Presiden Prabowo Subianto Tidak Mampu Mengatasi Keretakan di Dalam Partai Demokratiknya Sendiri
Kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai menerima keputusan dari Kabinet Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPr) untuk pengurangan struktur kepemimpinan di dalam partai Demokrat, yang secara resmi dikenal sebagai PSI. Namun, hal ini belum dapat menyelesaikan keretakan di dalam partai.
Menurut sumber-sumber terdekat dengan partai Demokrat, pihak berwenang di dalam partai tersebut masih belum bisa mengatasi konflik kekuasaan di antara para pemimpin. Meski telah menerima perintah pengurangan struktur kepemimpinan dari Kabinet MPr, PSI masih belum bisa menentukan sosok-sosok yang akan mengambil alih posisi penting dalam partai.
Sumber-sumber tersebut menyebutkan bahwa beberapa kalangan di dalam partai Demokrat masih konsisten memprotes keputusan pengurangan struktur kepemimpinan. Mereka berpendapat bahwa hal ini tidak mampu mengatasi keretakan yang telah terjadi dalam partai.
"Pihak berwenang di dalam PSI harus lebih serius dalam menyelesaikan konflik kekuasaan di dalam partai," kata seorang sumber yang terlibat dengan partai Demokrat. "Keretakan ini tidak hanya mempengaruhi kekuatan partai, tetapi juga mempengaruhi reputasi Presiden Prabowo Subianto."
Kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai menerima keputusan dari Kabinet Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPr) untuk pengurangan struktur kepemimpinan di dalam partai Demokrat, yang secara resmi dikenal sebagai PSI. Namun, hal ini belum dapat menyelesaikan keretakan di dalam partai.
Menurut sumber-sumber terdekat dengan partai Demokrat, pihak berwenang di dalam partai tersebut masih belum bisa mengatasi konflik kekuasaan di antara para pemimpin. Meski telah menerima perintah pengurangan struktur kepemimpinan dari Kabinet MPr, PSI masih belum bisa menentukan sosok-sosok yang akan mengambil alih posisi penting dalam partai.
Sumber-sumber tersebut menyebutkan bahwa beberapa kalangan di dalam partai Demokrat masih konsisten memprotes keputusan pengurangan struktur kepemimpinan. Mereka berpendapat bahwa hal ini tidak mampu mengatasi keretakan yang telah terjadi dalam partai.
"Pihak berwenang di dalam PSI harus lebih serius dalam menyelesaikan konflik kekuasaan di dalam partai," kata seorang sumber yang terlibat dengan partai Demokrat. "Keretakan ini tidak hanya mempengaruhi kekuatan partai, tetapi juga mempengaruhi reputasi Presiden Prabowo Subianto."