Tiga Purnawirawan TNI dan Polri Gabung Komite Otsus Papua

Tiga Purnawirawan TNI dan Polri Gabung dalam Komite Otsus Papua, Tapi Apakah Mereka Mampu Mengatasi Kekhawatiran?

Ketika Presiden Prabowo Subianto melantik komite eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (POMINMAX) tiga purnawirawan TNI/Polri bergabung dalam kesempatan tersebut. Komite ini didukung sembilan anggota, termasuk mantan Pj Gubernur Papua Pegunungan, Velix Vernando Wanggai.

Namun, peneliti Pusat Riset Kewilayahan BRIN Cahyo Pamungkas menganggap kehadiran purnawirawan ini sebagai hal yang menimbulkan kekhawatiran. Ia berpendapat bahwa pemerintah masih menggunakan pendekatan konservatif dalam menangani persoalan di Papua, sementara yang seharusnya dilakukan adalah dengan pendekatan dialogis.

Cahyo percaya bahwa birokrat yang non partisan lebih baik daripada politisi dalam mengisi komite tersebut. Ia menyebutkan Yanni sebagai Ketua DPD Gerindra Papua sebagai contoh, karena ia memiliki kepentingan politik sendiri.

Meski begitu, Cahyo mengapresiasi kehadiran Velix sebagai ketua dan Ribka Haluk sebagai anggota dalam komite POMINMAX. Ia percaya bahwa kedua sosok ini memiliki rekam jejak yang kuat dalam birokrasi dan dapat membantu komite tersebut dalam mengatasi permasalahan di Papua.

Dengan kehadiran purnawirawan TNI/Polri, apakah mereka mampu mengatasi kekhawatiran tentang pendekatan pemerintah dalam menangani persoalan di Papua? Jawabannya hanya bisa dilihat dari tindakan yang dilakukan komite tersebut.
 
Gak percaya kalau pemerintah masih sering kembali pada pendekatan konservatif untuk menangani masalah di Papua, padahal yang seharusnya dilakukan adalah dengan pendekatan dialogis ya? Kalau mau benar-benar bisa mengatasi permasalahan, maka harus ada birokrat non partisan dalam komite POMINMAX. Velix Vernando Wanggai dan Ribka Haluk memang punya rekam jejak yang kuat di bidang ini, tapi apakah mereka akan bisa mengatasi kekhawatiran masyarakat? Kalau tidak ada perubahan dari pendekatan pemerintah, maka hanya sekedar bocoran waktu. 🤔
 
Aku pikir pemerintah benar-benar harus lebih pintar lagi dalam menghadapi masalah di Papua... apa yang mereka lakukan itu cuma sekedar ada, tapi tidak ada hasilnya... kalau mau buat perubahan sebenarnya, mereka harus mulai dengan mengubah kebijakan dan mentalitas pribadi. Biar-biar ada tiga purnawirawan TNI/Polri bergabung, tapi apa yang penting adalah komite tersebut bisa membantu masyarakat Papua dan tidak hanya memikul nama pemerintah... kalau mau dihormati sebagai komite yang benar-benar mendukung kemakmuran Papua, mereka harus fokus pada hal itu saja 🤔
 
Mungkin kalau ada orang yang cerdas dan bijak di komite POMINMAX, aja bisa mengatasi masalah Papua. Tapi kalau ada korupsi atau macetnya keputusan, apa lagi aja? Kita harus melihat dari hasilnya saja, ya?
 
ada cerita yang seru sih, ternyata ada 3 purnawirawan TNI dan Polri yang bergabung dengan komite Otsus Papua... tapi apakah mereka mampu mengatasi kekhawatiran? aku rasa birokrat yang non partisan lebih baik daripada politisi dalam mengisi komite tersebut, karena tidak ada sentimen politik yang mempengaruhi. tapi ada juga 2 orang yang bergabung dengan komite ini, Velix dan Ribka... aku rasa mereka memiliki rekam jejak yang kuat dan bisa membantu komite dalam mengatasi permasalahan di Papua. tapi masih banyak yang mustahil untuk diprediksi, misalnya tindakan yang dilakukan komite ini nanti... 🤔
 
ini bikin curious banget sih... nggak tahu apa itu POMINMAX deh, tapi pasti penting banget buat Papua 🤔. kekhawatiran tentang pendekatan pemerintah di Papua ini memang wajar, tapi biar tindakan komite tersebut hasilnya baik ya? kalau ada birokrat non partisan seperti yang dicantumkan oleh Cahyo, mungkin bisa lebih objektif dan netral dalam menangani permasalahan di sana. tapi, masih banyak faktor lain yang mempengaruhi hasilnya, seperti kehadiran politisi yang memiliki kepentingan sendiri... 🤷‍♂️
 
Pernah pikir kalau birokrat yang non partisan pasti lebih baik daripada politisi di dalam mengisi komite seperti itu, tapi aku rasa ada hal lain yang harus dipertimbangkan juga, kayaknya perlu ada koordinasi dengan pemerintah dan masyarakat lokal terlebih dahulu sebelum memilih siapa yang akan jadi bagian dari komite. Aku yakin Velix Vernando Wanggai dan Ribka Haluk bisa membantu karena mereka punya latar belakang yang kuat, tapi aku masih ragu apa lagi kekhawatiran yang ada di Papua ini? 🤔🏭
 
Pikirku kalau komite POMINMAX ini masih butuh waktu lagi untuk mulai berubah, karena kalau mereka tidak mau beradaptasi dengan pendekatan dialogis, maka kekhawatiran pun tetap akan ada... 🤔 Mungkin mereka harusnya memilih anggota yang lebih netral dari birokrasi bukan yang sudah memiliki konflik kepentingan...
 
kembali
Top