Tiga Purnawirawan TNI dan Polri Gabung Komite Otsus Papua

Tiga Purnawirawan TNI dan Polri Gabung dalam Komite Otsus Papua, Kehadiran Membawa Kekhawatiran

Dalam upaya mempercepat pembangunan otonomi khusus di Papua, Presiden Prabowo Subianto menggelar sidang komite eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (PONOKOP) yang dipimpin mantan Pj Gubernur Papua Pegunungan, Velix Vernando Wanggai.

Tiga purnawirawan TNI/Polri yang bergabung dalam komite tersebut adalah Letjen Purn. Ignatius Yogo Triyono, Komjen Purn. Paulus Waterpauw, dan Letjen Purn Ali Hamdan Bogra. Kehadiran para purnawirawan ini telah menimbulkan kekhawatiran karena dapat dianggap sebagai pendekatan konservatif yang masih relevan dengan permasalahan di Papua.

Menurut peneliti Pusat Riset Kewilayahan BRIN Cahyo Pamungkas, kehadiran purnawirawan ini menunjukkan bahwa pemerintah masih mempertahankan pendekatan-pendekatan konservatif dalam mengatasi persoalan di Papua. Ia berpendapat bahwa ada keperluan untuk menggunakan pendekatan dialogis yang lebih radikal dan inovatif dalam mengatasi permasalahan di Papua.

Namun, Cahyo juga menyatakan bahwa keberadaan purnawirawan ini dapat membantu memudahkan komunikasi dengan komite eksekutif tersebut. Selain itu, ia juga menyoroti kehadiran politisi di dalam komite eksekutif tersebut, seperti Yanni yang merupakan Ketua DPD Gerindra Papua.

Ia mengajukan kebutuhan bagi komite tersebut untuk diisi oleh birokrat yang tidak partisan dan memiliki kredibilitas. Menurut Cahyo, para politisi pasti membawa kepentingan politik mereka masing-masing, sehingga lebih baik jika komite tersebut dipimpin oleh orang yang independen.

Meski demikian, ia tetap mengapresiasi kehadiran Velix sebagai ketua dan Ribka Haluk sebagai anggota. Menurut Cahyo, kedua sosok itu memiliki rekam jejak yang mumpuni dalam birokrasi.
 
Pernah aku pikir siapa-siapa yang bergabung dalam komite Otsus Papua pasti politisi atau birokrat yang sudah terbiasa dengan sistem ini, tapi ternyata ada pula purnawirawan TNI/Polri yang bergabung. Kehadiran mereka memang membuat aku khawatir, apakah pemerintah benar-benar ingin mengikuti pendekatan dialogis dan inovatif? Tapi aku juga penasaran dengan kehadiran Velix Vernando Wanggai sebagai ketua komite ini, dia pasti memiliki pengalaman yang luas dalam birokrasi Papua. Aku berharap komite ini bisa diisi oleh orang-orang yang independen dan tidak partisan, sehingga dapat memberikan solusi yang benar-benar untuk permasalahan di Papua.
 
ini kayaknya pemerintah masih belum sepenuhnya memperhitungkan kebutuhan masyarakat Papua dalam mengatasi masalah di daerah tersebut. kena dibilang, purnawirawan itu masih terlalu banyak sekali, membuat lebih baik jika ada lebih banyak birokrat yang dipilih dari kalangan lokal. jadi, tidak akan pernah terjadi kesalahpahaman atau ketidaksetujuan antara komite tersebut dan masyarakat Papua. serta, saya rasa penting juga agar ada komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat Papua, sehingga pemerintah bisa lebih mendalami kebutuhan mereka. ๐Ÿค”๐Ÿ’ก
 
๐ŸŒฟ๐Ÿ’š Saya pikir penting buat kita memikirkan kembali strategi kami dalam menghadapi permasalahan di Papua. Saya percaya bahwa pemerintah masih banyak hal yang salah dalam pendekatan mereka, tapi bukan berarti kita harus menyerang saja. ๐Ÿค”

Saya ingin melihat komite Otsus Papua untuk menjadi lebih transparan dan jujur tentang kebijakan-kebijakannya. Saya juga harap bisa melihat adanya komunitas sipil yang lebih aktif dalam mengambil alih pengawasan otonomi khusus di Papua, bukan hanya purnawirawan atau politisi yang memiliki hubungan dengan pemerintah.

Saya juga ingin menekankan pentingnya kita untuk fokus pada masalah lingkungan dan sumber daya alam di Papua. Kita harus ingat bahwa perubahan iklim dan penanaman hidup tidak mempedulikan partai politik atau posisi sosial. ๐ŸŒฑ
 
Mau tahu apa yang bikin aku khawatir nih? Kehadiran purnawirawan di komite Otsus Papua itu gak membuatku nyaman ๐Ÿ˜’. Mereka memang punya pengalaman dan kredibilitas, tapi aku pikir ada keperluan untuk tidak hanya bergantung pada pendekatan konservatif yang sama-old-same-old.

Aku ingin melihat ada perubahan strategi dari pemerintah, seperti mengusung dialogis yang lebih radikal dan inovatif. Itu yang bisa membantu mengatasi masalah di Papua yang sebenarnya sudah lama ditunda ๐Ÿ˜”. Tapi, aku juga senang melihat kehadiran birokrat yang independen di komite tersebut, karena itu adalah hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa pembangunan otonomi khusus Papua dilakukan dengan benar-benar adil dan tidak parti-party ๐Ÿค.
 
ini kabar gembira ya, tapi juga sedikit khawatir, keren banget kalau pemerintah nantinya bisa menggabungkan pendekatan konservatif dengan pendekatan dialogis yang lebih radikal dan inovatif untuk menghadapi masalah di Papua. tapi apa sih kalau ada potensi politisasi yang terlalu parah? perlu diselidiki ya, harusnya ada birokrat yang independen dan tidak partisan untuk memimpin komite tersebut.
 
Hemat lah siapa yang rasanya komite otsus Papua udah terlalu banyak politisi, tapi apa sih kebutuhan kita? Kita butuh birokrat yang bisa ngurus kesepakatan tanpa harus ada lagi sentimen politik di baliknya. Saya rasa ini kekhawatiran nyata yang harus dibawa ke perhatian PONOKOP. Kalau birokrat itu ada, mungkin kita bisa melihat proses dialogis di Papua lebih radikal dan inovatif.
 
Gue pikir ini gampang banget! Purnawirawan TNI/Polri di komite Otsus Papua pasti ada tujuannya sendiri. Gue rasa kalau pemerintah udah berusaha keras untuk mengatasi masalah Papua, misalnya pembangunan infrastruktur dan pendidikan. Kalau mereka mau bisa menggunakan pendekatan yang lebih radikal, mungkin aja bisa membuat perubahan yang lebih cepat! ๐Ÿค”

Tapi, gue juga pikir bahwa pemerintah udah berusaha untuk mendengarkan suara-suara lokal, misalnya melalui komite eksekutif PONOKOP. Kalau ada kekhawatiran tentang politisi di dalam komite itu, mungkin gue salah dalam analisem ya? ๐Ÿ˜…
 
Gue pikir ada salah satu hal yang harus diperhatikan yaitu kehadiran purnawirawan di komite Otsus Papua ๐Ÿค”. Gue rasa kalau gini memang perlu untuk dilakukan, tapi juga harus ada keseimbangan antara pengurusan otonomi dengan pendekatan yang lebih radikal dan inovatif ๐ŸŒŸ. Gue harap pemerintah bisa melihat ini dari sisi yang lebih luas dan tidak hanya fokus pada pendekatan konservatif saja ๐Ÿ’ก.
 
Saya pikir kalau pemerintah membutuhkan pendekatan yang lebih radikal dan inovatif dalam mengatasi persoalan di Papua. Kehadiran tiga purnawirawan itu bisa dianggap sebagai pendekatan konservatif, tapi apakah itu benar-benar tepat? Saya ragu-ragu kalau tidak ada birokrat yang independen untuk memimpin komite tersebut. Velix Vernando Wanggai dan Ribka Haluk sudah memiliki rekam jejak yang baik, tapi siapa bilang bahwa mereka tidak memiliki kepentingan politik juga? ๐Ÿค”๐Ÿ’ก
 
๐ŸŒณ๐Ÿ˜ aku bingung kalau pemerintah masih menggunakan pendekatan konservatif untuk mengatasi masalah di Papua. seharusnya mereka gunakan pendekatan yang lebih radikal dan inovatif seperti yang dia saranin Cahyo Pamungkas ๐Ÿค”. tapi aku juga senang banget bahwa ada birokrat yang independen dan tidak partisan dalam komite itu, agar bisa membuat keputusan yang benar-benar bermanfaat bagi rakyat Papua ๐Ÿ’ก.
 
ini kabar gembira sih... ternyata ada orang-orang yang mau berbicara tentang isu Papua... tapi kayaknya masih banyak hal yang harus di perbaiki... seperti bagaimana pemerintah bisa mengakui bahwa ada pendekatan konservatif yang harus diganti dengan pendekatan yang lebih radikal dan inovatif... yang mana ini bukan hanya soal kepentingan politik, tapi juga tentang cara kita bisa memecahkan masalah yang serius seperti di Papua... kayaknya kita harus fokus pada kebutuhan utama masyarakat Papua, bukan hanya pada kepentingan-kepentingan politik atau birokratis...
 
Aku pikir pemerintah harus memperhatikan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh komite PONOKOP tersebut. Ya, kehadiran para purnawirawan TNI dan Polri pasti membawa perasaan kekhawatian karena pendekatan konservatifnya bisa dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat Papua. Aku berharap pemerintah akan mempertimbangkan untuk menambahkan birokrat yang independen dan memiliki kredibilitas dalam komite tersebut, sehingga komunikasi menjadi lebih lancar dan efektif.
 
Saya penasaran apa yang akan dilakukan komite PONOKOP itu nanti, gak berarti aja mereka hanya akan membicarakan tentang permasalahan di Papua dan tidak ada langkah tindak nyata untuk memecahkan masalahnya. Saya rasa ada keperluan agar pemerintah harus lebih proaktif dalam menghadapi isu-isu yang ada di Papua, seperti isu kemandirian wilayah Papua dan hak-hak masyarakat lokal.
 
Pernah dengar kalau komite otsus Papua udah ada, tapi sebenarnya masih belum jelas siapa yang mengambil keputusan? Apalagi ketika ada purnawirawan TNI/Polri yang ikut dalam komite itu. Mereka kayaknya udah memiliki banyak pengalaman dan pengetahuannya, tapi tetep aja dipimpin oleh politisi yang hanya peduli dengan kepentingan politik mereka sendiri. Makanya kita perlu memilih birokrat yang tidak partisan dan memiliki kredibilitas untuk mengambil keputusan yang benar-benar baik bagi masyarakat Papua. Kalau jadi seperti itu, maka komite otsus Papua pasti akan lebih efektif dalam mengatasi masalah di Papua ๐Ÿ™„
 
Saya penasaran kalau pemerintah seriusin memecahkan masalah di Papua. Semenit 3 purnawirawan yang ikut ke komite PONOKOP, aku rasa itu lebih banyak membantu politisi daripada para birokrat profesional ๐Ÿค”๐Ÿ‘ฅ. Saya setuju dengan salah satu peneliti bahwa pemerintah masih mempertahankan pendekatan konservatif, tapi kenapa tidak mencoba sesuatu yang baru? ๐Ÿคฆโ€โ™‚๏ธ๐Ÿ“Š
 
Mereka masih punya pengalaman yang berharga di bidang pemerintahan, sih. Semoga mereka bisa membantu mempercepat pembangunan otonomi khusus di Papua. Tapi, saya rasa penting juga untuk ada pendekatan dialogis yang lebih radikal dan inovatif. Saya masih ingin lihat bagaimana komite tersebut akan bergerak nanti.
 
kembali
Top