja?
 
Gak perlu khawatir, ya... Aku pikir Dedi Mulyadi sudah buat yang benar. Kalau dana itu mengendap di bank, ito kan tidak bisa digunakan untuk belanja daerah? Maka dari itu, aku pikir Dia sudah cek datanya dengan Kemendagri dan sama-sama jadi, tapi mungkin ada kesalahan saat ini.

Aku rasa yang penting adalah dana itu di gunakan untuk kepentingan masyarakat Jawa Barat. Kita harus fokus pada hal ini. Dan kalau kita terus menambahkan spekulasi, gak akan membantu... πŸ€—
 
Mungkin kalau gini, dana yang banyak mengendap di bank itu bukanlah "dana mengendap" seperti yang dipikirkan oleh masyarakat. Maka dari itu, kita harus berhati-hati saat menilai informasi yang berasal dari sumber yang tidak jelas. Aku pikir kalau ada kesempatan, kita harus meminta klarifikasi lebih lanjut tentang apa benar dan apa salah. Kita harus terus waspada dengan informasi yang dikirim oleh pihak berwenang 🚨
 
ada sih kabar ini kayaknya bikin penasaran. apa benar kalau dana Rp 4,17 triliun yang disimpan di bank itu bukan uang mengendap? kayaknya pemerintah daerah harus bisa memilih tempat disimpannya dengan bijak aja, siapa tau ada kejadian yang nggak terduga. tapi dari kabar ini, nampaknya Pemprov Jabar sudah melakukan langkah yang tepat untuk memastikan data keuangan mereka. dan kalau kemendagri pun bisa memberikan informasi yang jelas tentang dana itu, maka semoga semua orang bisa fokus pada hal positif aja πŸ€”πŸ’°
 
Halo temen-temen! Kalo lihat kabar tentang dana Rp 4,17 triliun yang mengendap di bank, aku pikir ini sangat frustrasian! Kita semua tahu nih, birokrasi di Indonesia masih terlalu panjang dan sulit. Kalau bukan begitu, bagaimana kita bisa ngelaskan dulu apa itu uang kas Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang disimpan di Bank Jawa Barat? Aku pikir ini lebih mirip dengan kantong emas kaya! πŸ€‘ Bagaimana kalau kita fokus pada kegiatan produktif buatan, bukan terus berdebat tentang dana yang mengendap? Waktu kita bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. πŸ˜”
 
gampang ngerti deh siapa sih yang mengendap di bank πŸ€” kalau uang kas sudah dimasukkan ke bank tuh bukan lagi uang kas ya, kan? tapi kalau diperlukan untuk belanja daerah nanti uang itu gak akan mengendap di bank juga, karena ada pakaiannya aja πŸ˜‚. kalau kemudian sisa yang tersisa jg akan dimasukkan ke brankas atau bagikan aja sama warga. apa keberatan sih? πŸ€·β€β™‚οΈ
 
Kas Jabar nggak mengendap di brankas, tapi ada di bank! Aku pikir ini penting banget, karena kalau kas kita dipindahkan ke BI, maka itu artinya kita udah lupa ngapa uang kita masuk dari tempat mana. Semoga Dedi bisa membuat sistem yang jelas dan tidak ada lagi skandal seperti ini. Dan sih, aku rasa Kemendagri juga harus lebih transparan dengan data mereka, kalau bukan apa yang diungkapkan Dedi, kita nggak tahu apa benarnya!
 
Pemprov Jabar seru sekali sih, tapi perlu diingat ya, dana yang mengendap di bank itu juga ada tujuan jelas kan? πŸ€” Menurut data dari Kemendagri, dana Rp 4,17 triliun itu sebesar 3,35% dari APBD Provinsi Jawa Barat tahun 2020. 😊

Jika kita lihat secara statistik, jumlah tersebut lebih besar daripada anggaran belanja provinsi tahun 2020 yang mencapai Rp 12,1 triliun πŸ“ˆ. Tapi kalau kita lihat dari persentase, itu sebesar 27,5% dari APBD Provinsi Jawa Barat tahun 2019 πŸ”.

Dan jika kita lihat dari segi pembangunan infrastruktur di Jawa Barat, ada rencana besar untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan dana dekat dengan warga. 🚧 Ada rencana untuk memperluas jaringan listrik dan air bersih, serta meningkatkan akses jalan raya di wilayah pedesaan.

Tapi, masih ada hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu efisiensi pengelolaan dana daerah. 🀝 Jika kita bisa mengefisienkan pengelolaan dana, maka dapat meningkatkan kualitas layanan publik dan meningkatkan kemampuan warga dalam mengelola sumber daya lokal.

Tapi, kalau semua data diatur dengan baik dan tidak ada kesalahan, maka itu akan menjadi contoh yang baik bagi pemerintah daerah lainnya. 🌟 Dan ini juga menjadi pelajaran berharga untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan dana daerah. πŸ’‘
 
Gue pikir jadi cara nggak msh bnyk lagi dana yang mengendap di bank tuh. Kalau buka brankas kas province gede pasti ada kas negara yang juga ngerampin, kan? Gue coba aja nginsekui kenapa dana itu ngerampin di bank kayaknya. Mungkin ada yang salah di proses pengelolaan kas daerah, hehe.
 
kira-kira apa sih maksudnya sih? kalau ada dana yang mengendap di bank, kenapa harus dipakai utnuk belanja daerah nanti? apa sih bawaan birokrasi ini ya? di mana mau jadi dana itu kan? mungkin lebih baik buatkan program pembangunan yang efektif dulu sebelum memikirkan cara mengelola uangnya πŸ€‘
 
ini cerita yang nggak kalah menarik banget sih! kenapa gampang sih utu baca kalau seseorang punya kas di bank? jadi kan di brankas aja nanti, tapi bukannya kas itu ada di bank karena kasnya nggak bisa disimpan di brankas, apa lagi kalau kas itu juga punya stiker "kas" sama banget!

ada satu hal sih yang bingung sih, kenapa gampang sih utu seseorang bertemu dengan kepala Kemendagri dan langsung tahu siapa apa yang ada di brankas? kan gak perlu nanya aja siapa seseorang itu, ya?

tapi secara keseluruhan, ini cerita yang nggak kalah menarik banget!
 
Aku pikir yang penting adalah bagaimana kita menggunakan uang yang ada di tangan kita. Kalau diterima adanya Rp 4,17 triliun itu, berarti ada kesempatan buat Pemprov Jabar belanja daerahnya dengan lebih efektif. Tapi aku juga penasaran mengapa harus sampai kemana dan siapa yang bertanggung jawab atas keuangan di bank? Apakah kita fokus terlalu banyak pada angka-angka saja, bukan pada apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat? Dan aku rasa perlu ada transparansi lebih dalam tentang bagaimana uang itu digunakan dan siapa yang mengendalikannya. Tadi aku lihat di media bahwa banyak korupsi yang terjadi di Pemprov, tapi aku pikir kita harus fokus pada solusi bukan hanya membantah masalahnya saja πŸ€”πŸ’‘
 
ini kalau dilihat dari perspektif birokrasi kita masih jauh dari kejujuran dan transparansi.. di mana dana Rp 4,17 triliun itu seharusnya jadi bantuan bagi masyarakat, tapi ternyata ada yang mengendap di bank saja... kalau di Jakarta ini selalu begitu.. birokrasi yang lembab makin memperburuk ketergantungan kita pada pemerintah.. tapi kalau aku benar-benar mau jadi perubahan itu, harus mulai dari diri sendiri.. dan di sini aku benar-benar ingat kebijakan yang perlu diubah.
 
kembali
Top