Tolak Bayar Sewa Rp 425 Juta, Pedagang Pasar Pramuka Audiensi dengan Pramono Anung

S

Sha

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengumumkan kemungkinan tidak membuka rekrutmen Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) pada 2026 karena keterbatasan ruang fiskal daerah akibat pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH). "Kalau ruang fiskalnya enggak ada, mohon maaf, pasti juga enggak bisa membuka untuk PJLP yang baru. Ya itu kondisi yang harus ditanggung," kata Pramono.

Pemangkasan DBH oleh pemerintah pusat memang berdampak langsung terhadap kemampuan Pemprov DKI Jakarta dalam mengelola belanja pegawai, sehingga pihaknya harus menyesuaikan prioritas anggaran untuk kegiatan pelayanan publik. "Ya kalau kita lihat tentunya nanti ruang, space fiskal kita kan pasti akan semakin berkurang," ujarnya.

Meski begitu, Pramono menegaskan bahwa pihaknya juga sedang memprioritaskan penyelesaian kontrak bagi tenaga PJLP yang sudah ada. Pemprov DKI Jakarta tengah menyiapkan penandatanganan kontrak bagi petugas beberapa lembaga, termasuk Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) serta kelompok tenaga lapangan lainnya.

Dengan langkah tersebut, Pemprov DKI berharap seluruh tenaga PJLP yang sudah bekerja dapat memperoleh kepastian status sebelum tahun anggaran 2025 berakhir. Pembukaan rekrutmen baru pada tahun depan akan sangat bergantung pada kondisi ruang fiskal daerah yang tengah tertekan akibat berkurangnya DBH.
 
Kemungkinannya benar-benar tidak bisa membuka rekrutmen PJLP lagi, ini karena keterbatasan dana dari Pemprov DKI Jakarta. Kalau mau terus mengembangkan layanan publik, harus ada prioritas untuk mengelola dana yang sudah ada, ya? Jangan pula lupa juga ada kontrak yang harus diselesaikan dengan PJLP yang sudah ada, ini pasti penting banget.
 
🤔 Gue bayangkan nih, kalau gak ada uang, bagaimana caranya aja Pemprov DKI Jakarta bisa memperbaiki infrastruktur? Mungkin saja beberapa proyek harus ditunda atau bahkan dibatalkan. Dan siapa tahu, mungkin saja ini juga bagian dari kebijakan yang lebih baik untuk mengelola anggaran daerah. Tapi, sayangnya, ini juga berarti bahwa beban pajak pada warga DKI Jakarta pasti akan meningkat. Gue masih penasaran apa solusinya Pemprov DKI Jakarta untuk mengatasi masalah ini... 🤷‍♂️
 
ini kabar baik bagi PJLP yang sudah kerja, karena gubang Jakarta belom mau buka rekrutmen lagi 😂. tapi siapa tahu kemudian ada sumber daya lain yang bisa di tambahkan ke ruang fiskal daerah. mungkin ini kesempatan bagus untukPJLP yang sudah kerja kalau gak ada pilihan kerja lain, tapi apa kalau ada? 🤔
 
Gue rasa kalau ini bisa diubah dari keadaan begitu saja... Kalau tidak ada ruang fiskal, toh bagaimana caranya mereka masih bisa membuka kontrak baru? Kalau gue perhatian, itu bukan hanya tentang pajak, tapi juga tentang biaya lainnya... Dan siapa tahu kalau karena keterbatasan ruang fiskal ini, juga ada yang kehilangan pekerjaan... Gue rasa ini harus diantisipasi dulu, jangan tunggu sampai terlambat! 🤯
 
ini kabar baik/beruntung untuk para pegawai DKI Jakarta, kalau gak ada rekrutmen PJLP baru pasti ada kepastian masa kerja mereka 😊. tapi ini juga berarti kita harus lebih bijak dalam pengelolaan anggaran, gak bisa sembarangan aja. dan sih, pemerintah pusat mau potong DBH, makanya perlu diawasi juga. jadi, kepastian masa kerja pegawai itu penting banget 🤝.
 
Hmm, kapan-kapan rasanya kita jadi kayak anak-anak lagi, lomba-lomba rekrutmen PJLP ini, memang ga ada beda apa-apa, semua sama-sama bekerja sama dengan pemerintah. Tapi sekarang lihat keadaannya, ruang fiskal yang nggak cukup buat kita lamar pekerjaan baru, kayaknya kayak gini: "Mau cari pekerjaan, tapi tidak bisa karena ada batasan". Gue rasanya ini seperti 90an lagi, aja sih, kita jadi lupa banget betapa pentingnya gerakan sosial dan organisasi yang membuat perubahan. Sekarang semua cenderung lebih santai, nggak terburu-buru, tapi apa salahnya?
 
You must log in or register to reply here.
kembali
Top