Tiga Purnawirawan TNI dan Polri Gabung Komite Otsus Papua, Membawa Kehadiran Politik dalam Pembangunan Papua
Pemerintah Republik Indonesia (Presiden Prabowo Subianto) melantikan dewan komite eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (Komite Otsus Papua), yang terdiri dari tiga purnawirawan TNI dan Polri. Komite ini akan membantu mendorong pembangunan otonomi khusus di Papua.
Dalam komite tersebut, terdapat tiga anggota yang merupakan purnawirawan TNI/Polri. Mereka adalah Letjen Purn. Ignatius Yogo Triyono, Komjen Purn. Paulus Waterpauw, dan Letjen Purn Ali Hamdan Bogra. Meski memiliki latar belakang militer, kehadiran mereka dalam komite ini masih menimbulkan kekhawatiran mengenai pendekatan pemerintah untuk mengatasi permasalahan di Papua.
"Kehadiran para purnawirawan ini, tentu saja menimbulkan kekhawatiran, karena mungkin masih mempertahankan pendekatan konservatif," kata Peneliti Pusat Riset Kewilayahan BRIN Cahyo Pamungkas. Menurut Cahyo, pendekatan dialogis lebih diperlukan dalam mengatasi permasalahan di Papua.
Namun, dia juga menyatakan bahwa keberadaan purnawirawan ini dapat membantu memudahkan komunikasi komite dengan pihak militer dan kepolisian di Papua. Selain itu, ada beberapa anggota komite yang merupakan politisi, seperti Yanni dari Gerindra Papua.
Menurut Cahyo, lebih baik jika komite tersebut dipilih oleh birokrat yang tidak partisan. Ia juga menyoroti bahwa politisi pasti membawa kepentingan politik mereka sendiri. Meski begitu, ia mengapresiasi kehadiran Velix Vernando Wanggai sebagai ketua dan Ribka Haluk sebagai anggota.
Pemerintah Republik Indonesia (Presiden Prabowo Subianto) melantikan dewan komite eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (Komite Otsus Papua), yang terdiri dari tiga purnawirawan TNI dan Polri. Komite ini akan membantu mendorong pembangunan otonomi khusus di Papua.
Dalam komite tersebut, terdapat tiga anggota yang merupakan purnawirawan TNI/Polri. Mereka adalah Letjen Purn. Ignatius Yogo Triyono, Komjen Purn. Paulus Waterpauw, dan Letjen Purn Ali Hamdan Bogra. Meski memiliki latar belakang militer, kehadiran mereka dalam komite ini masih menimbulkan kekhawatiran mengenai pendekatan pemerintah untuk mengatasi permasalahan di Papua.
"Kehadiran para purnawirawan ini, tentu saja menimbulkan kekhawatiran, karena mungkin masih mempertahankan pendekatan konservatif," kata Peneliti Pusat Riset Kewilayahan BRIN Cahyo Pamungkas. Menurut Cahyo, pendekatan dialogis lebih diperlukan dalam mengatasi permasalahan di Papua.
Namun, dia juga menyatakan bahwa keberadaan purnawirawan ini dapat membantu memudahkan komunikasi komite dengan pihak militer dan kepolisian di Papua. Selain itu, ada beberapa anggota komite yang merupakan politisi, seperti Yanni dari Gerindra Papua.
Menurut Cahyo, lebih baik jika komite tersebut dipilih oleh birokrat yang tidak partisan. Ia juga menyoroti bahwa politisi pasti membawa kepentingan politik mereka sendiri. Meski begitu, ia mengapresiasi kehadiran Velix Vernando Wanggai sebagai ketua dan Ribka Haluk sebagai anggota.