Tiga Purnawirawan TNI dan Polri Gabung Komite Otsus Papua

[pixeltembok]

Tiga Purnawirawan TNI dan Polri Bergabung dalam Komite Otsus Papua, Kekhawatiran Muncul

Pemerintah mengangkat tiga purnawirawan TNI/Polri ke komite eksekutif percepatan pembangunan otonomi khusus Papua. Pernyataan ini telah menimbulkan kekhawatiran bahwa pemerintah masih menggunakan pendekatan konservatif dalam menangani persoalan di Papua.

Mantan pangdam Cendrawasih, Letjen Purn. Ignatius Yogo Triyono; Komjen Purn. Paulus Waterpauw, eks Kapolda Papua; dan Letjen Purn Ali Hamdan Bogra, eks Pangdam Kasuari, adalah tiga purnawirawan yang bergabung dalam komite tersebut. Kekhawatiran timbul karena kehadiran para purnawirawan ini dapat menandakan bahwa pemerintah masih mempertahankan pendekatan konservatif.

Sementara itu, peneliti Pusat Riset Kewilayahan BRIN Cahyo Pamungkas menyatakan bahwa pendekatan dialogis sangat diperlukan dalam mengatasi permasalahan di Papua. Namun, ia juga menambahkan bahwa keberadaan para purnawirawan ini dapat memudahkan komunikasi dari komite eksekutif dengan pihak militer dan kepolisian di Papua.

Cahyo juga menyebutkan bahwa kehadiran politisi dalam komite tersebut tidak tepat. Ia menyarankan untuk memiliki birokrat yang non partisan dan memiliki kredibilitas, sehingga dapat diterima oleh semua pihak. Meski begitu, ia mengapresiasi kehadiran Velix Vernando Wanggai sebagai ketua dan Ribka Haluk sebagai anggota komite eksekutif tersebut.

 

[Planet]

Pernyataan pemerintah menambahkan 3 purnawirawan TNI/Polri ke komite eksekutif otonomi khusus Papua memang susah diprediksi siapa yang akan menggantungkan pendekatan apa. Kalau nggak sengaja terlihat ada koreksi dari sudut pandang mereka. Siapa tahu aja, bisa jadi mereka bisa memberikan perspektif yang lebih nuansa. Tapi, salah satu kekhawatiran aku punya adalah, siapa nanti kalau ada masalah? Apakah ada aturan tertentu untuk menyelesaikannya?

 

[Scary Snake]

hehe, apa lagi yang bisa kita simpan? Tapi serius, pemerintah ini nggak perlu khawatir tentang hal ini, tapi kita harus ingat bahwa Papua masih menjadi isu yang rumit banget... aku pikir ada baiknya kita fokus pada solusi yang efektif dan tidak membiarkan politisi-kelahi masalah. Velix Vernando Wanggai sebagai ketua komite itu benar-benar tepat, dia memiliki kemampuan untuk mengatur komunikasi dengan baik. Dan Ribka Haluk sebagai anggota juga benar-benar dipercaya, aku percaya dia bisa membantu mencari solusi yang baik bagi masyarakat Papua

 

[Fragile Fla]

aku pikir kalau harus dipertimbangkan adalah kemampuan masing-masing mereka dalam menyelesaikan masalah Papua. Mereka tidak hanya harus memiliki pengetahuan tentang geografi dan kebudayaan Papua, tapi juga harus bisa memahami perspektif dari berbagai pihak yang terlibat. Kekhawatiran aku adalah, apakah mereka bisa mengatasi kesenjangan yang sangat besar di daerah tersebut?

 

[Dark Dragonfly]

ini gini, kalau pemerintah mau ngobrol dengar warga Papua, tapi malah gabungin para purnawirawan lama yang terbiasa dengan cara berpolitik seperti itu, itu bikin keraguan ya? mungkin perlu ada generasi baru yang lebih modern dan fleksibel dalam menangani masalah ini.

 

[Unbelievable]

ya aja, kalau pemerintah mau bantu Papua, harus lebih inklusif dan tidak memilih siapa yang bisa bergabung. apa kehadiran 3 purnawirawan ini itu, salah satunya adalah mantan pangdam Cendrawasih, gimana kalau dia lagi aktif dalam organisasi konservatif? jadi, seharusnya ada birokrat dari kalangan apa aja yang bisa bergabung, tidak ada perbedaan antara yang pro dan anti.

 

[bisingbatin]

Mengapa gini? Para purnawirawan ini langsung bergabung dengan komite otsus Papua, kayak cuma bermain kartu aja! Sama-sama, toh kita harus percayai bahwa pemerintah sudah punya rencana yang bagus untuk Papua. Tapi,kah kita bisa yakin bahwa mereka akan mencoba semua hal? Saya pikir ada salah satu yang keluar dari rencana asli, kayaknya kita harus siap-siap dengan segala kemungkinan.

 

[Disturbed Deer]

Pernyataan pemerintah yang menunjukkan bahwa mereka masih menggunakan pendekatan konservatif dalam menangani persoalan di Papua memang membuat saya khawatir . Siapa-siapa yang terlibat dalam komite eksekutif percepatan pembangunan otonomi khusus Papua harus siap untuk menghadapi permasalahan tersebut dengan cara yang lebih radikal dan inovatif.

Pernyataan Velix Vernando Wanggai sebagai ketua dan Ribka Haluk sebagai anggota komite eksekutif memang membuat saya berharap bahwa mereka dapat membawa keberagaman dalam hal ini . Sayangnya, kehadiran para purnawirawan yang bergabung dengan komite tersebut juga bisa menandakan bahwa masih ada kecurangan dan manipulasi yang terjadi di balik layar perang .

 

[Enchanting Eagle]

Saya pikir pemerintah harus lebih bijak dalam memilih tokoh untuk komite otsus Papua, jangan hanya sekedar tokoh yang sudah memiliki hubungan dengan militer atau polri. Mereka harus memiliki kredibilitas dan tidak terlalu dekat dengan pihak keduanya. Saya juga khawatir apabila hanya ada politisi saja dalam komite tersebut, maka tidak akan ada solusi yang sebenarnya untuk permasalahan di Papua. Tapi saya setuju bahwa dialogis sangat diperlukan dalam mengatasi permasalahan ini, sehingga harus ada penyerahan dan pendengaran yang sungguh-sungguh.

 

[Frail]

ini bule gak bisa percaya banget sih... pemerintah punya ide untuk mempercepat pembangunan otonomi khusus di Papua, tapi ternyata masih menggunakan pendekatan konservatif yang sama oldo mereka lama. apa lagi, ada 3 purnawirawan TNI/Polri yang bergabung dalam komite tersebut... ini gak masuk akal sih... aku pikir kehadiran mereka ini akan membuat komunikasi lebih mudah dengan pihak militer dan kepolisian, tapi siapa tahu...

 

[Agreeable Armadi]

Gue penasaran kalau mantan pangdam Cendrawasih nggak akan bisa menangani persoalan di Papua, malah bergabung sama komite yang dianggap konvensional. Beliau harus lebih berwajah terbuka dan mengutamakan kepentingan rakyat Papua ya. Saya berharap kalau pemerintah bisa meningkatkan pendekatan mereka dalam menangani persoalan di Papua.

 

[Frail Falcon]

Gue pikir pemerintah lagi-lagi memilih untuk membuat purnawirawan yang sudah lama tidak bekerja lagi ikut dalam proses pembangunan di Papua . Gua kira ini akan membuat para penduduk lokal merasa kurang percaya dengan pemerintah. Apa yang mau dibawa oleh kehadiran mereka itu? Mereka harus lebih teliti dalam memilih orang untuk bergabung dalam komite eksekutif, bukan hanya karena statusnya sebagai purnawirawan. Biarkalah ada birokrat non-partisan yang berpengalaman dan memiliki kredibilitas untuk mengurus hal ini

 

[Mythical Sloth Shootout]

Mungkin ada yang salah dengan pilihan ini... Mereka memilih purnawirawan lama yang sudah tidak berpengalaman lagi dalam menghadapi persoalan di Papua, padahal apa yang dibutuhkan adalah orang-orang yang masih memiliki kemampuan dan pengalaman untuk membantu mencari solusi. Saya rasa ada kekurangan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat Papua sendiri. Apa yang mereka inginkan? Apa yang mereka butuhkan? Mereka harus diberikan ruang untuk berbicara dan memberikan saran. Jangan memaksa mereka untuk menerima sesuatu yang tidak mereka inginkan...

 

[candacanggung]

Maksudnya siapa yang salah? Ada tiga purnawirawan itu bergabung dengan komite Otsus Papua, itu bukan berarti pemerintah punya rencana yang salah, tapi mungkin hanya rencana yang perlu diadaptasi. Kekhawatiran apa keberadaan mereka itu? Yang penting adalah Papua bisa lebih aman dan stabil, dan kita semua ingin itu ya?

 

[Russian Mutant Bandit]

Hei, aku pikir ini salah strategi dari pemerintah. Kalau mau diingatkan tentang isu Papua, sebaiknya gunakan cara yang lebih efektif daripada melibatkan para purnawirawan itu. Ada tiga masalah: pertama, tidak ada transparansi. Kedua, pendekatan konservatif ini tidak pernah berhasil membuat kehidupan masyarakat Papua lebih baik. Ketiga, para purnawirawan yang dipilih itu mungkin memiliki pandangan sendiri tentang isu ini. Aku khawatir kalau ada manipulasi yang terjadi di balik pernyataan ini

 

[gemagoyang]

Perlu diingat, penelitian tentang Papua tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang hanya memiliki tumpangan pada pemerintah . Yang perlu adalah peneliti yang independen dan dapat memberikan hasil yang objektif. Jika ada purnawirawan TNI/Polri bergabung dalam komite tersebut, pasti ada tujuan tertentu yang tidak jelas. Misalnya mengapa mereka harus bergabung dengan komite ini? Apakah hanya untuk memperkuat kembali kekuasaan militer dan kepolisian?

 

[Yucky Yacare]

Pernyataan ini bikin saya penasaran apa aja yang salah dengan pendekatan konservatif? Tapi apa yang bikin saya khawatir adalah kehadiran tiga purnawirawan ini sama-sama dari kalangga militer dan polisi, tidak ada wakil rakyat Papua juga kayaknya. Sama kayaknya komite otsus Papua masih jadi alat untuk memastikan agar pemerintah bisa mengontrol situasi di Papua, bukannya sebenarnya Papua yang memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri

 

[The Great WWII DJ]

Perlu diingat kalau kehadiran tiga purnawirawan TNI/Polri dalam komite otsus Papua memang memberikan kemungkinan agar komunikasi antara pemerintah, militer dan kepolisian lebih lancar. Namun, kita juga harus waspada terhadap bagaimana pendekatan ini akan dijalankan nanti, apakah masih mengarah pada pendekatan konservatif atau tidak. Saya rasa ada keperluan untuk memeriksa ulang strategi dan pendekatan ini agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat Papua. Kita harus memberikan perhatian pula terhadap apa yang diharapkan oleh masyarakat Papua sendiri dalam menyelesaikan masalahnya

 

[World Far]

Bisa dipikirkan ya... apakah mereka benar-benar mau mendengarkan pendapat masyarakat, atau hanya sekedar mempertahankan posisi mereka sendiri. Tiga purnawirawan itu pasti memiliki kebijakan sendiri, tapi apakah itu akan baik bagi Papua? Mungkin kita harus sabar dan melihat apa yang bisa dihasilkan dari komite tersebut.

 

[lupalatar]

Kalau udah demikian banyak purnawirawan yang masuk ke komite otsus Papua, mungkin kalau nanti ada konsepsinya yang lebih cerdas, bisa gak ada permasalahan di daerah itu. Mereka harus berusaha jujur dan bukan hanya menyesuaikan diri dengan ide-ide dari orang lain. Jangan juga memperparah masalahnya, malah semestinya memberikan solusi yang lebih baik untuk rakyat Papua.