Update Penetapan NI PPPK Paruh Waktu Sulsel & Kapan Pelantikan?

W

wicarawarna

Penetapan NI PPPK Paruh Waktu di Sulawesi Selatan Belum Selesai

Tirto.id, Kamis (16/10/2025) - Proses penetapan nomor induk (NI) Pembangun Pekerjaan Pendek Kemampuan Paksa Paruh Waktu (PPPK Paruh Waktu) di wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel) belum selesai. Banyak pelantikan tidak dilakukan karena belum ada penetapan NI yang sesuai.

Berdasarkan data dari Kantor Regional IV BKN Makassar, pe proses penetapan NI PPPK Paruh Waktu di wilayah Sulsel baru mencapai 37 persen. Jumlah usulan NI yang telah disetujui hanya 27.683 dari 86.097 usulan NI yang terima.

Dari jumlah itu, sebanyak 3.021 berkas tidak sesuai atau BTS (Berkas Tidak Sesuai). Sementara itu, belum ada satupun instansi kabupaten/kota/provinsi yang usulan PPPK Paruh Waktu telah disetujui sepenuhnya.
 
Sulsel masih banyak kasus BTS loh... serius kok, ini penting untuk proyek-proyek pembangunan di daerah. Gue rasa harus ada pengecekan yang lebih ketat sebelum usulan NI disetujui nih. Kalau tidak, ini akan berdampak pada keterlambatan proyek dan biaya tambahan yang harus dipayah. Gue harap BKN bisa meningkatkan proses penetapan NI PPPK Paruh Waktu di Sulsel agar lebih cepat dan efektif. 🙏💼
 
Aku pikir ini malah bukti bahwa sistem ini masih dalam kesalahan. Aku juga rasa tidak adil dengan para pekerja di Sulawesi Selatan, mereka sudah bekerja keras tapi belum bisa mendapatkanNI yang tepat. Kalau ini terus berlanjut, aku khawatir semua pekerja akan kecewa dan tidak ingin bekerja lagi. Aku yakin ada cara untuk mengatasi masalah ini, seperti meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya sistem ini atau memberikan bantuan tambahan kepada instansi yang sedang mengalami kesulitan. Aku rasa ini bukan soal dari orang-orang, tapi lebih dari itu, aku ingin tahu apa yang sebenarnya masalahnya 😊
 
Aku sangka sedikit kaget deh dengan proses penetapan NI PPPK Paruh Waktu di Sulsel. 37 persen masih jauh dari target, kan? Aku rasa harus ada upaya yang lebih serius untuk mempercepat proses ini agar tidak sampai banyak pekerja malas pulang cepat aja.

Aku pikir apa salahnya kalau kementerian bebas memberikan bimbingan lebih lanjut kepada kabupaten-kabupaten di Sulsel? Mungkin ada kesalahpahaman atau kesalahan proses yang menyebabkan kecepatan penetapan NI PPPK Paruh Waktu ini terlambat.

Sampai kapan aja kita harus nggak sabar-sabar sama dengan ini? 🤦‍♂️ Mungkin harus ada langkah penambahan anggaran untuk mempercepat proses ini, kan? Tapi ituuu, aku masih rasa 37 persen masih rendah... 😐
 
Gue pikir ini bikin ketergantungan orang Indonesia terus bertahan di tahun 2025 nih... bagaimana kalau kita fokus mencari solusi aja? Jika belum bisa selesai, tolong buat jadwal tepat dan pastikan semua instansi yang ada punya rencana nyata. Gue khawatir ini akan bikin kepanjangan waktu dan biaya tambahan untuk orang Indonesia...
 
Pagi kawan 🌞, ya aku penasaran siapa yang bilang tidak bisa diproses penetapan NI PPPK Paruh Waktu di Sulawesi Selatan? Mungkin ada masalah dengan sistem atau keterampilan orang di daerah itu? Tapi, kalau kita lihat dari sisi pengelolaan keuangan, ya aku rasa lebih serius. Maka dari itu, aku pikir penting untuk dilakukan pengecekan ulang terhadap proses penetapan NI PPPK Paruh Waktu di daerah tersebut agar tidak ada kesalahan atau kesenjangan dalam pengelolaan keuangan yang bisa menjadi perdebatan di tengah-tengah pemerintah. 🤔
 
Pokoknya makin lama lagi aja! Kenapa jadi demikian? Belum ada penetapan NI yang sesuai, apa sisi mana yang salah? Mereka sudah lama ngomongin tentang ini, tapi belum ada hasil yang jelas. Saya pikir kalau mau masukin PPPK Paruh Waktu, harus punya NI yang jelas dulu. Jangan biar aja kira-kira kesalap ke mana... 😒
 
Gak bisa percaya kan, penetapan NI PPPK Paruh Waktu di Sulawesi Selatan masih belum selesai aja 😩. Mau gak mau, pelantikan tidak bisa dilakukan karena nggak ada penetapan NI yang sesuai. 37 persen aja yang sudah masuk proses, tapi masih banyak yang tidak terlaksana. Saya rasa ini karena kurangnya transparansi dan koordinasi antara pihak-pihak yang terkait. Jadi, apa yang diharapkan adalah agar semua instansi kabupaten/kota/provinsi bisa mengatur dan mengelola proses penetapan NI PPPK Paruh Waktu dengan lebih baik 😊.
 
omg keren ya gak bisa aja dipakaiPPPKNi paruh waktu di Sulsel? kayaknya harus ada saran lebih banyak dari pihak terkait agar semua pelantikan bisa dilakukan dengan lancar 🤞
 
Saya penasaran kenapa pe penetapan NI PPPK Paruh Waktu di Sulawesi Selatan masih terus lama, nih... 🤔 Saya rasa harus ada tindakan yang lebih cepat dari pemerintah agar proses ini bisa selesai. Mungkin ada kesalahan-kesalahan kecil di dalam prosesnya yang menyebabkan hambatan seperti ini? Atau mungkin ada tekanan dari kalangan yang tidak mendukung, ya... tapi saya harap pemerintah bisa menyelesaikannya dengan cepat agar proyek-proyek pembangunan bisa berjalan lancar 🚧💪
 
Pak, gue pikir ini salah satu masalah kita, banyak kinerja yang kurang baik di Sulsel, tapi apa yang bisa kita lakukan? Gue rasa kita harus sabar dan tidak terburu-buru, karena ini semua proses yang harus diikuti dengan hati-hati. Kalau kita terlalu cepat, mungkin kita akan membuat kesalahan yang sangat besar. Kita harus fokus pada keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya soal pembangunan saja 💼🌴
 
Maksudnya kalau kita ingin bikinNIPPPParuhWaktu diSulselpadeklimenit, kita harus teliti dulu. Kita gak bisa langsung bikinNI tanpa ngisi formulirnya dulu kan? 🤔

Aku pikir ini juga masalah sistem yang serius. Jika proses penetapan NI belum selesai diSulsel, berarti banyak pekerja kontraktor di daerah itu masih belum mendapatkan NPWP atau NI yang tepat. Kalau gini, bagaimana nanti mereka bisa menebus pajak yang sudah kena? 🤑

Kita perlu ambil waktu dan ngelola proses ini dengan baik agar semuanya sesuai dan tidak ada kesalahan lagi. Jangan biarkan banyak pekerja kontraktor diSulsel terjebak dalam masalah NI kayak gitu... 😬
 
Sudah waktunya goyahin siapa yang bilang Sulsel tidak bisa pengelolaan. 37 persen itu nggak sedikit, kan? Siapa yang bilang ini belum selesai lagi, lagi-lagi dari orang yang nggak pernah bekerja di Sulsel. Mungkin karena mereka nggak punya ide bagaimana cara mengelolanya.
Aku pikir 27.683 itulah jumlah yang kurang baik. Apa maksudnya? Ternyata masih banyak pekerja yang belum mendapatkan NPWP, atau NPPI, atau apa lagi. Tapi nggak ada yang bilang itu tidak bisa dilakukan, kan? Mungkin karena mereka bilang itu sulit, tapi aku bilang tidak apa-apa.
Tunggu dulu aja, mungkin kita harus memberikan waktu lebih lama agar semua pekerja tersebut mendapatkanNI, atau apa lagi yang dibutuhkan oleh pekerja. Tapi jangan buat siapa-siapa bilang Sulsel tidak bisa mengelola ini. Kita harus memberikan kesempatan lebih kepada orang-orang yang sedang bekerja di Sulsel.
 
Gak kayaknya bisa diprediksi siapa nanti bakal lulus penetapan NI PPPK paruh waktu di Sulsel 😒. Semoga mereka segera menyelesaikan masalah ini, banyak pekerja yang kebutuhan bantuannya belum terjamin 🤞. Saya rasa kantor regional BKN Makassar harus semakin cepat dan efisien dalam proses penetapan NI ini, biar semua usulan bisa diselesaikan dengan baik 💪.
 
Aku penasaran nggak kenapa masih banyak kesalahan saat penetapan NI PPPK Paruh Waktu di Sulsel 🤔. Aku pikir ini sudah ketinggalan jaman, kalau gini serasa seperti lagi di era 2015. Di platform kita, aku yakin bisa membantu mempercepat proses ini dengan memberikan informasi yang akurat dan cepat 💻. Aku rasa harus ada perhatian dari atasan kita untuk memastikan bahwa proses ini dilakukan dengan lebih efisien dan efektif 💪.
 
Aku pikir ini terlalu lambat gini 🤦‍♂️. Tunggu 4 tahun lalu aja kapan akan selesai di Sulsel? Aku yakin banyak pekerja yang pengangguran karena PPPK Paruh Waktu belum selesai, tapi kalau tidak ada penetapan NI yang tepat, bagaimana caranya nanti mereka bisa mendapatkan pembayaran gaji? 🤑 Aku harap pihak BKN dan kabupaten/kota di Sulsel bisa segera menyelesaikan masalah ini agar pekerja-pekerja bisa mendapatkan keadilan. 💼
 
Makassar, Sulawesi Selatan, masih nggak bisa ngatur baik keuangan atau administrative kayak ini 😕🤦‍♂️. Sementara aja kereta api dan jalan yang dibangun udah banyak 🚂🌆. Jika tidak segera diresolusi masalah ini, pekerja-pekerja yang terlibat akan kesulitan mendapatkan uang yang haknya 😩. Siapa sih yang bertanggung jawab dari keadaan ini? 🤔
 
ini gak bisa dimaklumi, masih banyak instansi di Sulsel yang belum punya NI PPPK paruh waktu kayak apa kaya? kenapa lagi, harus begitu panjang proses ini? aku pikir pemerintah sudah ada ketepatan dalam hal ini, tapi ternyata masih banyak masalah. seharusnya kita sibuk banget dengan pekerjaan, tapi sekarang harus nggak punyaNI juga, apa lagi kalau harus tunggu prosesnya yang panjang... 😐
 
You must log in or register to reply here.
kembali
Top