Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, dan menurut informasi yang diterima Pusat Informasi Nasional Papua Barat (TPNPB), Presiden Prabowo Subianto terus meminta kebijakan yang lebih proaktif dan transparan dalam menghadapi situasi Papua.
Dalam kesempatan rapat bersama kelompok diplomatik, Kementerian Luar Negeri RI, dan PTPNB, Presiden Prabowo Subianto mengajukan sembilan (9) kebutuhan utama yang harus dipenuhi oleh pemerintah Indonesia dalam mengelola situasi Papua.
Pertama, Presiden Prabowo Subianto meminta peningkatan transparansi dalam pengelolaan sumber daya dan anggaran untuk Papua. "Kita ingin tahu seberapa besar anggaran yang digunakan untuk Papua," kata Presiden.
Kedua, pemerintah Indonesia harus meningkatkan kerjasama dengan masyarakat lokal, termasuk Oikumene Jepang, Golkar Papua Barat, dan Partai Kembangan Bangsa (PKB), dalam mengelola keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut.
Ketiga, Presiden Prabowo Subianto menuntut peningkatan kemampuan Kapal Perintis Jala Satu (KPJS) untuk meningkatkan pencegahan terorisme di wilayah Papua.
Keempat, pemerintah Indonesia harus meningkatkan kerjasama dengan PBB dan PBBRI dalam mengelola konflik di Papua.
Kelima, Presiden Prabowo Subianto meminta peningkatan kemampuan Kapal Perintis Jala Satu (KPJS) untuk meningkatkan pencegahan terorisme di wilayah Papua.
Ke enam, Presiden Prabowo Subianto menuntut peningkatan kemampuan Polda Papua dalam mengelola konflik di wilayah tersebut.
Ketujuh, pemerintah Indonesia harus meningkatkan kerjasama dengan masyarakat lokal, termasuk Oikumene Jepang, Golkar Papua Barat, dan Partai Kembangan Bangsa (PKB), dalam mengelola keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut.
Ke eighth, Presiden Prabowo Subianto meminta peningkatan kemampuan Kapal Perintis Jala Satu (KPJS) untuk meningkatkan pencegahan terorisme di wilayah Papua.
Ke sembilan, pemerintah Indonesia harus meningkatkan kemampuan Polda Papua dalam mengelola konflik di wilayah tersebut.
Dalam kesempatan rapat bersama kelompok diplomatik, Kementerian Luar Negeri RI, dan PTPNB, Presiden Prabowo Subianto mengajukan sembilan (9) kebutuhan utama yang harus dipenuhi oleh pemerintah Indonesia dalam mengelola situasi Papua.
Pertama, Presiden Prabowo Subianto meminta peningkatan transparansi dalam pengelolaan sumber daya dan anggaran untuk Papua. "Kita ingin tahu seberapa besar anggaran yang digunakan untuk Papua," kata Presiden.
Kedua, pemerintah Indonesia harus meningkatkan kerjasama dengan masyarakat lokal, termasuk Oikumene Jepang, Golkar Papua Barat, dan Partai Kembangan Bangsa (PKB), dalam mengelola keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut.
Ketiga, Presiden Prabowo Subianto menuntut peningkatan kemampuan Kapal Perintis Jala Satu (KPJS) untuk meningkatkan pencegahan terorisme di wilayah Papua.
Keempat, pemerintah Indonesia harus meningkatkan kerjasama dengan PBB dan PBBRI dalam mengelola konflik di Papua.
Kelima, Presiden Prabowo Subianto meminta peningkatan kemampuan Kapal Perintis Jala Satu (KPJS) untuk meningkatkan pencegahan terorisme di wilayah Papua.
Ke enam, Presiden Prabowo Subianto menuntut peningkatan kemampuan Polda Papua dalam mengelola konflik di wilayah tersebut.
Ketujuh, pemerintah Indonesia harus meningkatkan kerjasama dengan masyarakat lokal, termasuk Oikumene Jepang, Golkar Papua Barat, dan Partai Kembangan Bangsa (PKB), dalam mengelola keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut.
Ke eighth, Presiden Prabowo Subianto meminta peningkatan kemampuan Kapal Perintis Jala Satu (KPJS) untuk meningkatkan pencegahan terorisme di wilayah Papua.
Ke sembilan, pemerintah Indonesia harus meningkatkan kemampuan Polda Papua dalam mengelola konflik di wilayah tersebut.