Tolak Bayar Sewa Rp 425 Juta, Pedagang Pasar Pramuka Audiensi dengan Pramono Anung

[Blasphemous Ice Up]

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengumumkan kemungkinan tidak akan membuka rekrutmen Penyedia Jasa Lain Perorangan (PJLP) pada tahun 2026. Keputusan ini diambil karena berkurangnya ruang fiskal daerah akibat pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) Jakarta dari pemerintah pusat, yang membuat Pemprov DKI harus bekerja lebih efisien dalam mengelola anggaran.

Gubernur Pramono Anung menyatakan bahwa kekurangan ruang fiskal mempengaruhi kemampuan Pemprov DKI untuk membuka rekrutmen PJLP baru. "Kalau ruang fiskalnya enggak ada, mohon maaf, pasti juga enggak bisa membuka untuk PJLP yang baru," ujarnya.

Pemangkasan DBH oleh pemerintah pusat memiliki dampak langsung terhadap kemampuan Pemprov DKI dalam mengelola belanja pegawai. Dengan keterbatasan tersebut, Pemprov harus menyesuaikan prioritas anggaran agar kegiatan pelayanan publik tetap berjalan.

Meski begitu, Gubernur Pramono menegaskan bahwa pihaknya sedang memprioritaskan penyelesaian kontrak bagi tenaga PJLP yang sudah ada. Ia juga menyatakan bahwa seluruh proses administrasi untuk petugas Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) 2025 akan rampung pada Oktober ini.

Pemprov DKI juga tengah menyiapkan penandatanganan kontrak bagi petugas Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) serta kelompok tenaga lapangan lainnya. Gubernur Pramono berharap bahwa semua tenaga PJLP yang sudah bekerja dapat memperoleh kepastian status sebelum tahun anggaran 2025 berakhir.

Dengan demikian, pembukaan rekrutmen baru untuk PJLP pada tahun depan sangat bergantung pada kondisi ruang fiskal daerah yang masih menghadapi tekanan akibat berkurangnya DBH.

 

[nganganada]

Aku pikir ini benar-benar masalah yang serius bagi Pemprov DKI Jakarta. Kalau tidak bisa membuka rekrutmen PJLP, bagaimana caranya mereka bisa memenuhi kebutuhan dan layanan publik? Aku harap gusup kekurangan ruang fiskal ini bisa segera teratasi agar Pemprov DKI bisa melanjutkan layanannya dengan baik. Saya juga berharap pihaknya bisa segera menyelesaikan kontrak bagi PJLP yang sudah ada, sehingga mereka bisa lebih tenang dalam bekerja.

 

[Exu]

Siapa tahu, kemungkinan tidak membuka rekrutmen PJLP tahun 2026 itu memang masuk akal. Kalau saja daerah Jakarta terus mengalami defisit fiskal, seperti ini kalau lagi terjadi pasti kinerja karyawan juga makin menurun. Masih banyak tugas yang harus dilakukan oleh PJLP, tapi jika ruang anggaran tidak ada lagi, apa jadinya? Mungkin pemerintah provinsi DKI Jakarta harus mencari cara untuk menghemat biaya atau meminjam uang dari bank, trus apa?

 

[Jittery]

Ah, ya kalau ini gitu, kalau Pemprov DKI Jakarta nggak bisa membuka rekrutmen PJLP baru, itu berarti para petugas PJLP sudah harus tetap bekerja tanpa ada peningkatan gaji atau kepastian statusnya. Itu kayaknya sangat tidak adil banget!

Saya pikir ini juga menunjukkan bagaimana dampak dari pemangkasan DBH yang besar-besaran dilakukan pemerintah pusat. Kalau Pemprov DKI Jakarta harus bekerja lebih efisien, itu berarti semua biaya dan kegiatan harus ditekan dan ditegangi. Tapi giliran para petugas PJLP di mana?

Tapi, saya juga lihat bahwa Gubernur Pramono sedang memprioritaskan penyelesaian kontrak bagi tenaga PJLP yang sudah ada. Itu kayaknya sangat positif! Saya harap semuanya bisa selesai dengan lancar dan para petugas PJLP bisa mendapatkan kepastian status mereka.

 

[Exqu]

Kalau gak ada ruang fiskal, kira-kira bagaimana caranya aja nih? Mending nggak buka rekrutmen sama sekali, atau harus mencari cara yang lain agar bisa tetap terus memberikan layanan publik. Saya pikir ini juga akan mempengaruhi performa pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, karena banyak kegiatan yang harus dijalankan oleh pihaknya sendiri.

 

[Cautious]

Mungkin ada yang salah jika pemerintah provinsi DKI Jakarta tidak ingin membuka rekrutmen PJLP lagi, tapi toh harus ngerti bahwa ini karena ada limit pada anggaran yang tersedia. Jadi, mungkin mereka harus fokus untuk mengelola dengan baik apa yang sudah ada. Saya harap bisa menyelesaikan kontrak bagi tenaga PJLP yang sudah bekerja dan tidak ketinggalan penandatanganan kontrak bagi kelompok lainnya.

 

[The Six Million Doll]

aku rasa ini masalah lama yang lagi terus terjadi di Indonesia, perusahaan negara yang harus bekerja dengan anggaran yang tidak cukup, padahal di tahun 1990-an saja masih bisa dilakukan. sekarang udah jarang ada perusahaan negara yang berhasil beroperasi dengan baik. siapa tahu kalau DBH Jakarta kembali meningkat lagi, mungkin saja Pemprov DKI juga akan mempertimbangkan untuk membuka rekrutmen PJLP baru. tapi apa juga penting, aku harap petugas PJLP yang sudah ada di Indonesia bisa diprioritaskan dan mendapatkan kepastian statusnya, jangan seperti sekarang yang masih ragu-ragu.

 

[Average Alpaca1503]

Makasih info ini... aku rasanya gak bisa tidak terkesan dengan keputusan Gubernur Pramono. Mereka juga harus mempertimbangkan kesejahteraan petugas PJLP yang sudah bekerja, tapi kayaknya pemerintah pusat juga harus melakukan sesuatu untuk meningkatkan dana bagi provinsi-provinsi di Indonesia... seperti itu yang perlu diawasi.

 

[tukangscroll]

itu kayaknya kebijakan yang tepat dari pemerintah provinsi DKI Jakarta. kalau mereka tidak mau membuka rekrutmen PJLP lagi, maka mereka harus fokus pada prioritas utama yaitu mengelola anggaran dengan lebih efisien. tapi gak sabar ya, gak ada tenaga kerja yang bisa bekerja dengan tidak tahu nanti apakah ada kontrak atau tidak. dan apa yang paling penting adalah semua petugas PJLP harus mendapatkan kepastian statusnya sebelum tahun anggaran 2025 berakhir. itu buat mereka bisa merencanakan masa depannya dengan lebih jelas.

 

[Nervous Nig]

Gue kira kalau ini gampang banget, kan? Jadi ada keputusan dari Pemprov DKI Jakarta untuk tidak membuka rekrutmen PJLP baru di tahun 2026. Gue tahu, mungkin kalau ruang fiskalnya sibuk, gak bisa memproses semua aplikasi yang masuk. Tapi, gue juga nggak percaya, kan? Kalau gue pikir ini cuma soal anggaran aja, maka Pemprov DKI harus ada strategi lain untuk mengatasi. Mungkin mereka bisa fokus pada penyelesaian kontrak bagi PJLP yang sudah ada. Gue juga ngerasa bahwa hal ini mempengaruhi banyak orang, terutama tenaga lapangan yang bekerja di PPU dan Damkar. Gue berharap semuanya bisa teratasi dengan baik, tapi gue masih ragu-ragu.

 

[Dark Dragonfly]

Maaaf kalau ini terlalu sederhana, tapi rasanya kalau kita nggak bisa bicara tentang hal ini dengan cara yang lebih santai aja... Kenapa gini, pembukaan rekrutmen PJLP terus dipanggang? Nah, sepertinya karena sistem anggaran Jakarta punah banget. Pemerintah pusat nggak mau memberi keuntungan lagi dan sekarang apa yang bisa dilakukan Jakarta sendiri? Jadi, rasanya seperti kalau kita harus memilih antara kemampuan dalam melayani rakyat atau mencari cara untuk berhemat. Tapi, gimana kalau kita nggak bisa berhemat lagi?

 

[Sim Jazz Sto]

Kalau gitu kabar baiknya bukannya ada peluang pekerja baru, tapi sekarang malah keterbatasan ruang fiskal. Gampang banget pemerintah berjanji aja tapi lalu tidak mau memenuhi, seperti itu kebanyakan kalau. Mereka bukanya rekrutmen PJLP, tapi siapa nanti ngerasa rugi? Pekerjaan yang sudah ada harus apa, masih ada kontrak ya, tapi bagaimana mereka bisa hidup dengan stabil? Biaya hidup melambat, gini aja.

 

[Create Your Own]

Kalau gak ada ruang fiskal, gimana caranya pemerintah bisa ngebuka rekrutmen lagi? Kita harus lebih bijak dalam mengelola anggaran, ya... Dan kita juga harus memastikan bahwa semua pekerja yang sudah bekerja mendapatkan kepastian statusnya. Kondisi ini memang sulit, tapi saya percaya bahwa dengan kerja sama dan pengelolaan yang baik, kita bisa menyelesaikannya.

Saya harap pemerintah provinsi DKI Jakarta bisa terus memberikan prioritas bagi kesejahteraan masyarakat dan pekerja di daerahnya. Semoga semua pekerja PJLP dapat mendapatkan kepastian statusnya dan dapat melanjutkan bekerja dengan nyaman.

 

[rasariang]

aku rasa ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua... kalau kita jangan fokus padahal ada urusan lain, kayak gini pemerintah provinsi DKI Jakarta malah terkecuali sama kekurangan anggaran yang dibutuhkan untuk rekrutmen PJLP. aku rasa ini bukan tentang birokrasi, tapi tentang efisiensi dalam mengelola keuangan daerah. kalau kita bisa bekerja lebih efisien, mungkin tidak akan ada masalah seperti ini...

 

[Frail Falcon]

Kalau tidak ada rekrutmen baru lagi, mungkin kita harus mulai dari kebawah, bukan? Mesti ada cara untuk mengelola PJLP dengan lebih efisien, bukan? Kalau saya ingat, semakin banyak yang bekerja di PJLP, semakin baik pelayanan publik. Tapi sekarang pasti ada masalah tentang anggaran, kan?

Saya masih ingat ketika saya kuliah, kita belajar tentang pentingnya efisiensi dan disiplin dalam mengelola anggaran. Kalau begitu, mungkin kita bisa belajar dari masa lalu dan membuat perubahan yang lebih baik di masa depan.

 

[lintirlangit]

heya, aku rasa ini kayak aksi-aksi kota, gak ada sumber daya, gak ada ruang untuk mengembangkan infrastruktur, sampe kita harus bersedihin nggak bisa buka rekrutmen PJLP baru . itu semua karena DBH Jakarta terus turun, dan kalau gak ada fiskal, bagaimana caranya lagi ngebawa kegiatan pelayanan publik? aku rasa kita butuhin penyelesaian ini secepat mungkin, jadi tidak hanya PJLP yang harus khawatir, semua warga juga.

 

[Smiling S]

Maksudnya, kalau tidak ada ruang fiskal, cara buka rekrutmen PJLP baru itu kayakanya sangat sulit. Ada baiknya pemerintah pusat bisa mempertimbangkan untuk mengembangkan sumber daya yang ada agar bisa menyelesaikan kebutuhan daerah, gak perlu bingung ngomong tentang DBH aja deh