Tiga Purnawirawan TNI dan Polri Gabung dalam Komite Otsus Papua, Kekhawatiran Adanya Pendekatan Konservatif
Sebuah komite eksekutif yang bertujuan untuk mengembangkan otonomi khusus di Papua telah dilantik Presiden Prabowo Subianto. Dalam komite ini, ada tiga purnawirawan TNI dan Polri yang bergabung, yaitu mantan Pangdam Cendrawasih Letjen Purn. Ignatius Yogo Triyono, Komjen Purn. Paulus Waterpauw, dan Letjen Purn Ali Hamdan Bogra.
Kehadiran purnawirawan ini telah menimbulkan kekhawatiran tentang pendekatan konservatif yang masih digunakan pemerintah dalam menghadapi persoalan di Papua. Menurut peneliti Pusat Riset Kewilayahan BRIN Cahyo Pamungkas, kehadiran para purnawirawan ini dapat meningkatkan kekhawatiran bahwa pemerintah masih menggunakan pendekatan-pendekatan konservatif dalam mengatasi permasalahan di Papua.
"Dengan kehadiran para purnawirawan ini, ya tentu saja ada kekhawatiran, menimbulkan kekhawatiran bahwa pemerintah masih mempertahankan pendekatan-pendekatan konservatif untuk mengatasi persoalan Papua," kata Cahyo.
Namun, Cahyo juga menyatakan bahwa keberadaan purnawirawan ini dapat membantu memudahkan komunikasi antara komite eksekutif dengan pihak militer dan kepolisian di Papua. Selain itu, ia juga menyoroti kehadiran politisi dalam komite tersebut, seperti Yanni yang merupakan Ketua DPD Gerindra Papua.
Ia mengatakan bahwa lebih baik jika komite tersebut diisi oleh birokrat yang non partisan, karena politisi pasti membawa kepentingan politik masing-masing. Meski begitu, Cahyo tetap mengapresiasi kehadiran Velix sebagai ketua dan Ribka Haluk sebagai anggota, karena kedua sosok ini memiliki rekam jejak yang kuat dalam birokrasi.
Dengan demikian, kehadiran purnawirawan di komite eksekutif ini dapat membantu meningkatkan kemampuan pemerintah dalam menghadapi persoalan di Papua, tetapi juga perlu diperhatikan agar pendekatan konservatif tersebut tidak digunakan secara berlebihan.
Sebuah komite eksekutif yang bertujuan untuk mengembangkan otonomi khusus di Papua telah dilantik Presiden Prabowo Subianto. Dalam komite ini, ada tiga purnawirawan TNI dan Polri yang bergabung, yaitu mantan Pangdam Cendrawasih Letjen Purn. Ignatius Yogo Triyono, Komjen Purn. Paulus Waterpauw, dan Letjen Purn Ali Hamdan Bogra.
Kehadiran purnawirawan ini telah menimbulkan kekhawatiran tentang pendekatan konservatif yang masih digunakan pemerintah dalam menghadapi persoalan di Papua. Menurut peneliti Pusat Riset Kewilayahan BRIN Cahyo Pamungkas, kehadiran para purnawirawan ini dapat meningkatkan kekhawatiran bahwa pemerintah masih menggunakan pendekatan-pendekatan konservatif dalam mengatasi permasalahan di Papua.
"Dengan kehadiran para purnawirawan ini, ya tentu saja ada kekhawatiran, menimbulkan kekhawatiran bahwa pemerintah masih mempertahankan pendekatan-pendekatan konservatif untuk mengatasi persoalan Papua," kata Cahyo.
Namun, Cahyo juga menyatakan bahwa keberadaan purnawirawan ini dapat membantu memudahkan komunikasi antara komite eksekutif dengan pihak militer dan kepolisian di Papua. Selain itu, ia juga menyoroti kehadiran politisi dalam komite tersebut, seperti Yanni yang merupakan Ketua DPD Gerindra Papua.
Ia mengatakan bahwa lebih baik jika komite tersebut diisi oleh birokrat yang non partisan, karena politisi pasti membawa kepentingan politik masing-masing. Meski begitu, Cahyo tetap mengapresiasi kehadiran Velix sebagai ketua dan Ribka Haluk sebagai anggota, karena kedua sosok ini memiliki rekam jejak yang kuat dalam birokrasi.
Dengan demikian, kehadiran purnawirawan di komite eksekutif ini dapat membantu meningkatkan kemampuan pemerintah dalam menghadapi persoalan di Papua, tetapi juga perlu diperhatikan agar pendekatan konservatif tersebut tidak digunakan secara berlebihan.