Tolak Bayar Sewa Rp 425 Juta, Pedagang Pasar Pramuka Audiensi dengan Pramono Anung

[Frien]

Pemerintah DKI Jakarta menghadapi tantangan dalam mempertimbangkan untuk membuka rekrutmen Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) pada tahun 2026. Gubernur Pramono Anung menyatakan bahwa kemungkinan besar Pemprov DKI tidak akan dapat melaksanakan hal ini, mengingat keterbatasan ruang fiskal daerah yang disebabkan oleh pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) Jakarta dari pemerintah pusat.

"Kalau ruang fiskalnya enggak ada, mohon maaf, pasti juga enggak bisa membuka untuk PJLP yang baru," kata Pramono. Ia menjelaskan bahwa pemangkasan DBH oleh pemerintah pusat telah berdampak langsung terhadap kemampuan Pemprov DKI Jakarta dalam mengelola belanja pegawai, sehingga perlu menyesuaikan prioritas anggaran untuk kegiatan pelayanan publik yang terus berjalan.

Meski begitu, Pramono menegaskan bahwa pihaknya juga sedang memprioritaskan penyelesaian kontrak bagi tenaga PJLP yang sudah ada. Ia memastikan bahwa proses administrasi bagi petugas Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) untuk 2025 akan rampung pada Oktober ini.

"Sekarang ini saya sedang berkonsentrasi dan saya sudah memutuskan untuk PPSU saya sudah meminta tanggal 10 Oktober ini untuk ditandatangani," ujarnya. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga tengah menyiapkan penandatanganan kontrak bagi petugas Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) serta kelompok tenaga lapangan lainnya.

"Dengan demikian, semuanya harus selesai di tahun ini, termasuk pasukan putih dan sebagainya," kata Pramono. Pemprov DKI berharap seluruh tenaga PJLP yang sudah bekerja dapat memperoleh kepastian status sebelum tahun anggaran 2025 berakhir.

Namun, untuk tahun depan, pembukaan rekrutmen baru akan sangat bergantung pada kondisi ruang fiskal daerah yang tengah tertekan akibat berkurangnya DBH.

 

[Joyo]

Aku pikir ini salah pilihan juga sih, biarapa kalau kita tidak bisa buka posisiPJLP apa aja yang akan terjadi? Tapi, mungkin saja ini masalah keuangan aja, toh kita harus fokus di sana dulu. Yang penting adalah pastikan semua tenaga PJLP sudah memiliki kepastian status dan nanti kalau kondisi ruang fiskal kembali stabil, kita bisa buka lagi posisi baru.

 

[rasaremeh]

kayak gue tahu ya, kalau biaya buat PJLP naik banget, tentu aja pemerintah DKI Jakarta enggak bisa bikin rekrutmen baru di tahun 2026, kan? Mungkin mereka harus fokus terlebih dahulu untuk memastikan akses ke uang sudah ada, jadi kalau ruang fiskalnya nggak cukup, tentu tidak bisa dipertimbangkan.

 

[Par]

Gue pikir kalau Pemprov DKI Jakarta harus lebih cerdas dalam mengelola dana, apa kabar dengan rencana mereka untuk menghemat biaya? Kalau tidak bisa membuka rekrutmen baru, gue rasa juga harus memperhatikan penyelesaian kontrak bagi tenaga yang sudah bekerja. Bayangkan kalau mereka tidak punya kepastian, itu bagus bagaimana?

 

[Wrong Whale]

ini nggak enak banget ya... sih kalau gubln Pramono ngomongin tentang kemungkinan tidak ada PJLP barunya di tahun 2026. kan sudah 10 tahun yang lalu ada kontrak untuk pelayanan publik, dan masih belum selesai. tapi apa yang bisa dilakukan, kan? birokrasi di sini terus berjalan... kayaknya kita harus sabar-sabar saja

 

[nganganada]

Pemerintah DKI Jakarta benar-benar harus hati-hati dalam mengelola anggarannya, karena kalau tidak tepat, maka keseluruhan operasionalnya akan terganggu . Dengan demikian, saya pikir ini sangatlah penting agar mereka mempertimbangkan dengan baik sebelum membuat keputusan yang dapat memberikan dampak jangka panjang.

 

[Planet]

Pemerintah DKI Jakarta pasti lagi-lagi menghadapi kesulitan dalam mengelola anggaran, ini bukan kali pertama mereka mengalami masalah seperti ini . Pada 2025 sudah terjadi kenaikan biaya hidup di DKI Jakarta dan pemerintah pusat juga menurunkan DBH yang menyebabkan PemprovDKI tidak bisa membuka rekrutmen baru untuk PJLP. Tapi apa yang penting adalah bahwa mereka sedang berusaha memastikan kontrak bagi petugas yang sudah ada selesai dan memprioritaskan kebutuhan masyarakat. Saya harap mereka bisa menyesuaikan prioritas anggaran dan tidak hanya fokus pada kepentingan pribadi.

 

[tukangscroll]

ini gini ya... kalau pemerintah DKI Jakarta tidak bisa buka rekrutmen PJLP di 2026, itu apa artinya? bukannya mereka harus menemukan cara agar bisa menampung penanggungan pasukan putih yang sekarang sudah banyak terbangun? dan kalau tidak ada ruang fiskal, apa artinya kita semua tidak punya pekerjaan lagi? ini gini, pemerintah harus cari jalan lain, bukan hanya nanti-tanti!

 

[Wro]

aku pikir ini benar-benar mengecewakan kalau pemerintah DKI Jakarta tidak bisa membuka rekrutmen PJLP 2026 karena keterbatasan ruang fiskal... tapi aku juga sedja ingat ada banyak lulusan Perguruan Tinggi yang masih nggak punya pekerjaan yang sesuai dengan minat dan bakunya. makanya aku harap pemerintah bisa mencari solusi agarPJLP bisa terbuka kembali, atau mungkin ada cara lain untuk memperbarui status mereka... contohnya kalau ada program pelatihan atau pengembangan diri yang bisa membantu mereka meningkatkan kemampuan dan kesempatan kerja.