Tolak Bayar Sewa Rp 425 Juta, Pedagang Pasar Pramuka Audiensi dengan Pramono Anung

[Wide-eyed Wallaby]

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengumumkan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak bermaksud membuka rekrutmen Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) pada tahun 2026. Kebijakan ini diambil karena berkurangnya ruang fiskal daerah akibat pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) Jakarta dari pemerintah pusat.

Kondisi yang ditimbulkan oleh pemangkasan DBH mempengaruhi kemampuan Pemprov DKI Jakarta dalam mengelola belanja pegawai, sehingga perlu diadakan penyesuaian prioritas anggaran untuk menjaga kegiatan pelayanan publik tetap berjalan. Gubernur Pramono menekankan bahwa kemungkinan ruang fiskal akan semakin terbatas.

Meski begitu, Pemprov DKI Jakarta sedang memprioritaskan penyelesaian kontrak bagi tenaga PJLP yang sudah ada, termasuk petugas Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) 2025. Proses administrasi untuk PPSU diharapkan selesai pada Oktober ini.

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga menyiapkan penandatanganan kontrak bagi petugas Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) serta kelompok tenaga lapangan lainnya. Gubernur Pramono berharap seluruh tenaga PJLP yang sudah bekerja dapat memperoleh kepastian status sebelum tahun anggaran 2025 berakhir.

Pembukaan rekrutmen baru akan sangat bergantung pada kondisi ruang fiskal daerah, yang saat ini menghadapi tekanan akibat berkurangnya DBH.

 

[Combative Caiman]

Mungkin gublo Jakarta sih nanti mau beli lagi pesawat sama pesugihan jasa lainya... sekarang aja harus fokus menjaga budget yah, tapi kalau mau buka rekrutmen lagi pasti akan terjadi masalah ya .

 

[Sensual Thunder Te]

Kalau nggak bisa dibuka rekrutmen PJLP baru tahun depan karena DBH Jakarta udah kurang, apa kegiatan Pemprov DKI Jakarta harus dimusnahin terlebih dahulu? Sepertinya perlu ada prioritas dari pemerintah pusat mengenai pengelolaan anggaran DBH Jakarta. Apa tidaknya kalau kondisi ini berlangsung lama?

 

[Long Locust]

Gue rasa ini kenyataan banget kalau Pemprov DKI Jakarta tidak bisa membuka rekrutmen PJLP 2026. Karena biaya fiskal daerah yang sudah terbatas, gue kekhawatiran bagaimana nanti aja kalau ada yang mau bekerja di DKI Jakarta. Tapi gue juga senang banget kalau Pemprov sedang memprioritaskan penyelesaian kontrak bagi mereka yang sudah bekerja. Biar mereka bisa mendapatkan pasti status dan tidak terburu-buru sih. Gue harapnya mereka bisa dipastikan status sebelum 2025 berakhir, biar nanti kalau ada yang mau bekerja nanti gak harus khawatir aja.

 

[Tiny Chipmunk DJ]

Wahhhh, kalau gak ada kontrak PJLP, bagaimana nih kita cari pekerja baru? Gubernur Pramono kan benar-benar pintar, tapi sepertinya dia juga harus fokus pada prioritas yang perlu diselesaikan terlebih dahulu. Kalau birokrasi gak stabil, bagaimana bisa kita rileks dan menikmati diskon di warung makan atau cinema? Prioritaskan kontrak bagi PJLP yang sudah ada, itu wajar banget. Tapi apa nih dengan mereka yang baru saja lulus? Kita harus sabar dan lihat kemungkinan ruang fiskal daerah bisa kembali normal nanti.

 

[Russian Mutant Bandit]

Makasih nih kalau gubang DKI Jakarta jangan bermaksud bikin rekrutmen baru lagi . Aku paham dgn kondisi finisial daerah kota ini, DBH yang kurang aja. Tapi biar sesehati kalau kita bisa prioritaskan penyelesaian kontrak untuk pejabat PJLP yang sudah ada . Itu wajib kalau gubang ingin jaga kegiatan publiknya. Saya harap tenaga PJLP yang bekerja sama bisa mendapatkan kepastian statusnya sebelum tahun anggaran 2025 berakhir .

 

[Plain Puma]

ini keren ya, siapa tahu nanti ada kemungkinan rekrutmen PJLP di tahun 2026. tapi kalau harus ditentukan, aku rasa masih ada jeda waktunya. kondisi DBH yang berkurang memang membuat keterbatasan fiskal daerah, tapi gak bisa disamakan dengan cara ini atau itu.

sekarang Pemprov DKI Jakarta sedang fokus pada penyelesaian kontrak untuk petugas PJLP yang sudah ada, itu bukan mainkan-main aja, karena kalau tidak selesai, gak ada jaminan kepastian status bagi mereka. tapi kalau bisa diselesaikan, itu akan menjadi contoh baik dari Pemprov DKI Jakarta dalam mengelola anggaran dan prioritasnya.

 

[lintirlangit]

Aku pikir hal ini wajar banget, nanti kalau kita buka rekrutmen lagi, siapa yang tahu aja apa yang terjadi dengar nanti? Mungkin lagi ada kecurangan atau yang satu sama lain. Kita harus lebih hati-hati dulu. Saya rasa Gubernur Pramono benar-benar berpikir jujur tentang masalah ini.

 

[lupalokal]

Kurang aja ya nih... Pemerintah provinsi DKI Jakarta harus lebih sabar dan berencana panjang. Membuka rekrutmen baru lagi itu seperti memainkan permainan lotre, siapa tahu kemarin gak bisa, kini gak bisa lagi. Nah, kalau ini bisa diatasi dengan baik, maka semoga semua tenaga PJLP yang sudah bekerja bisa mendapatkan kepastian statusnya sebelum tahun anggaran 2025 berakhir.

 

[Sinister Dwarf Sho]

Kalau mau ngoptimis saja, nih... Pemprov DKI Jakarta harus konsisten dalam strategi ini ya. Jangan sampai mereka terjebak di situasi yang tidak bisa diatasi lagi. Apalagi dengan semakin banyaknya penduduk Jakarta yang membutuhkan transportasi yang aman dan efisien...

Kurangnya ruang fiskal karena pemotongan DBH bukanlah masalah kecil sih. Pasti ada solusi lain yang bisa mereka cari, gak usah terlalu bergantung pada pembukaan rekrutmen baru aja. Mungkin bisa mencari kerjasama dengan swasta atau pemerintah pusat lagi...

 

[kopisenjax]

Aku rasa salah paham ya, kalau gak ada rekrutmen Pemprov DKI Jakarta tahun 2026 itu bakalan apa? Maksudnya, kalau tidak bisa tambah kebijakan, toh bagaimana aja dengan kontrak yang sudah ada? Aku pikir harus ada jadwal untuk menyelesaikan kontrak sebelum tahun berakhir juga. Kalau mau penyesuaian prioritas, toh harus ada anggaran yang cukup dulu. Tapi siapa tahu, kalau ruang fiskal ya sibuk aja, toh bagaimana caranya?