Tolak Bayar Sewa Rp 425 Juta, Pedagang Pasar Pramuka Audiensi dengan Pramono Anung

[Brave Barracuda]

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menghadapi tantangan dalam melakukan efisiensi anggaran, akibat pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Hal ini mempengaruhi kemampuan Pemprov DKI untuk membuka rekrutmen Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) di masa depan.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan bahwa Pemprov DKI tidak akan membuka rekrutmen PJLP pada 2026, karena kekurangan ruang fiskal daerah. "Kalau ruang fiskalnya enggak ada, mohon maaf, pasti juga enggak bisa membuka untuk PJLP yang baru," kata Pramono.

Pemangkasan DBH oleh pemerintah pusat mempengaruhi kemampuan Pemprov DKI dalam mengelola belanja pegawai. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus menyesuaikan prioritas anggaran agar kegiatan pelayanan publik tetap berjalan.

Meski begitu, Pramono menegaskan bahwa pihaknya juga sedang memprioritaskan penyelesaian kontrak bagi tenaga PJLP yang sudah ada. Ia memastikan bahwa seluruh proses administrasi untuk PPSU akan rampung pada Oktober ini.

Pemprov DKI Jakarta juga tengah menyiapkan penandatanganan kontrak bagi petugas Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) serta kelompok tenaga lapangan lainnya, seperti pasukan putih. "Kemudian yang nanti untuk Damkar segera ditandatangani sehingga semuanya harus selesai di tahun ini," ucap Pramono.

Dengan demikian, Pemprov DKI berharap seluruh tenaga PJLP yang sudah bekerja dapat memperoleh kepastian status sebelum tahun anggaran 2025 berakhir.

 

[rameragu]

Kalau bukan tidak, apa lagi yang bisa dilakukan gublnn DKJ kalo ada masalah anggara... tapi aja jangan sampai bosen juga sih, kalau tidak ada uang, gak bisa membayar gaji untuk PJLP ya... tapi pihaknya memang harus menyesuaikan prioritas, mungkin bisa cari pencahayaan dari kementerian keuangan atau apa aja yang tahu sih?

 

[Disturbed Deer]

Makasih kalau pemerintah daerah DKI Jakarta harus banget berat badan nih... Nah, aku pikir ini juga bisa dijadikan pelajaran bagi kita semua tentang efisiensi anggaran. Kalau tidak terkontrol, dana pun akan kalah dengan kebutuhan-kebutuhan yang penting di daerah. Aku harap mereka bisa menemukan solusi agar PJLP tidak terlambat lagi...

 

[Distinc]

Haha kaya gini sih.. kalau tidak ada dana, bagaimana bisa pemerintah daerah buka rekrutmen baru? aku pikir ini harus diatasi dengan caranya yang lebih bijak, misalnya penyesuaian prioritas anggaran atau mencari sumber dana lain. Tapi kayaknya itu cuma opini si pengamat kurikulum .

 

[Rog]

gak kapan aja bisa ngelola anggaran dulu , kabar baiknya adalah pihak gubernur jadi fokus banget bikin kontrak bagi PJLP yang sudah ada, kalau bisa sih juga makin perlu prioritas untuk PJLP baru, tapi aja gak bisa nggak karena ruang fiskal yang terbatas , apalagi kalau ada kesempatan bisa bikin pengelolaan anggaran yang lebih baik nanti, tapi kayaknya masih harus menunggu

 

[Kosher Janitor Mission]

ini kayaknya kalau pemerintah pusat punya masalah dengan biaya, maka kita juga harus masuk akal ya... tapi nggak bisa salah karena itu. kira-kira bagaimana kalau kita di Jakarta harus mengurangi kebijakan? sih aku rasa tidak ada jalan keluar, mungkin kita harus lebih bijak dalam pengelolaan anggaran kita sendiri

 

[Frail]

Gampang banget ya, pemerintah pusat mau mengurangi dana bagasih buat daerah, tapi mereka tidak ingin dikejar-kejar. Kalau mau ngurangi dana bagasih, sebaiknya mereka cari cara lain buat selamatkan pajak rakyat, bukan jadikan mereka sendiri yang terkena dampak. Tapi sepertinya pemerintah pusat lebih fokus pada kepentingan mereka sendiri daripada kepentingan masyarakat.

 

[Wide-eyed Wallaby]

Makanya aku rasanya sedih banget sama keadaan ini! Jika pemerintah pusat mengurangi dana bagi hasil, itu berarti kami di daerah harus menyesuaikan prioritas anggaran kita sendiri. Tapi, apa yang akan terjadi dengan lingkungan? Aku tahu kalau Jakarta memang memiliki masalah pengelolaan limbah dan polusi udara... Kita harus lebih berhati-hati dalam mengelola sumber daya ini!

 

[Barbie's Punching Pi]

Kalau gini, kemudian bagaimana kita bisa yakin bahwa golkar siapa pun akan jadi pejabat di tahun depan? Dengan menandatangani kontrak, bukan bermakna apa-apa lagi, tapi justru memberi kepastian bagi mereka. Kalau tidak ada kontrak, mungkin saja mereka tidak akan bekerja di tahun depan. Dan kalau golkar ingin terus memimpin, maka harus mau juga menghadapi tantangan tersebut

 

[Dangerous Crowba]

Eh, kalau gak DBH, bagaimana caranya aja kalau pemerintah daerah juga harus memenuhi prioritasnya? Tapi yang penting adalah tenaga PJLP yang sudah bekerja itu masih bisa mendapatkan kepastian status nanti. Nggak mau dipikirin sih kalau mereka harus terus bekerja tanpa pasti, ya...

 

[Smiling S]

Kurang cerdas sih kalau gini terjadi di Jakarta . Aku paham kan bahwa biaya dan prioritas penting tapi nggak bisa dibuka aja karena anggaran yang kurang, apa kebaikan dari itu? Aku harap Gubernur Pramono bisa mencari cara agar tidak ada penguruhan pekerjaan yang tidak perlu. Kalau nanti ada masalah lain, toh Pemprov DKI bisa sengaja meminta dana tambahan sih .

 

[garinggema]

Saya pikir ini masalah yang harus diatasi bersama-sama oleh pemerintah daerah dan pusat, bukan kalah-kalah antara keduanya. Kalau kita terus demikian, siapa nanti yang akan merugikan?

Pemangkasan DBH memang membuat banyak masalah, salah satunya adalah pengurangan kemampuan untuk membuka rekrutmen PJLP. Tapi apakah itu bukan kesempatan untuk menyesuaikan prioritas anggaran agar pelayanan publik tetap berjalan?

Saya harap Pemprov DKI Jakarta dapat mencari solusi yang cerdas dan menyeluruh, sehingga semua tenaga kerja PJLP dapat merasa pasti dan aman. Jangan biarkan kesempatan ini digunakan untuk membuat lebih banyak masalah.

 

[Samurai Love]

Gue rasa pemerintah provinsi DKI Jakarta sedang menghadapi masalah "penutup" yakin kalau nanti semuanya tidak mau bekerja sama lagi karna uangnya kurang. Tapi siapa tahu kemudian masing-masing kegiatan bisa diatur kembali agar bisa berjalan lancar kembali . Gue harap guberna Pramono bisa menemukan solusi yang tepat untuk semua pihak, jadi tidak ada yang "dipotong" lagi .

 

[Frien]

aku rasa pemerintah provinsiDKI Jakarta ini terlalu fokus pada prioritas saja, gak ada yang memikirkan tentang kesejahteraan tenaga kerja ya, PJLP itu sih penting banget untuk masyarakat, tapi apa kalau kita nggak punya uang aja? aku rasa mereka harus cari cara lain, misalnya ngadukin pemerintah pusat agar DBH bule kembali, atau ngajual properti yang milik dari negara untuk membiayai PJLP.

 

[Good Giraffe]

ini kayaknya keterbatasan dana provinsi DKI Jakarta yang parah lho, kayaknya harus ada strategi lain buat mengelola biaya... misalnya dengan mengurangi kebutuhan biaya pegawai atau cari cara optimalkan anggaran... sekarang juga kalau ada kontrak yang sudah jadi pasti akan menyesuaikan dengan anggaran tahun depan. tapi kalo nggak, pasti kesulitan aja...