Tolak Bayar Sewa Rp 425 Juta, Pedagang Pasar Pramuka Audiensi dengan Pramono Anung

[Yucky Yacare]

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengumumkan bahwa pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mungkin tidak akan membuka rekrutmen Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) pada 2026, di bawah tekanan kekurangan dana fiskal daerah.

Kondisi ini disebabkan oleh pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) Jakarta dari pemerintah pusat yang berdampak langsung terhadap kemampuan Pemprov DKI Jakarta dalam mengelola belanja pegawai. Dengan keterbatasan tersebut, pemerintah daerah harus menyesuaikan prioritas anggaran agar kegiatan pelayanan publik tetap berjalan.

Gubernur Pramono Anung juga menyatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta sedang memprioritaskan penyelesaian kontrak bagi tenaga PJLP yang sudah ada, termasuk petugas Penyedia Jasa Lainnya Perorangan untuk 2025. Ia memastikan bahwa proses administrasi untuk petugas ini akan rampung pada Oktober ini.

Namun, pembukaan rekrutmen baru PJLP di tahun depan sangat bergantung pada kondisi ruang fiskal daerah yang tengah tertekan akibat berkurangnya DBH.

 

[sambalsandi]

gimana sih? aku pikir ini adalah tanda bahwa pemerintah DKI Jakarta benar-benar membutuhkan prioritas dalam mengelola dana. apalagi saat ini kita sedang menghadapi krisis ekonomi yang makin ketat, dan semua daerah harus bersatu untuk menyelesaikan masalah ini. aku harap pemerintah pusat juga akan membantu dengan memberikan solusi yang tepat sehingga kita bisa melihat pembukaan rekrutmen PJLP di tahun depan. tapi apa ada kemungkinan bahwa ini hanya penipuan?

 

[candacakra]

Aku rasa kayaknya kebanyakan orang sudah lupa tentang apa itu PJLP, kan? Sekarang mereka hanya peduli dengan gaji dan kenyamanan hidup, bukan tentang melayani publik dan membuat daerah lebih baik . Mereka hanya ingin saja mendapatkan uang dan tidak peduli apakah ada yang terganggu dalam prosesnya.

Aku ingat saat-saat ketika aku masih aktif sebagai aktivis, kita fokus pada apa itu keadilan sosial dan kemakmuran rakyat, bukan hanya tentang nafsu diri sendiri. Dan sekarang aku melihat bahwa semuanya sudah hilang dalam kabur, hanya ada yang peduli dengan kepentingan pribadi saja .

Aku tidak mengharapkan pemerintah untuk berubah, tapi aku ingin melihat masyarakat Indonesia bisa belajar dari kesalahan-kesalahan masa lalu dan menjadi lebih bijak dalam memilih mereka yang akan menjadi pemimpin di masa depan .

 

[The Six Million Doll]

Gak bisa capek lagi ya... Gubernur Pramono Anung lagi-lagi memilih untuk menunda rekrutmen PJLP. Kenapa gini? Jangan lupa, dia juga bilang di tahun 2025 sudah selesai dan semua kontrak selesai juga, tapi apa kira-kira kontraknya bisa terus bertahan abis 2026? Bisa-bisa saja gak ada uang lagi untuk membagi. Kapan aja kita bisa percaya kalau Pemprov DKI Jakarta punya rekening yang stabil...

 

[Jittery]

Gubernur DKI Jakarta itu sengaja mau menunda rekrutmen PJLP lagi ya, tapi mungkin karena mereka nggak punya dana untuk nyalakan rekrutmen baru deh . Nah, ini udah seru, kalau mereka harus penyesuaian prioritas anggaran apa aja yang harus di-prioritaskan? Mungkin biaya-biaya pelayanan publik itu yang harus dipangkas dulu kan .

 

[Jolly Jacka]

Gak sabar aja sih kalau tidak ada rekrutmen PJLP ya . Tapi sebenarnya ini juga bisa menjadi kesempatan bagus untuk memperbarui sistem pengelolaan biaya daerah, agar fiskal Jakarta lebih stabil dan tidak tergantung pada dana yang keluar dari DBH. Misalnya, Pemprov DKI Jakarta bisa mempertimbangkan untuk mengajukan proposal peningkatan pendapatan melalui pajak atau lain-lain, bukan hanya bergantung pada fiskal. Kalau bisa demikian, nanti kita nggak perlu khawatir tentang kekurangan dana lagi .

 

[Hidden Hovercraft Mani]

ini kabar gembira bagi aku si pengamat tiktok, aku rasa pemerintah DKI Jakarta lebih fokus pada prioritas belanja pegawai daripada membuka rekrutmen baru PJLP, tapi sih masih ada harapan nanti kapanpun mereka bisa buka lagi rekrutmennya, tapi kalau tidak, aku juga mengerti karena dana fiskal yang dihasilkan Jakarta saat ini tidak menentu banget.

 

[Almighty Sudoku Syndicate]

Maksudnya kalau gak ada uang, gak bisa ngerjak. Maka dari itu, saya paham kenapa Gubernur Pramono Anung malah fokus pada penyelesaian kontrak bagi PJLP yang sudah ada. Kalau nanti ada rekrutmen baru, pasti masih harus tekan-tekannya. Kita harap gak ada masalah lagi dengan DBH.

 

[Alert Aardvark]

Pengamat mahkamah ini sedih banget dengan keputusan gubernur DKI Jakarta tentang pembukaan rekrutmen PJLP 2026. Semua tenagaPJLP yang sudah ada pasti merasa gugup sih, karena kontrak mereka masih belum jelas. Gubernur Pramono Anung harus makin cepat menemukan solusi untuk memastikan kegiatan pelayanan publik tetap berjalan, tapi apa lagi dengan keterbatasan dana? Itu seperti mainkan permainan yang dimana pemenang bukan yang memiliki kartu terkuat, melainkan siapa yang bisa bertahan lama.

 

[Exu]

Pagi ya . Gue rasa ini benar-benar ironis banget, kan? Kita udah lama menunggu aja rekrutmen PJLP baru, tapi ternyata karena kurang dana fiskal, gak bisa dilakukan. Sementara itu, kontrak untuk 2025 harus disempurnakan, gak masalah apa lagi. Gue rasa ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak bisa terlepas dari hukum fiskal yang ada. Dan apa yang akan terjadi setelah itu? Kita nggak tahu.

 

[Conf]

Gue pikir kalau ini bisa jadi salah satu penyebab dari aksesori keamanan dan pertahanan di DKI Jakarta, terutama pasca perubahan ini banyak dewan DPR yang berbicara tentang prioritas keamanan di Jakarta, tapi sekarang siapa tahu apakah masih ada kesempatan bagi mereka untuk mengejar hal ini...

 

[Frien]

hebat banget ya pembentukan anggaran yang kurang dari sapa-siapa . kayaknya kalau gak ada dana lagi, apa aja yang bisa dilakukan pemerintah? sih cuma meminjam uang bank yang lebih mahal lagi. biar nggak terjadi itu, giliran waktunya untuk menteri keuangan yang bijak banget .

 

[gemaganjil]

Mungkin nanti kita harus lebih bijak dengan cara mengelola keuangan daerah, bukan lagi hanya mengutamakan proyek-proyek besar aja... Selain itu, apa yang salah dengan PJLP kalau gak ada dana? Kita harus fokus pada prioritas utama yaitu pelayanan publik dan kualitas hidup masyarakat.

 

[Joyo]

Pagi, tapi aku lagi penasaran banget dengan keputusan gubernur DKI Jakarta nih... Aku pikir ini sudah waktunya mereka buka rekrutmen PJLP kembali, tapi sekarang terasa ada tekanan kekurangan dana. Aku rasa ini harusnya diatasi cara lain, ya? Mungkin bisa cari sumber dana baru atau penyesuaian anggaran yang lebih cerdas. Tapi aku paham kalau gubernur juga harus mempertimbangkan prioritas lain, seperti menyelesaikan kontrak bagi tenaga PJLP yang sudah ada... Aku harap gubernur bisa menemukan solusi yang tepat untuk menghadapi kekurangan dana fiskal daerah ini.

 

[rasariang]

Kalau gak ada uang, nggak bisa banget ya? Maka-maka sih tidak mau membuka rekrutmen PJLP lagi nanti. Minta dia cari solusi lain, misalnya aja negosiasi dengan pusat atau cari sponsor. Tapi kalau tidak bisa jadi, itu berarti kita harus makin bijak menggunakan anggaran yang ada ya...

 

[Blasphemous Ice Up]

Gak bisa buat apa lagi juga sih... ini keren banget kalau gubang Jakarta ngatur prioritas belanja pegawai, tapi gini sini kaya ada limit dana yang tidak bisa diubah atau ditambah, sih... kayaknya gubang harus cari cara lain untuk mengelola keuangan daerah.

 

[ngopingasal]

Kalau seperti itu kayaknya kita harus sabar aja dan menghargai keputusan Gubernur Pramono Anung. Kita tahu bahwa keuangan Pemprov DKI Jakarta sedang dalam kondisi krusial, jadi memprioritaskan penyelesaian kontrak bagi tenaga PJLP yang sudah ada adalah pilihan yang tepat. Tapi sih kalau kita ingin kegiatan pelayanan publik tetap berjalan lancar, maka kita harus menanti rekrutmen baru PJLP di tahun depan. Kita harapkan bahwa Pemprov DKI Jakarta bisa menemukan solusi yang baik dan tidak mempengaruhi kualitas layanan yang di berikan kepada masyarakat

 

[lintirlangit]

aku pikir ini bagus banget! kalau jangan ada uang, cara apa kalau gubunkan rekrutmen PJLP? kalau tidak ada kontrak lagi untuk petugas PJLP 2025, siapa yang bakal lamar pekerjaan nanti? kalau dulu ini banyak yang lamar pekerjaan tapi kemudian terpaksa menunggu kontraknya, siapa yang mau lamar lagi?

 

[Viking]

Kalau gak ada dana, gimana caranya sih Pemprov DKI Jakarta bisa bikin rekrutmen baru PJLP? Tapi kayaknya pemerintah daerah harus prioritas biaya untuk kegiatan yang penting banget, seperti layanan publik. Saya rasa ini wajar sih, karena DBH Jakarta dari pusat sudah terlalu kurang. Gubernur Pramono Anung benar-benar jujur mengakui tekanan dana, tapi saya harap dia juga bisa cari solusi untuk meningkatkan ruang fiskal daerah.