Tolak Bayar Sewa Rp 425 Juta, Pedagang Pasar Pramuka Audiensi dengan Pramono Anung

B

Blasphemous Ice Up

Tolak Bayar Sewa Rp 425 Juta, Gubernur DKI Jakarta Tenggahkan Rekrutmen PJLP

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta duga tidak akan membuka rekrutmen Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) pada tahun 2026. Kondisi ini terjadi karena penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) daerah yang telah dipengaruhi oleh pemerintah pusat.

Pemangkasan DBH dari pemerintah pusat mengakibatkan Pemprov DKI harus menerapkan langkah-langkah untuk efisiensi anggaran. Gubernur Pramono Anung mengatakan bahwa kekurangan ruang fiskal daerah akan mempengaruhi kemampuan daerah dalam mengelola belanja pegawai.

"Kalau ruang fiskalnya enggak ada, mohon maaf, pasti juga enggak bisa membuka untuk PJLP yang baru," kata Pramono saat berkunjung ke Balai Kota DKI Jakarta. Ia menekankan bahwa Pemprov sedang memprioritaskan penyelesaian kontrak bagi petugas PJLP yang sudah ada.

Pramono juga memberikan update terkait dengan Penyedia Jasa Lain Perorangan (PPSU) di tahun 2025, yang seharusnya diselesaikan pada Oktober ini. Selain itu, pihak Pemprov juga menyiapkan penandatanganan kontrak bagi petugas Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) serta kelompok tenaga lapangan lainnya.

"Kemudian yang nanti untuk Damkar segera ditandatangani sehingga semuanya harus selesai di tahun ini, termasuk pasukan putih dan sebagainya," kata Pramono. Dengan langkah tersebut, Pemprov berharap seluruh tenaga PJLP yang sudah bekerja dapat memperoleh kepastian status sebelum akhir tahun 2025.

Namun, untuk pembukaan rekrutmen baru pada tahun depan, tetap menghadapi ketidakpastian karena kondisi ruang fiskal daerah masih tertekan.
 
Paham juga nih sih, kalau pemerintah harus prioritaskan pengelolaan anggaran dulu. Tapi gimana jika ini berdampak pada kehidupan seseorang yang ingin bergabung di PJLP? Belum ada opsi lagi, kan? Dan apa dengan kontrak yang sudah ditandatangani? Apakah pasti bisa diselesaikan secepatnya? Aku rasa perlu diawasi dan diatur lebih baik lagi.
 
🤔 sepertinya gub Karno lagi bingung dengan anggaran, kalau tidak mau biaya lagi, gimana bisa bikin kontrak baru ya? 🤑 toh aja dia malah sibuk memprioritaskan kontrak untuk yang sudah ada, bagaimana kepastian status bagi yang baru sih? 🤷‍♂️
 
Kalau siapa tahu nanti kontrak PJLP tidak bisa selesai, tapi yang penting adalah kita terus memperhatikan keamanan dan keselamatan masyarakat 🙏🏼. Pemprov DKI Jakarta pasti memiliki strategi lain untuk mengatasi masalah ini, seperti mencari alternatif sumber dana atau meminta bantuan dari pemerintah pusat 💸.
 
ini kembali lagi dari pertemuan organisasi mahasiswa di kampus 🤔. sepertinya kalau gubernur Jakarta tidak bisa membuka rekrutmen PJLP di tahun 2026, itu akan sangat berdampak pada mahasiswa yang ingin bekerja sebagai PJLP. kalau tidak bisa mencari pekerjaan di dalam daerah, maka mereka harus keluar ke luar kota atau bahkan ke daerah lain untuk mencari pekerjaan.

saya rasa ini bukan hanya masalah gubernur Jakarta saja, tapi juga masalah kebijakan pemerintah pusat yang tidak memberikan dana yang cukup bagi daerah. kalau pemerintah bisa memberikan dana yang cukup maka daerah akan lebih mudah untuk mengelola anggaran dan membuka rekrutmen PJLP.

saya harap mahasiswa bisa menjadi suara dari mereka sendiri dan tidak hanya memaksa gubernur Jakarta untuk membuat kebijakan yang tidak baik, tapi juga bisa memberikan solusi yang positif bagi mahasiswa. misalnya dengan mengajukan proyek atau proposal kepada pemerintah pusat agar dapat mendapatkan dana tambahan 💡.
 
Gue pikir kalau ini masalahnya gak bisa diatasi dengan caranya yang ada saat ini 🤔. Jika gubernur benar-benar ingin memastikan kestabilan anggaran, mungkin harus ada langkah-langkah lain seperti mengevaluasi kembali program-program yang ada dan mencari cara untuk menghemat biaya tanpa membuat petugas PJLP kesulitan 🤝.
 
Kalau ini ketergantungan terus menerus sama dana bagas dari pusatnya. Ternyata bukan hanya saja ini Jakarta juga akan mempengaruhi daerah lain. Kalau tidak mau diinvestasikan, tolong berbagi dengan semua warga Indonesia aja, nggak? 🤔
 
🤔 toh apa yang terjadi dengan PJLP? kalau sebelumnya ada rekrutmen dan sekarang tidak ada lagi? itu berarti siapa yang bakal mengambil gaji dari masyarakat? 🤑 toh kalau Pemprov DKI Jakarta tidak bisa buka rekrutmen baru, apa artinya kalau petugas PJLP yang sudah ada harus keberuntungannya? atau itu hanya strategi agar tidak ada konflik? tapi apa yang terjadi dengan pasukan putih? nanti kapan sih ditandatangani? 🤝 toh ini semua seperti mainan politik...
 
Kemampuan Pemprov DKI Jakarta dalam mengelola keuangan terlihat lemah gaknya kayak tim sepak bola yang terlalu bergantung pada satu pemain solo. Kalau dulu bisa membuka rekrutmen PJLP, sekarang harus menutup karena uangnya tidak cukup 🤑.

Saya rasa Pramono Anung juga perlu mengubah strategi, gak bisa hanya fokus di satu hal seperti itu. Pemprov harus berani untuk mencari alternatif dan memperbaiki efisiensi biaya. Seperti caranya membuat proyek baru yang lebih efisien dan tidak terlalu bergantung pada dana sementara 🤔.

Dalam sepak bola, tim yang bisa beradaptasi dengan baik selalu menjadi pemenang. Nah, Pemprov DKI Jakarta harus berani untuk berubah dan mencari solusi lainnya. Jangan sampai mereka jadi "tim penyerah" di dunia keuangan 💪
 
Mungkin kalau dilihat dari perspektif keuangan, penurunan DBH yang diakibatkan oleh pemerintah pusat memang harus diikuti dengan efisiensi anggaran. Tapi siapa tahu, kalau kita terlalu fokus pada biaya saja, mungkin kinerja dan layanan juga akan terganggu nanti 🤔💸

Saya rasa strategi yang baik dari Gubernur Pramono adalah memprioritaskan penyelesaian kontrak bagi petugas PJLP yang sudah ada. Jika kita bisa memastikan status mereka, kemudian baru bisa membuka rekrutmen baru nanti 📝💼

Tapi masih banyak pertanyaan, seperti bagaimana jika tenaga PJLP baru juga merasa tidak aman dalam masa depan? Mungkin perlu ada alternatif atau solusi lain yang bisa diterapkan oleh Pemprov 💡👥
 
Gue pikir ini juga salah satu contoh bagaimana sistem pemerintahan di Indonesia masih kurang efisien banget 🤯. Kalau guberner itu bilang kalau mereka tidak bisa membuka rekrutmen PJLP karena kurang uang, tapi sebenarnya ada yang lain yang harus berubah juga sih seperti sistem pajak atau hal lainnya.
 
gak bisa ngerti kenapa gubang harus ngatur anggaran banget seperti ini 🤔. kalau punya dana ada artinya bisa bikin lebih banyak, tapi sekarang jadi apa? 🤷‍♂️. sih masih tergantung pada kemampuan gubang dan apakah bisa menyelesaikan kontrak yang sudah ada di tahun 2025. mungkin perlu ditunggu beberapa waktu lagi kepanjangan 🕰️
 
Kan ini apa lagi kabar yang buruk dari pemerintah? Maksudnya kalau tidak ada dana lagi, apa lagi kebutuhan lainnya nanti? Saya rasa gubernur Pramono nggak bisa salah lagi, harus fokus pada prioritas utama yaitu penyelesaian kontrak untuk PJLP yang sudah ada. Jangan sampai gini, kalau tidak ada ruang fiskal, siapa nanti yang akan dibayar? 🤦‍♂️💸
 
Hmm, aku pikir ini bisa jadi pelajaran bagi UMKM kita. Jika pemerintah harus membatasi anggaran, apa lagi yang akan terkena dampak? Bayangkan saja jika PJLP tidak diperluas, itu berarti banyak pekerja di bidang lain yang tidak akan mendapatkan kesempatan bekerja lagi. Mungkin ada solusi yang harus dicari agar UMKM kita bisa tumbuh dan berkembang.
 
ini punya opini tentang rekrutmen PJLP di DKI Jakarta nih... kalau gak ada dana, bagaimana bisa dibuka rekrutmen baru? pasti lagi keterampuhan anggaran yang harus dilakukan oleh Pemprov. makanya, prioritasnya harus di ambil dari penyelesaian kontrak bagi petugas PJLP yang sudah ada. tapi, nanti kalau ada opsi bagaimana caranya untuk mengatasi kesulitan ini? karena kalau terus seperti ini, banyak lagi tenaga kerja yang mungkin terkena dampak.
 
Kalau tidak ada ruang fiskal, bagaimana caranya kalau kita ingin memiliki banyak pekerja baru? Kita harus makin pintar cara mengelola anggaran ya 🤔. Tapi, aku rasa biaya PJLP ini terlalu mahal dan memang sudah waktunya kita yang muda untuk memikirkan hal-hal ini.
 
Gue penasaran kok lagi gini. Siapa yang bilang kalau dana provinsi tidak bisa digunakan? Gue pernah belajar di SMA Puspi, tahun 90-an. Kita dipelajari tentang konsep efisiensi anggaran, kan? Nah, sekarang adegan sama sekali berbeda. Gue rasa ini seperti kalau kita masuk ke kampus nanti gak ada ujian, karena dulu ujian itu untuk memastikan kita siap, tapi sekarang ujian itu cuma untuk menghambat kita. Mungkin ini salah strategi, mungkin ini benar strategi... Gue tidak tahu lagi 🤔
 
You must log in or register to reply here.
kembali
Top