Transisi Energi yang Menjanjikan, Tapi Salah Arahnya?
Indonesia dipuji dalam berbagai laporan internasional karena berhasil menurunkan penggunaan batubara dan memperbaiki indikator emisi. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, rumah tangga masih bergantung pada gas elpiji impor yang harganya mudah bergejolak. Dunia usaha menghadapi listrik yang mahal dan tidak selalu andal. Di daerah penghasil energi, lapangan kerja menyusut tanpa pengganti yang nyata.
Mengapa kita tidak bisa menjaga ketahanan energi dengan mempertahankan satu sumber? Batubara sering diposisikan sebagai aset utama yang sepenuhnya kita miliki, sehingga dinilai layak menjadi fondasi jangka panjang. Namun, logika ini terdengar rasional, tetapi keliru secara strategis.
Ketahanan bukanlah ketergantungan yang diperpanjang, melainkan kemampuan beradaptasi dan mengelola risiko secara sadar. Indonesia memang masih menghadapi defisit minyak, gas alam yang tersebar dan tidak seluruhnya sesuai sebagai pengganti elpiji, serta energi terbarukan yang dalam praktiknya masih memerlukan biaya sistem yang tidak kecil.
Penggunaan batubara secara terbatas dapat dipahami, namun menjadikannya pusat strategi jangka panjang berarti menunda penyelesaian masalah struktural yang lebih besar, mulai dari tekanan fiskal tersembunyi, biaya lingkungan, hingga ketertinggalan membangun sistem energi dan material masa depan.
Kesalahan berikutnya adalah melihat energi hanya sebagai persoalan pembangkit listrik. Perekonomian modern digerakkan oleh sistem material, dan di pusat sistem tersebut terdapat karbon. Karbon jenis ini bersifat terbatas dan secara kumulatif menambah beban emisi.
Biomassa, arang hayati, dan bahan karbon berbasis tumbuhan bukan sekadar wacana akademik. Banyak negara mulai menggeser arah industrinya ke sana karena menyadari bahwa masa depan bukan hanya soal mengganti pembangkit, tetapi mengganti sumber karbon secara bertahap.
Indonesia memiliki keunggulan besar yang belum sepenuhnya menjadi arus utama kebijakan, yaitu potensi hutan energi dan biomassa yang dikelola dengan baik. Pemahaman ini mengubah pertanyaan strategis bangsa. Persoalan Indonesia bukan memilih antara batubara atau energi hijau, melainkan bagaimana secara bertahap mengurangi ketergantungan pada karbon dari bawah tanah tanpa mengguncang fondasi ekonomi nasional.
Batubara masih dapat berperan sebagai penyangga sementara, tetapi menjadikannya pilar utama masa depan adalah kesalahan arah. Dimensi sosial memperkuat argumen ini. Daerah penghasil energi tidak dapat dimandi berhenti begitu saja tanpa lintasan ekonomi yang adil. Namun, mempertahankan ekonomi tambang tanpa diversifikasi juga bukan solusi berkelanjutan.
Hutan energi dan industri biomassa justru membuka jalan transisi yang lebih stabil, padat karya, berbasis masyarakat, serta sejalan dengan pemulihan lingkungan dan penguatan ekonomi rakyat.
Indonesia dipuji dalam berbagai laporan internasional karena berhasil menurunkan penggunaan batubara dan memperbaiki indikator emisi. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, rumah tangga masih bergantung pada gas elpiji impor yang harganya mudah bergejolak. Dunia usaha menghadapi listrik yang mahal dan tidak selalu andal. Di daerah penghasil energi, lapangan kerja menyusut tanpa pengganti yang nyata.
Mengapa kita tidak bisa menjaga ketahanan energi dengan mempertahankan satu sumber? Batubara sering diposisikan sebagai aset utama yang sepenuhnya kita miliki, sehingga dinilai layak menjadi fondasi jangka panjang. Namun, logika ini terdengar rasional, tetapi keliru secara strategis.
Ketahanan bukanlah ketergantungan yang diperpanjang, melainkan kemampuan beradaptasi dan mengelola risiko secara sadar. Indonesia memang masih menghadapi defisit minyak, gas alam yang tersebar dan tidak seluruhnya sesuai sebagai pengganti elpiji, serta energi terbarukan yang dalam praktiknya masih memerlukan biaya sistem yang tidak kecil.
Penggunaan batubara secara terbatas dapat dipahami, namun menjadikannya pusat strategi jangka panjang berarti menunda penyelesaian masalah struktural yang lebih besar, mulai dari tekanan fiskal tersembunyi, biaya lingkungan, hingga ketertinggalan membangun sistem energi dan material masa depan.
Kesalahan berikutnya adalah melihat energi hanya sebagai persoalan pembangkit listrik. Perekonomian modern digerakkan oleh sistem material, dan di pusat sistem tersebut terdapat karbon. Karbon jenis ini bersifat terbatas dan secara kumulatif menambah beban emisi.
Biomassa, arang hayati, dan bahan karbon berbasis tumbuhan bukan sekadar wacana akademik. Banyak negara mulai menggeser arah industrinya ke sana karena menyadari bahwa masa depan bukan hanya soal mengganti pembangkit, tetapi mengganti sumber karbon secara bertahap.
Indonesia memiliki keunggulan besar yang belum sepenuhnya menjadi arus utama kebijakan, yaitu potensi hutan energi dan biomassa yang dikelola dengan baik. Pemahaman ini mengubah pertanyaan strategis bangsa. Persoalan Indonesia bukan memilih antara batubara atau energi hijau, melainkan bagaimana secara bertahap mengurangi ketergantungan pada karbon dari bawah tanah tanpa mengguncang fondasi ekonomi nasional.
Batubara masih dapat berperan sebagai penyangga sementara, tetapi menjadikannya pilar utama masa depan adalah kesalahan arah. Dimensi sosial memperkuat argumen ini. Daerah penghasil energi tidak dapat dimandi berhenti begitu saja tanpa lintasan ekonomi yang adil. Namun, mempertahankan ekonomi tambang tanpa diversifikasi juga bukan solusi berkelanjutan.
Hutan energi dan industri biomassa justru membuka jalan transisi yang lebih stabil, padat karya, berbasis masyarakat, serta sejalan dengan pemulihan lingkungan dan penguatan ekonomi rakyat.