Tiga Purnawirawan TNI dan Polri Gabung Komite Otsus Papua

Tiga Purnawirawan TNI dan Polri Gabung Komite Otsus Papua, Membawa Kehadiran Politik dalam Pembangunan Papua

Pemerintah Republik Indonesia (Presiden Prabowo Subianto) melantikan dewan komite eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (Komite Otsus Papua), yang terdiri dari tiga purnawirawan TNI dan Polri. Komite ini akan membantu mendorong pembangunan otonomi khusus di Papua.

Dalam komite tersebut, terdapat tiga anggota yang merupakan purnawirawan TNI/Polri. Mereka adalah Letjen Purn. Ignatius Yogo Triyono, Komjen Purn. Paulus Waterpauw, dan Letjen Purn Ali Hamdan Bogra. Meski memiliki latar belakang militer, kehadiran mereka dalam komite ini masih menimbulkan kekhawatiran mengenai pendekatan pemerintah untuk mengatasi permasalahan di Papua.

"Kehadiran para purnawirawan ini, tentu saja menimbulkan kekhawatiran, karena mungkin masih mempertahankan pendekatan konservatif," kata Peneliti Pusat Riset Kewilayahan BRIN Cahyo Pamungkas. Menurut Cahyo, pendekatan dialogis lebih diperlukan dalam mengatasi permasalahan di Papua.

Namun, dia juga menyatakan bahwa keberadaan purnawirawan ini dapat membantu memudahkan komunikasi komite dengan pihak militer dan kepolisian di Papua. Selain itu, ada beberapa anggota komite yang merupakan politisi, seperti Yanni dari Gerindra Papua.

Menurut Cahyo, lebih baik jika komite tersebut dipilih oleh birokrat yang tidak partisan. Ia juga menyoroti bahwa politisi pasti membawa kepentingan politik mereka sendiri. Meski begitu, ia mengapresiasi kehadiran Velix Vernando Wanggai sebagai ketua dan Ribka Haluk sebagai anggota.
 
Pernah berpikir, kalau komite otsus Papua dipimpin oleh orang-orang yang terlalu partisan, apa yang terjadi dengan kepentingan rakyat Papua? Mereka akan menjadi target dari manipulasi politik. Saya khawatir jika komite ini dipimpin oleh purnawirawan militer, maka mereka mungkin tidak memahami masalah sebenarnyanya di Papua.

Tapi saya juga tidak ingin menilai siapa yang salah atau siapa yang benar. Yang penting adalah komite ini harus bekerja sama dengan rakyat Papua dan mendengarkan kebutuhan mereka. Saya harap ada orang-orang yang bijak dalam komite ini, seperti Velix Vernando Wanggai, yang bisa membantu mengarahkan komite menuju tujuan yang benar.

Saya juga ingin melihat bagaimana komite ini akan bekerja sama dengan pihak kementerian dan organisasi lainnya untuk mendukung pembangunan Papua. Saya harap ada prioritas yang diberikan untuk kepentingan rakyat Papua, bukan hanya untuk politisi atau elite.

🤔
 
Saya rasa pemerintah harus lebih teliti dalam memilih anggota komite otsus Papua, lho. Tiga purnawirawan TNI/Polri itu mungkin bisa membawa banyak pengaruh dari luar. Saya masih ragu-ragu tentang kehadiran mereka di sana. Mungkin sebaiknya kita ada dialogis yang lebih dalam dan cerah dengan komunitas lokal, bukan hanya membagi tangan dan memberikan kata-kata manis saja. Jadi, saya harap pemerintah bisa lebih bijak dalam memilih anggota komite tersebut 😊
 
Tolol banget kan? Kita sibuk dengan komite-komite ini yang hanya berisikan purnawirawan dan politisi... Siapa ngerjain arih pembangunan Papua? Kenapa harus ada purnawirawan dan politisi? Jangan rasa mereka punya jawabannya sendiri. Aku bayak ingat saat-saat Gerakan 1998, aku yang masih remaja, kita sudah sibuk dengan isu-isu sosial seperti kemiskinan dan kesetaraan... Sekarang juga sama-sama komitmen untuk pembangunan Papua. Tapi bagaimana caranya? Kita lihat purnawirawan dan politisi ini, siapa yang punya strategi? Tapi aku masih rasa ada sesuatu yang kurang...
 
Gue pikir kalau pemerintah Indonesia punya alasan yang keren banget untuk melantikan komite otsus Papua ini. Tapi, siapa tau kehadiran para purnawirawan TNI dan Polri dalam komite ini masih membuat banyak orang khawatirin. Mereka pasti memiliki latar belakang militer yang kuat, tapi gue rasa pendekatan dialogis lebih diperlukan untuk mengatasi permasalahan di Papua.

Tapi, apa pun kekhawatiran itu, saya setuju bahwa kehadiran purnawirawan ini bisa membantu memudahkan komunikasi komite dengan pihak militer dan kepolisian di Papua. Dan, gue sih puas banget kalau ada politisi seperti Yanni dari Gerindra Papua yang bergabung dalam komite ini. Mereka pasti memiliki visi yang berbeda-beda, tapi saya rasa itu adalah hal positif.

Saya juga rasa penting untuk memiliki birokrat yang tidak partisan dalam komite ini. Jadi, mereka bisa fokus pada tujuan pembangunan Papua tanpa dipengaruhi oleh kepentingan politik pribadi.
 
aku pikir bantuan dari purnawirawan TNI/Polri yang menjadi komite Otsus Papua itu agak kasar sekali. mungkin karena latar belakang militer mereka, masih ada yang khawatir dengan pendekatan pemerintah untuk mengatasi permasalahan di Papua 🤔. tapi aku rasa ini bisa menjadi keuntungan juga, karena bisa memudahkan komunikasi antara komite dan pihak militer, serta membuat birokrat lebih terbuka 🤝. tapi apa yang penting adalah ada dialogis yang lebih banyak, bukan hanya pendekatan konservatif 😊.
 
Makasih kalau ada peluang sih, aku ingin melihat bagaimana pemerintah bisa membuat komite yang benar-benar mewakili kebutuhan masyarakat di Papua. Kadang-kadang aku rasanya komite-komite seperti ini terlalu dipimpin oleh orang-orang dengan latar belakang militer. Mereka mungkin baik-baik saja, tapi aku khawatir mereka tidak bisa memahami kebutuhan seseorang yang hidup di pedalaman Papua.

Aku ingin melihat ada lebih banyak wakil dari komunitas lokal yang terlibat dalam membuat keputusan-keputusan ini. Jangan cuma politisi yang ikut, tapi juga orang-orang yang sebenarnya mengalami nyanyan masyarakat Papua. Dengan begitu, kita bisa pastikan bahwa komite Otsus Papua benar-benar memperhatikan kebutuhan mereka.

Kita harus lebih berhati-hati dalam membuat keputusan-keputusan ini, agar tidak ada yang terlewatkan. Mereka juga harus mau mendengarkan kritik dan saran dari masyarakat, jangan cuma politisi yang ikut aja.
 
aku pikir penting banget komite otsus papua dibentuk dengan benar, tapi aku juga khawatir siapa yang akan memimpin komite ini. dari informasi yang ada, aku melihat ada 3 purnawirawan tni dan polri yang bergabung, aku rasa itu sudah cukup banyak. aku ingin melihat ada birokrat yang tidak partisan di komite ini agar bisa membuat keputusan yang seimbang dan tidak hanya memprioritaskan kepentingan politik.
 
kita jangan terburu-buru membandingkan ini dengan film aksi yang harus diantisipasi, tapi aku pikir komite otsus papua ini seperti plot twist yang tidak kita harapkan, tiga purnawirawan militer dalam komite eksekutif? itu like plot twist yang membuat kita bertanya-tanya apa sih tujuan mereka, apakah mereka benar-benar ingin membantu pembangunan otonomi khusus di papua atau hanya sekedar menunjukkan kekuasaan pemerintah?
 
Pajak yang peduli 🤑, kabar ini membuatku penasaran banget. Kehadiran tiga purnawirawan TNI dan Polri di dalam komite Otsus Papua memang menimbulkan kekhawatiran tentang pendekatan pemerintah. Tapi, aku pikir ada hal positif dari hal ini juga 😊. Jika mereka bisa membantu mendorong pembangunan otonomi khusus di Papua, itu bukanlah keburukan apa pun. Yang penting adalah tujuan yang diinginkan oleh komite ini, yaitu meningkatkan kemampuan pemerintahan di Papua. Tapi, aku tetap berharap ada birokrat yang tidak partisan di dalam komite ini, agar bisa mencegah kepentingan politik yang memang seringkali membuat pembangunan gagal 😔.
 
kembali
Top