Tiga Purnawirawan TNI dan Polri Gabung Komite Otsus Papua

Tiga Purnawirawan TNI dan Polri Gabung dalam Komite Otsus Papua, Kekhawatiran Adanya Pendekatan Konservatif

Sebuah komite eksekutif yang bertujuan untuk mengembangkan otonomi khusus di Papua telah dilantik Presiden Prabowo Subianto. Dalam komite ini, ada tiga purnawirawan TNI dan Polri yang bergabung, yaitu mantan Pangdam Cendrawasih Letjen Purn. Ignatius Yogo Triyono, Komjen Purn. Paulus Waterpauw, dan Letjen Purn Ali Hamdan Bogra.

Kehadiran purnawirawan ini telah menimbulkan kekhawatiran tentang pendekatan konservatif yang masih digunakan pemerintah dalam menghadapi persoalan di Papua. Menurut peneliti Pusat Riset Kewilayahan BRIN Cahyo Pamungkas, kehadiran para purnawirawan ini dapat meningkatkan kekhawatiran bahwa pemerintah masih menggunakan pendekatan-pendekatan konservatif dalam mengatasi permasalahan di Papua.

"Dengan kehadiran para purnawirawan ini, ya tentu saja ada kekhawatiran, menimbulkan kekhawatiran bahwa pemerintah masih mempertahankan pendekatan-pendekatan konservatif untuk mengatasi persoalan Papua," kata Cahyo.

Namun, Cahyo juga menyatakan bahwa keberadaan purnawirawan ini dapat membantu memudahkan komunikasi antara komite eksekutif dengan pihak militer dan kepolisian di Papua. Selain itu, ia juga menyoroti kehadiran politisi dalam komite tersebut, seperti Yanni yang merupakan Ketua DPD Gerindra Papua.

Ia mengatakan bahwa lebih baik jika komite tersebut diisi oleh birokrat yang non partisan, karena politisi pasti membawa kepentingan politik masing-masing. Meski begitu, Cahyo tetap mengapresiasi kehadiran Velix sebagai ketua dan Ribka Haluk sebagai anggota, karena kedua sosok ini memiliki rekam jejak yang kuat dalam birokrasi.

Dengan demikian, kehadiran purnawirawan di komite eksekutif ini dapat membantu meningkatkan kemampuan pemerintah dalam menghadapi persoalan di Papua, tetapi juga perlu diperhatikan agar pendekatan konservatif tersebut tidak digunakan secara berlebihan.
 
Pernah pikir kalau pemerintah itu sendiri yang malas banget buat masalahnya jadi sederhana? Seharusnya saja ada orang yang tahu cara untuk mengatasi masalah Papua, tapi siapa lagi nih yang mau nggak ikut ambil bagian dalam kesulitan itu? Kalau tidak ada orang yang mau bekerja sama, maka kita akan terus kandung-kandung di dalam masalah ini 😒.
 
🤔 Menurutku, kehadiran 3 purnawirawan itu memang membuat saya khawatir, karena memang ada banyak yang mengira bahwa pemerintah masih menggunakan pendekatan konservatif terus-menerus untuk di Papua. Tapi, saya juga pikir bahwa kehadiran mereka bisa membantu dalam hal komunikasi dengan militer dan polisi, dan saya senang melihat Velix sebagai ketua komite eksekutif ini, karena dia punya rekam jejak yang kuat di birokrasi. 🙏
 
🤔 Jadi ada komite eksekutif yang bertujuan untuk mengembangkan otonomi khusus di Papua, tapi ternyata ada tiga purnawirawan TNI dan Polri yang bergabung dalam komitennya. Kekhawatiran adalah kekhawatiran yang muncul, karena pendekatan konservatif masih digunakan pemerintah dalam menghadapi persoalan di Papua.

Saya pikir lebih baik jika komite tersebut diisi oleh birokrat yang non partisan, karena politisi pasti membawa kepentingan politik masing-masing. Namun, saya juga melihat bahwa keberadaan purnawirawan ini dapat membantu memudahkan komunikasi antara komite eksekutif dengan pihak militer dan kepolisian di Papua.

Yang penting adalah pemerintah harus hati-hati dalam menghadapi persoalan di Papua, jangan melakukan pendekatan konservatif yang berlebihan. Saya harap komite tersebut dapat membantu meningkatkan kemampuan pemerintah dalam menghadapi persoalan di Papua, tapi juga harus ada penilaian yang lebih teliti tentang kebijakan-kebijakannya. 📚
 
Maksudnya siapa yang tidak khawatir dengan pendekatan konservatif lagi? Ketiga purnawirawan ini sama-sama sudah lama di TNI dan Polri, nanti giliran mereka untuk mengatur Papua aja 😅. Tapi jujur, ada kekhawatiran yang cukup besar. Jika mereka terus menggunakan pendekatan konservatif, maka itu akan membuat Papua menjadi sumber konflik lagi. Yang penting adalah, pemerintah harus bisa menemukan keseimbangan antara keamanan dan otonomi khusus di Papua.
 
Pikiran saya ada yang agak khawatir lho, kalau ternyata para purnawirawan TNI dan Polri di komite Otsus Papua memang masih menggunakan pendekatan konservatif. Saya tahu bahwa mereka memiliki pengalaman yang luas, tapi apa salahnya jika kita ingin mencoba sesuatu yang baru juga? Semua ini nanti akan jelas apakah positif atau negatif kayaknya.
 
Pernah terlintas di pikiran saya tentang pentingnya komposisi komite eksekutif yang dipilih oleh pemerintah. Mungkin saja kehadiran 3 purnawirawan TNI dan Polri bisa menjadi salah satu faktor yang membuat pemerintah lebih berhati-hati dalam mengatasi persoalan di Papua. Kekhawatiran tentang pendekatan konservatif yang masih digunakan pemerintah ini tidaklah mengejutkan, tapi saya yakin bahwa kehadiran purnawirawan ini bisa membantu meningkatkan kemampuan pemerintah dalam menghadapi persoalan di Papua. 🤔
 
🤔 itu sih bikin kekhawatiran nih... purnawirawan di komite eksekutif? tapi apa yang salah dengan itu? aku rasa lebih pentingnya kita lihat bagaimana komite tersebut bekerja dan bagaimana pendekatan konservatif itu digunakan. 🤝 kayaknya harus ada komunikasi yang baik antara komite, militer, dan kepolisian di Papua... tapi juga jangan sampai politisi-politisi yang memiliki kepentingan sendiri mempengaruhi kebijakan yang dibuat oleh komite. 😊
 
🤔 Saya pikir penting buat kita memperhatikan bagaimana kehadiran purnawirawan TNI dan Polri di komite eksekutif ini, karena bisa memberi kesan bahwa pendekatan konservatif masih diutamakan. Namun, saya juga setuju bahwa ada orang yang kuat dalam birokrasi bisa membantu memudahkan komunikasi dengan pihak militer dan kepolisian di Papua. Tapi, apa kita harus khawatir dengan sifatnya konservatif itu sendiri? Mungkin kita perlu bereksplorasi bagaimana pendekatan baru bisa menjadi alternatif yang lebih baik lagi... 💡
 
kembali
Top