Bank Indonesia, BI, mengundang Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, untuk hadir dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) tiap bulan. Hal ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang (UU) BI Pasal 43 ayat (1) huruf a. RDG memungkinkan seorang menteri atau lebih yang mewakili pemerintah hadir dengan hak bicara tanpa hak suara.
Dalam RDG November 2025, kehadiran Menteri Keuangan diwakili oleh Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono. Pernyataan Perry Warjiyo, Gubernur BI, menjelaskan bahwa kehadiran wakil pemerintah ini membawa banyak masukan untuk mempererat koordinasi fiskal dan moneter.
Perry mengatakan bahwakoordinasi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal semakin penting karena perkembangan ekonomi terkini yang menghadapi ketidakpastian global. Keduanya sepakat untuk membangun ekspektasi secara positif bersama-sama, yang akan semakin kuat dengan sinergi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal pemerintah.
Dalam RDG November 2025, Menteri Keuangan melalui Wakil Menteri Keuangan memberikan update mengenai ekspansi fiskal yang dilakukan oleh pemerintah. Ekspansi fiskal ini diperkirakan akan mendorong pertumbuhan sektor riil melalui permintaan.
Kondisi tersebut terbukti dari belanja kementerian/lembaga (K/L) yang semakin tinggi menuju akhir 2025. Belanja pemerintah juga semakin terakselerasi dengan sudah digelontorkannya program-program bantuan dan ekonomi kerakyatan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam RDG November 2025, kehadiran Menteri Keuangan diwakili oleh Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono. Pernyataan Perry Warjiyo, Gubernur BI, menjelaskan bahwa kehadiran wakil pemerintah ini membawa banyak masukan untuk mempererat koordinasi fiskal dan moneter.
Perry mengatakan bahwakoordinasi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal semakin penting karena perkembangan ekonomi terkini yang menghadapi ketidakpastian global. Keduanya sepakat untuk membangun ekspektasi secara positif bersama-sama, yang akan semakin kuat dengan sinergi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal pemerintah.
Dalam RDG November 2025, Menteri Keuangan melalui Wakil Menteri Keuangan memberikan update mengenai ekspansi fiskal yang dilakukan oleh pemerintah. Ekspansi fiskal ini diperkirakan akan mendorong pertumbuhan sektor riil melalui permintaan.
Kondisi tersebut terbukti dari belanja kementerian/lembaga (K/L) yang semakin tinggi menuju akhir 2025. Belanja pemerintah juga semakin terakselerasi dengan sudah digelontorkannya program-program bantuan dan ekonomi kerakyatan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.