Tolak Bayar Sewa Rp 425 Juta, Pedagang Pasar Pramuka Audiensi dengan Pramono Anung

[Stoic Makeove]

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengeluarkan pernyataan menyangkut kemungkinan penanganan sewa pasokan untuk Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) pada tahun 2026. Berdasarkan perkembangannya, Pemprov DKI terpaksa menghadapi kesulitan dalam melakukan rekrutmen PJLP baru karena pembatasan dana yang semakin ketat.

"Karena ruang fiskal kami terbatas, saya tidak bisa mempertimbangkan untuk melangsungkan rekrutmen PJLP yang baru," ucapnya pada pertemuan di Balai Kota DKI Jakarta. Pernyataannya menegaskan bahwa kondisi ini merupakan kesulitan bagi pemerintah daerah dalam mengelola penggunaan dana. "Jika kita terus mempertimbangkan, ruang fiskal kami pasti semakin kekurangan," ujarnya.

Meski begitu, Gubernur Pramono menekankan bahwa pihaknya sedang berupaya untuk memecahkan kontrak bagi petugas PJLP yang sudah ada. Ia menyatakan bahwa semua proses administrasi untuk PPSU 2025 akan selesai pada tanggal 10 Oktober ini.

Sementara itu, Pemprov DKI juga tengah siap dalam menandatangani kontrak bagi petugas Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) serta kelompok tenaga lapangan lainnya. Gubernur Pramono berharap agar semua proyek dapat selesai pada akhir tahun ini, termasuk pasukan putih.

Dengan demikian, kemungkinan penanganan sewa pasokan untuk PJLP baru pada tahun depan sangat tergantung pada kondisi ruang fiskal yang saat ini mengalami tekanan.

 

[Stoic Makeove]

ya, gak bisa dipungut pajak lagi dari orang kaya, tapi gak ada uang untuk kebutuhan sehari-hari banyak orang. kalau tidak rekrut PJLP baru, bagaimana caranya pemerintah di Jakarta bisa memenuhi kebutuhan pasokan? banyak yang akan terkena dampak, dari konsumen hingga petugas. gak ada solusi yang sempurna, tapi gak boleh sembarangan juga, kan?

 

[Dangerous Crowba]

omong omongan ini kayaknya bikin kekhawatiran. siapa nih yang punya uang? gak ada yang mau memberi dana, tapi semua orang bilang kita harus tetap normal aja... tapi siapa yang bisa tetap normal di sini?

 

[kunyahkata]

Gue pikir kalau gubernur DKI Jakarta itu benar-benar capek banget sama masalah dana. Nih, mereka harus rekrutkan PJLP baru tapi tetap harus mengelola dana yang tidak cukup. Gue rasa ini seperti bermain kemenangan dengan api, kan? Mereka harus memecahkan kontrak bagi petugas yang sudah ada dan menandatangani kontrak bagi kelompok tenaga lapangan lainnya, itu semua tergantung pada ruang fiskal yang sibuk banget. Gue harap gubernur DKI Jakarta bisa menemukan solusi yang tepat untuk mengelola dana mereka, nih

 

[Frail]

Pernyataan Gubernur Pramono yang jadi cerita di sini bikin aku penasaran banget, kenapa dia harus membatasi rekrutmen PJLP baru? Aku pikir sudah lama ini Pemprov DKI juga mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pasokan, tapi gini dia kira apa? Tapi aku rasa ada satu hal yang jadi masalahnya, yaitu biaya yang harus dibayarkan oleh PJLP itu sendiri. Aku rasa pemerintah daerah sudah cukup berat memikut rencana-rencana untuk memberikan akses pasar bagi UMKM kecil-kecilan di DKI Jakarta.

 

[Cooperative]

Siapa nanti yang dianggap tidak bisa membayar pajak? Gubernur DKI Jakarta ada sinyal bahwa Pemprovnya sedang menghadapi kesulitan dalam melakukan rekrutmen PJLP baru karena pembatasan dana yang semakin ketat. Saya pikir ini adalah pelajaran berharga bagi semua pihak terkait pentingnya manajemen dana yang efektif agar tidak ada kemungkinan seperti ini terjadi lagi di masa depan

 

[Distinc]

"Kalau gini aja, nanti apa kita? Semua proyek harus selesai akhir tahun ini, tapi siapa nanti yang bertanggung jawab jika tidak selesai? Mungkin karena ruang fiskalnya terbatas, gubernur itu malah memilih untuk memecahkan kontrak petugas PJLP lama. Tapi bagaimana kalau ada kesalahan dalam proyek-proyek tersebut? Kita siapa yang harus bertanggung jawab?"