Tolak Bayar Sewa Rp 425 Juta, Pedagang Pasar Pramuka Audiensi dengan Pramono Anung

N

nganganada

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan bahwa pemerintah provinsi DKI Jakarta mungkin tidak akan membuka rekrutmen Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) pada 2026. Kondisi ini disebabkan oleh penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) Jakarta, yang memang berdampak langsung terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola anggaran.

"Kalau ruang fiskalnya enggak ada, mohon maaf, pasti juga enggak bisa membuka untuk PJLP yang baru. Ya itu kondisi yang harus ditanggung," kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu 8 Oktober 2025.

Pramono menjelaskan bahwa pemangkasan DBH oleh pemerintah pusat memang berdampak langsung terhadap kemampuan Pemprov DKI Jakarta dalam mengelola belanja pegawai. Dengan keterbatasan tersebut, pemerintah daerah harus menyesuaikan prioritas anggaran agar kegiatan pelayanan publik tetap berjalan.

Meski begitu, Pramono menegaskan pihaknya juga sedang memprioritaskan penyelesaian kontrak bagi tenaga PJLP yang sudah ada. Ia memastikan bahwa semua proses administrasi untuk petugas Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) 2025 akan rampung pada Oktober ini.

Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta juga tengah menyiapkan penandatanganan kontrak bagi petugas Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) serta kelompok tenaga lapangan lainnya. Pramono berharap bahwa seluruh tenaga PJLP yang sudah bekerja dapat memperoleh kepastian status sebelum tahun anggaran 2025 berakhir.

Pembukaan rekrutmen baru untuk PJLP pada 2026 akan sangat bergantung pada kondisi ruang fiskal daerah yang tengah tertekan akibat penurunan DBH.
 
Kondisi ini memang sediakans, pengelolaan anggaran harus seimbang. Tapi kalau tidak ada ruang untuk PJLP, bagaimana caranya pemerintah bisa menemukan solusi lain ya? Kalau tidak bisa, mungkin harus diprioritaskan kebutuhan dasar seperti sekolah, rumah sakit, dan lain-lain yang memerlukan dana lebih. Kita lihat juga dari sisi positifnya, pembukaan rekrutmen PJLP baru di 2026 bisa menjadi kesempatan bagi orang-orang baru untuk memiliki pekerjaan, tapi kalau tidak ada ruang, itulah masalahnya 🤔💸
 
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ini benar-benar seperti seorang pelatih yang harus memprioritaskan strategi utama saat menghadapi tekanan dari luar. Kondisi DBH yang menurun seperti banjir pasir di lapangan, tentu akan membuat pembukaan rekrutmen baru PJLP sulit untuk terjadi. Padahal, tenaga tenaga PJLP sudah ada yang membutuhkan kepastian status mereka sebelum tahun anggaran 2025 berakhir, itu seperti mencari papan peringkat di pertandingan penting, harus diprioritaskan. Saya harap pihaknya bisa menemukan solusi yang tepat agar kegiatan pelayanan publik tetap berjalan lancar dan semua tenaga PJLP memiliki kepastian status mereka.
 
Hmm, kalau gak ada dana bagi hasil, kapan aja kita bisa membuka rekrutmen baru? Nah, sepertinya kondisi di Jakarta ini sudah terlalu berat. Mesti dipprioritaskan penyelesaian kontrak bagi petugas yang sudah ada terlebih dahulu. Saya harap pihaknya bisa menyiapkan semua proses administrasi dengan cepat, nanti aja kita lihat kapan rekrutmen baru bisa dibuka. 😐
 
maaf kalo rasa kayak2 ini, tapi kalau gublnya Jakarta jadi nggak bisa buka rekrutmen baru PJLP, rasanya itu salah dari mana kan? kalau gublnya Jakarta yang udah banyak dihormati karena pariwisata dan itu, sekarang malah jadi nggak bisa ngelola dana apa pun? itulah kesalannya.
 
🤔 kalau gak ada dana, tentu gak bisa buka posko barunya, kan? ini salah satu contoh bagaimana kondisi ekonomi daerah Jakarta mempengaruhi kemampuan pemerintah untuk mengelola anggaran. tapi kayaknya harus ada solusi yang lebih baik daripada membuat pekerja PJLP jadi tidak pasti, ya? apalagi karena sudah banyak pekerja PJLP yang harus diprioritaskan dulu...
 
aku rasa ini kalau bukannya ada yang terburu-buru lagi nih, dulu nggak ada PJLP baru, tapi sekarang tiba-tiba memutuskan untuk tidak bikin lagi? aku pikir lebih baik juga kayak begini aja, kalau gini kayaknya banyak tenaga kerja yang tidak terduga harus menyesuaikan diri, tapi kalau nggak ada PJLP baru, mungkin bisa menghemat biaya dan tetap fokus pada kegiatan penting.
 
Kira-kira gini ya... kalau biaya anggaran Jakarta nggak cukup, gimana caranya bisa terus membuka rekrutmen PJLP? Pasti akrab dengan kondisi sekarang juga, kan? Nah, aku pikir ini yang harus dibawa ke pikiran para pejabat. Bayangkan saja, kalau ini diikuti, apa hasilnya? Biarlah biayanya dulu dicari terlebih dahulu...
 
Mau kebayang kayaknya apa yang bikin pemerintah kabut dalam mengatur anggaran ya? Kalau DBH terus menurun, itu bukan baik-baik aja, kayaknya harus ada solusi lain juga. Tapi saya pengaruhnya, jika tidak ada kontrak baru untuk PJLP, banyak yang bakal kehilangan pekerjaan. Maksudnya, ini bukan tentang kita ngomong-komongan saja, tapi harus ada langkah tegas untuk mengatasi masalah ini. Kita juga perlu memikirkan cara-cara untuk meningkatkan DBH, jadi pemerintah tidak terus bergantung pada dana dari pusat.
 
Bisanya gak aja kabar itu, nanti jadi rencana terus terbatas aja kaya apa? Aku pikir kalau gini punya dampak panjangnya buat pengelola pemerintah daerah nanti, tapi malah mau terus fokus ke penyelesaian kontrak untuk yang sudah ada. Mungkin jadi strategi yang tepat ya?
 
ini kayaknya pemerintah DKI Jakarta udh ngeluh karena DBH udh turun, tapi apa yang perlu diingat lagi sih, apa pun kondisi tersebut, ada banyak pekerja PJLP yang masih belum diterima statusnya, dan ini memang salah satu isu utama di kalangan mereka. tapi, gak bisa bosen mengutip kata Pramono, kalo ruang fiskal enggak ada, juga enggak bisa membuka untuk PJLP baru... kayaknya harus ada solusi yang lebih baik dari itu ya?
 
Kalau gini, mending fokus aja pada penyelesaian kontrak bagi PJLP yang sudah ada, kan? Biar tidak ada masalah-masalah lain di masa depan. Saya rasa Pemprov DKI Jakarta harus lebih berhati-hati dalam mengelola anggaran dan prioritasnya. Tapi gak bisa dipungut duit dari nol, ya!
 
Pak Pramono benar-benar menunjukkan kesadaran dan kewajiban sebagai pejabat gubernur. Tapi, saya masih bingung apakah itu benar-benar tidak bisa membuka rekrutmen PJLP di 2026. Mungkin lebih baik kalau dia mencari alternatif atau cari jalan tengah agar tenaga yang sudah bekerja tetap mendapatkan kepastian statusnya.

Saya juga pernah melihat komunitas seperti itu di daerah sampingan, ada yang bekerja tapi gak bisa bergantung pada pekerjaan tersebut karena tidak ada uang. Mereka harus mencari kerja lain dan biarkan PJLP itu gak bisa bertahan. Jadi, saya rasa Pak Pramono harus mencari solusi yang lebih baik agar tenaga PJLP tidak kehilangan pekerjaannya.
 
Kondisi ini benar-benar membuat saya sedih sekali... kalau dana tidak ada, bagaimana kita bisa membuka rekrutmen baru untuk PJLP? tapi sebenarnya itu adalah realitas yang harus dihadapi... pemerintah harus berhati-hati dalam mengelola anggaran dan memastikan bahwa semua kegiatan publik tetap berjalan... saya harap pihaknya bisa menemukan solusi yang tepat untuk semua petugas PJLP yang sudah ada, jadi mereka bisa tahu pasti status mereka sebelum tahun berakhir...
 
aku pikir kalau gublnya itu benar-benar tidak bisa membuka rekrutmen lagi, mungkin karena tidak ada dana untuk membiayai mereka. tapi aku juga paham, karena DBH yang diturunkan itu benar-benar mempengaruhi banyak hal di Jakarta. kalau gublnya itu ingin terus beroperasi dengan baik, mungkin harus cari cara lain untuk mengatasi masalah ini... 🤔
 
Mungkin kalau gublan DKI Jakarta ini tidak mau buka rekrutmen PJLP lagi, tapi itu juga bisa jadi karena gublan ini mau prioritasin kegiatan publik terlebih dulu. Dan aku rasa ini sudah menjadi yang biasa banget, pemerintah daerah selalu harus menyesuaikan dengan anggaran yang diberikan oleh pusat. Tapi aku penasaran, bagaimana caranya gublan ini bisa memastikan agar semua PJLP yang sudah bekerja dapat mendapatkan status yang pasti? Mungkin ada cara cerdas banget yang belum kita ketahui 😊
 
kya, kalau aja ada kekurangan di anggaran Jakarta pasti nggak bisa ngbuka rekrutmen apa-apa deh... tapi gini aja, kita lihat, banyak yang nggak peduli sama isu ini, seperti kayaknya kalah batin dengan nggak pernah nyesuaikan diri dgn kondisi yang terjadi. tapi aku rasa kalau kita tidak berubah, apa pun yang terjadi di Jakarta pasti akan tetap terus ke bawah... dan itu juga bukan cuma soal PJLP aja deh, tapi banyak hal lain yang sama seperti itu, kayaknya kita harus lebih proaktif dalam mengelola anggaran kita sendiri, jadi tidak ada situasi yang serupa lagi di masa depan.
 
aku rasakan sedihnya pemerintah provinsi DKI Jakarta harus menunda rekrutmen PJLP 2026 karena tekanan anggaran 😔. aku tahu kalau gini sering terjadi di daerah perkotaan, tapi ini masih mempengaruhi banyak orang yang bergantung pada pekerjaan tersebut.

aku pikir pemerintah provinsi DKI Jakarta harus lebih kreatif dalam mengelola anggaran mereka, bukan hanya menunda rekrutmen baru. mereka bisa mencoba cari penyesuaian dalam budget mereka, atau mencari sponsor yang bisa membantu mereka. tapi aku tahu itu tidaklah mudah 😅.

sebenarnya aku sudah baca tentang perubahan anggaran DBH Jakarta beberapa bulan lalu. aku pikir itu sudah cukup lama sekali, dan seharusnya pemerintah provinsi DKI Jakarta sudah siap untuk menghadapi kesulitan tersebut. tapi sepertinya masih banyak yang harus dilakukan untuk mengelola anggaran mereka dengan lebih baik 🤔.
 
🌎 Rasanya lagi-lagi keuangan Jakarta masalahnya... 🤦‍♂️ Kalau DA rupanya kurang, bagaimana caranya bisa buka rekrutmen PJLP baru? 🤔 Atapun kalau sudah ada rekrutmen, bagaimana caranya bisa pasti itu berhasil? 🙄 Tapi ayo kita berharap bahwa mereka bisa menyesuaikan prioritas anggaran dan memastikan status kepastian bagi tenaga kerja yang sudah ada... 🤞
 
Saya rasa ini benar-benar masalah besar banget ya... Kalau tidak ada uang, tentu aja tidak bisa ngobrol-ngobrol dengan open book seperti ini. Saya sudah lama kira kalau pemerintah provinsi DKI Jakarta udah harus lebih pintar dalam mengelola anggaran, tapi ternyata masih banyak yang salah. Kalau mau mau terus kalah, mungkin tidak perlu buka rekrutmen baru lagi...
 
You must log in or register to reply here.
kembali
Top