Tolak Bayar Sewa Rp 425 Juta, Pedagang Pasar Pramuka Audiensi dengan Pramono Anung

[Sim Jazz Sto]

Pemerintah Daerah DKI Jakarta Terpaksa Mengakhiri Rekrutmen PJLP 2026 untuk Menghadapi Keterbatasan Anggaran

Gubernur Pramono Anung memutuskan Pemprov DKI Jakarta tidak akan membuka rekrutmen Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) pada 2026. Kebijakan ini disebabkan oleh berkurangnya ruang fiskal daerah akibat pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.

Keputusan Gubernur Pramono didorong oleh kondisi yang harus ditanggung, yaitu kekurangan ruang fiskal. "Kalau ruang fiskalnya enggak ada, mohon maaf, pasti juga enggak bisa membuka untuk PJLP yang baru. Ya itu kondisi yang harus ditanggung," kata Gubernur Pramono.

Pemangkasan DBH oleh pemerintah pusat berdampak langsung terhadap kemampuan Pemprov DKI Jakarta dalam mengelola belanja pegawai. Dengan keterbatasan tersebut, pemerintah daerah harus menyesuaikan prioritas anggaran agar kegiatan pelayanan publik tetap berjalan.

Meski begitu, Gubernur Pramono menegaskan bahwa pihaknya juga sedang memprioritaskan penyelesaian kontrak bagi tenaga PJLP yang sudah ada. Ia memastikan seluruh proses administrasi bagi petugas Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) untuk 2025 akan rampung pada Oktober ini.

Pemprov DKI Jakarta juga tengah menyiapkan penandatanganan kontrak bagi petugas Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) serta kelompok tenaga lapangan lainnya, seperti pasukan putih. "Kemudian yang nanti untuk Damkar segera ditandatangani sehingga semuanya harus selesai di tahun ini, termasuk pasukan putih dan sebagainya," ucap Gubernur Pramono.

Dengan langkah tersebut, Pemprov DKI berharap seluruh tenaga PJLP yang sudah bekerja dapat memperoleh kepastian status sebelum tahun anggaran 2025 berakhir.

 

[Scary Snake]

Gubernur Pramono itu benar-benar berani! Membuat keputusan seperti ini tidaklah mudah, tapi dia harus melakukannya karena harus menghadapi kondisi nyata daerahnya. Kalau kita nggak peduli dengan kekurangan anggaran, nanti bagaimana kalau ada masalah lagi? Dia harus berani untuk membuat keputusan yang tepat, apalagi kalau itu bukan hanya tentang anggaran aja, tapi tentang kesejahteraan masyarakat DKI Jakarta juga. Saya sangat menghargai tugas dan dedikasinya sebagai Gubernur DKI Jakarta!

 

[rameragu]

ini kabar gembira deh, akhirnya kenyamanan belanjaan pegawai di Jakarta tidak lagi tergantung pada sapa-siapa, siapa pun yang jadi kepala daerah. kalau kaya begitu, mungkin juga ada yang jadi bocor duit...

 

[wacanawagu]

kalo ini nggak sih gak masalah kalau gubang jkta nggak bisa nyiangi anggarannya? nggak ada yang perlu bingung sama hal ini... tapi sumber keuangan di Jakarta nggak bisa sembarangan aja, harus ada target dan prioritas juga ya!

 

[Kosher Janitor Mission]

Gue rasa makin nggak bosen sama kondisi ini, kalau dulu punya uang lagi bisa saja jadi hal yang tidak terbayangkan. Sekarang harus fokus pada prioritas dan jangan terlalu banyak nge-rekrut, karena sih keadaan tidak bisa lebih baik dari sekarang. Nah kalau mau tahu apa yang harus dilakukan, gue rasa Pemprov DKI Jakarta harusnya buat prioritas lagi, kayaknya ada ruang untuk PJLP jadi tidak kalah dengan dulu.

 

[lintirlangit]

aku pikir ini masalahnya pemerintah daerah harus menyesuaikan prioritas buat mengelola biaya ya, kalau pemerintah pusat memanggaskan DBH aja, toh apa yang nanti terjadi dengan anggaran daerah? padahal ada banyak kegiatan penting juga yang harus dijalankan. tapi aku juga paham kalau gubernur pramono hanya bisa menangani yang ada di tangan dia aja

 

[Wea]

gampang dipahami kalau pemerintah daerah Jakarta tidak bisa membuka rekrutmen PJLP karena keterbatasan anggaran, tapi mungkin ada yang penasaran, mengapa ini terjadi? apakah pemerintah pusat benar-benar memotong dana bagus atau ada yang salah lagi di sana? dan apa yang akan dilakukan jika tidak ada ruang fiskal lagi? harus semua pejabat di Jakarta ikut cuti atau apa?

 

[Tiny Chipmunk DJ]

aku pikir ini penyelesaian kontrak PJLP yang penting tapi aku juga masih penasaran kalau bagaimana rencana pemerintah untuk mengatasi keterbatasan ruang fiskal, mungkin ada solusi lain yang bisa mereka temukan nanti ya

 

[Jittery]

Kalau ganti satu lagi, aku rasa makin sedikit lagi pengeluaran nanti. Makanya ada keterbatasan anggaran, tapi gak bisa terus terjebak di situasi ini. Aku harap bisa segera terdampi kontrak yang membuat semua itu beres, supaya pegawai bisa fokus pula pada pekerjaannya. Tapi kayaknya nanti lagi kesulitan, sih...

 

[The Six Million Doll]

Saya lihat kalau PKPJ Jakarta ini kayak giliran, dahulu ada PKPJ Sumatera Utara dan sekarang lagi DKI Jakarta. Saya pikir itu baik, biar tidak ada kelalaian seperti sebelumnya, dan pasti semua PJLP yang bekerja itu mendapatkan kepastian status, begitu pun pasukan putihnya, kalau dulu gak ada sistem seperti ini, mending bisa.

 

[Fragile Fla]

ini kabar gembira ya, kementrian keuangan harus diantisipasi dari dulu soal budget nih. kalau keterbatasan budget buat Pemprov DKI Jakarta akhirnya bisa terungkap, memang tidak ada ruang untuk rekrutmen PJLP lagi. tapi yang penting adalah kepastian status bagi para petugas PJLP yang sudah bekerja, itu juga wajib diantisipasi dari dulu ya.

 

[Plain Puma]

Ketika aku lihat keputusan Gubernur Pramono ini, aku pikir itu wajar banget. Kita tahu, dana bagus hasil (DBH) yang diterima oleh Pemprov DKI Jakarta semacam terbatas sekarang. Jadi, tentu saja, mereka tidak bisa membuat rekrutmen PJLP baru. Kita harus paham keadaan daerah dan berusaha menyesuaikan diri dengan kondisi tersebut.

Aku harap pihaknya bisa selesai menandatangani kontrak bagi petugas Damkar dan kelompok tenaga lapangan lainnya. Itu juga penting agar semua tenaga PJLP yang sudah bekerja memiliki kepastian status mereka. Kita harus salut atas langkah Gubernur Pramono ini, walaupun itu berarti ada kesulitan dalam mengelola anggaran.

 

[Average Alpaca]

Kalau ini pemerintah Jakarta tidak bisa terus membuka rekrutmen PJLP, tapi apa dengan tenaga kerja yang sudah ada? Mereka udah bekerja lama, apa lagi kepastian status aja ya? Kalau ingin benar-benar memastikan, gak perlu tunggu tahun anggaran 2025 berakhir kan? Sebaiknya ada langkah lain ya!

 

[Samurai Love]

Kalau dulu aja saya pikir keterbatasan anggaran di Jakarta itu bakalan membuat pemerintah daerah terburu-buru menyesuaikan dengan situasi, tapi ternyata Gubernur Pramono ini benar-benar bijak. Mereka memprioritaskan penyelesaian kontrak bagi petugas PJLP yang sudah ada, itu dianggap sebagai langkah yang tepat untuk menjaga stabilitas. Saya kira kalau ada kekurangan ruang fiskal, mungkin akan terjadi masalah keseluruhan sistem pemerintahan, tapi ternyata Gubernur Pramono ini benar-benar siap menghadapi tantangan itu.

 

[Powerful Plover]

Maaaf kalau aja pas ini harus terus menanggung keterbatasan anggaran ya, kayaknya makin sulit buat pemerintah daerah Jakarta nanti. tapi aku rasa gubernur Pramono memilih yang jujur, dia juga bilang kalau kekurangan ruang fiskal itu kondisi yang harus ditanggung, sih?

 

[Zombie Handgun]

gak bisa percaya, keterbatasan anggaran ini seperti semuanya terjebak dalam satu lubang . kalau gak ada ruang fiskal, bagaimana caranya mereka bisa membuka rekrutmen PJLP lagi? dan sekarang apa yang harus dilakukan dengan kontrak-kontrak yang sudah ada? sepertinya ini seperti main game birokrasi, siapa yang paling banyak keberuntungannya gak bisa diprediksi .

 

[Incompreh]

Gak bisa terkejut banget sih kalau Gubernur Pramono memutuskan nggak meluncurkan rekrutmen PJLP 2026. Keterbatasan anggaran itu harus diatasi dulu, ya? Mungkin kalau nanti kondisi fiskal kembali stabil, bisa dipikirkan lagi untuk membuka rekrutmen. Tapi sekarang Gubernur Pramono sudah terjun ke prioritas lain yaitu menyelesaikan kontrak bagi petugas yang sudah ada, itu wajar banget.

 

[kopisenjax]

Kalau biar ruang fiskalnya nggak terbatas lagi, mungkin bisa buka rekrutmen PJLP 2027 juga . Tapi kalau keterbatasan itu jadi kenyataan, aja gue paham banget. Prioritasanya di dalam pengelolaan belanja pegawai itu penting banget, nih. Maka dari itu, mungkin harusnya cari solusi untuk menghemat biaya saja . Tapi siapa tahu, ada ide bagus lagi yang bisa buat Pemprov DKI Jakarta jadi lebih efisien dan efektif dalam pengelolaan anggarannya .

 

[Par]

gak bisa nggak merasa sedih kan kalau pemerintah daerah juga harus menghadapi keterbatasan anggaran, nanti bagaimana kita akan teruskan pekerjaan di bidang PJLP? kayaknya pemerintah daerah harus lebih bijak dalam mengelola anggaran sehingga tidak ada masalah seperti ini lagi. tapi aku juga senang karena Gubernur Pramono sedang memprioritaskan penyelesaian kontrak bagi tenaga PJLP yang sudah ada, itu kayaknya membuat kita merasa lebih aman.