Masa depan wilayah Greenland semakin mengejutkan setelah kembali dikabarkan oleh Gedung Putih, bahwa Presiden AS Donald Trump telah mempertimbangkan "berbagai opsi" untuk memperoleh wilayah semi-otonom Denmark tersebut. Termasuk kemungkinan penggunaan kekuatan militer. Pernyataan ini dianggap sangat berisiko oleh negara-negara Eropa dan sekutu NATO.
Dalam pernyataannya, Gedung Putih menyebut akuisisi Greenland sebagai "prioritas keamanan nasional" bagi Amerika Serikat. Ini menunjukkan bahwa Trump benar-benar memikirkan untuk mengambil wilayah ini demi kepentingan strategis, khususnya di kawasan Arktik.
Namun, langkah Trump ini segera memicu reaksi keras dari Eropa. Enam negara sekutu, yaitu Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Polandia, dan Spanyol, bersama Denmark mengeluarkan pernyataan bersama yang menegaskan bahwa masa depan Greenland hanya dapat ditentukan oleh rakyat Greenland dan Denmark.
"Greenland adalah milik rakyatnya," tegas pernyataan tersebut. Menekankan bahwa keamanan Arktik harus dijaga secara kolektif oleh negara-negara NATO, bukan melalui tindakan sepihak. Pernyataan ini menunjukkan bahwa negara-negara Eropa dan sekutu NATO tidak akan melepaskan kekuasaan atas wilayah Greenland.
Ketegangan meningkat setelah Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, memperingatkan bahwa serangan apa pun dari AS terhadap Greenland berpotensi mengakhiri NATO. Ini menunjukkan bahwa penelantaran ini benar-benar membuat negara-negara Eropa dan sekutu NATO khawatir akan konsekuensinya.
Jika AS memang ingin memiliki wilayah semi-otonom Greenland, maka itu pasti akan menjadi perubahan besar bagi keamanan transatlantik.
Dalam pernyataannya, Gedung Putih menyebut akuisisi Greenland sebagai "prioritas keamanan nasional" bagi Amerika Serikat. Ini menunjukkan bahwa Trump benar-benar memikirkan untuk mengambil wilayah ini demi kepentingan strategis, khususnya di kawasan Arktik.
Namun, langkah Trump ini segera memicu reaksi keras dari Eropa. Enam negara sekutu, yaitu Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Polandia, dan Spanyol, bersama Denmark mengeluarkan pernyataan bersama yang menegaskan bahwa masa depan Greenland hanya dapat ditentukan oleh rakyat Greenland dan Denmark.
"Greenland adalah milik rakyatnya," tegas pernyataan tersebut. Menekankan bahwa keamanan Arktik harus dijaga secara kolektif oleh negara-negara NATO, bukan melalui tindakan sepihak. Pernyataan ini menunjukkan bahwa negara-negara Eropa dan sekutu NATO tidak akan melepaskan kekuasaan atas wilayah Greenland.
Ketegangan meningkat setelah Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, memperingatkan bahwa serangan apa pun dari AS terhadap Greenland berpotensi mengakhiri NATO. Ini menunjukkan bahwa penelantaran ini benar-benar membuat negara-negara Eropa dan sekutu NATO khawatir akan konsekuensinya.
Jika AS memang ingin memiliki wilayah semi-otonom Greenland, maka itu pasti akan menjadi perubahan besar bagi keamanan transatlantik.