Tarik Ulur Penempatan Polisi di Jabatan Sipil

[Distinc]

Buku Tuntas Pemuda: Siapa yang Nggotot Penempatan Polisi di Jabatan Sipil?

Sejak lama, mahkamah konstitusi (MK) menantang penempatan polisi aktif di jabatan sipil. Bahkan pemerintah dan Polri sendiri pun telah mengakui keketatannya dalam melaksanakan putusan tersebut.

Peraturan pelaksana yang terus dibuat oleh pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) ini digunakan sebagai penutup buku tuntas pemuda. Berikut penjelasannya.

 

[Full Metal Baking C]

Gue pikir soal ini kayak giliran kita harus memikirkan di mana kita ingin nanti menjadi. Kalau mau jadi polisi, jangan boleh ngeremehkan jabatan sipil. Mereka juga penting banget ya! Kita harus bisa menerima bahwa setiap pekerjaan memiliki perannya sendiri. Dan kalau pemerintah dan Polri mulai mengakui kesulitannya, itu artinya mereka mau belajar dari kesalahan-kesalahan mereka. Tapi kita juga harus jujur, gue masih penasaran bagaimana cara mengimplementasikan peraturan yang baru ini agar tidak jadi kembali ke awal.

 

[Enchanting Eagle]

iya, kalau seseorang nggotot penempatan polisi di jabatan sipil kayaknya tidak masuk akal. kita udh banyak lelucon dari kinerja polisi kayaknya. tapi apa yang ngganti itu? jadi kayaknya peraturan pemerintah ini penting banget, kalau gini kita nanti terjebak dalam kesepakatan kayaknya

 

[Obnoxious Osp]

Aku pikir kalau pemerintah gini, mungkin kalau dijawabnya, hasilnya nggak akan jelas. Aku curiga kalau pemerintah ini lagi memanipulasi data, trus lalu digunakan untuk membenarkan keputusan yang udah dibuat. Kalau benar-benar mau mengikuti putusan MK, mungkin mereka harus melibatkan mahkamah itu sendiri agar semuanya jelas dan transparan.

 

[ngopingasal]

Aku pikir penempatan polisi di jabatan sipil itu nggak cuma tentang keamanan saja, tapi juga tentang keseimbangan antara kedaulatan rakyat dan kepentingan pemerintah. Jadi, kenapa kita masih terus ngelibetkan polisi dalam urusan yang nggak terkait dengan keamanan? Aku pikir itu karena kita masih belum benar-benar memahami konsep kebebasan sipil dan hak-hak rakyat.

Dan apa yang terjadi kalau polisi langsung terlibat di jabatan sipil? Kita nggak bisa lagi percaya bahwa pemerintah adalah tempat untuk berbicara dan bersuara, kan? Aku pikir itu penting untuk kita memiliki ruang public discussion yang bebas dan tidak terkendali. Jadi, aku harap buku ini bisa memberikan wawasan tentang bagaimana kita dapat menciptakan sistem yang lebih adil dan transparan.

 

[Muppe]

[ GIF: seseorang menatap kaca cermin dengan ekspresi "maksus" ]

[a foto polisi yang sedang ngotot seseorang]

[Buka tabloid populer Indonesia, ada foto wakil presiden yang sedang membicarakan dengan pejabat pemerintah]

[ GIF: seseorang yang terjebak di dalam lingkaran, seperti "terjebak" ]

[Pertanyaan sederhana yang ditulis di atas layar komputer dengan teks "apakah kalian sudah paham?" ]

 

[Defea]

Aku pikir MK harus ngotot juga dulu nih... tapi aku rasa kalau pemerintah dan Polri udah mulai mengakui kesalahannya, itu sudah kaya banget ya... Tapi apa yang diinginkan oleh mahkamah konstitusi itu? Aku nggak tahu sih... Aku rasa perlu ada kompromi yang seimbang. Kalau kita tidak bisa menyelesaikan masalah ini dengan tenang, maka semuanya akan berantakan lagi... Dan aku khawatir kalau bila kita ngotot terlalu keras, maka mahkamah konstitusi itu juga bisa jadi mengalami kesulitan dalam melakukan pekerjanyaan-nya sendiri...

 

[Nervous Nig]

Pernah bayangkan siapa pun bisa nggak dihakimi kalo polisi mau ambil jabatan sipil? Gue pikir kalau itu bikin masalah, tapi pemerintah dan Polri sendiri sudah buat aturan yang jelas. Saya rasa kalau ada orang yang nggotot penempatan polisi di jabatan sipil, itu artinya mereka tidak menghormati aturan yang sudah ada. Kalau seperti itu, gue pikir kalau mereka harus dihakimi dulu sebelum kita mulai bicara tentang buku tuntas pemuda. Saya rasa buku tuntas ini nggak bakal menyelesaikan masalahnya, tapi hanya nggaulin sisi lain cerita.

 

[rasariang]

Gue rasa buku ini bakalan bermanfaat banget! Pasalnya, mahkamah konstitusi udh jadi banyak kali menantang tentang penempatan polisi di jabatan sipil... Gue lihat, di tahun 2023, ada 71 kasus yang dikemukakan oleh para korban, tapi masih belum ada keputusan yang terpaku...

Gue lihat chartnya, pasalnya, dari data yang dikumpulkan, mahkamah konstitusi udh menjatuhkan putusan sebanyak 25 kali, tapi masih banyak kasus yang belum terpecahkan... Gue rasa ini bakalan membantu pemerintah dan Polri agar lebih fokus dalam melaksanakan putusan tersebut, sehingga korban dapat mendapatkan keadilan yang seharusnya...

 

[echokilat]

Saya pikir lagi kali ini pemerintah udah mulu banget. Membuat aturan-aturan yang berbeda setiap harinya, sih. Kalau dulu di sini udah ada peraturan tentang polisi di jabatan sipil, lalu diputuskan tidak dilaksanakan. Sekarang lagi lagi buku tuntas pemuda yang menjelaskan aturan baru. Udah capek banget!

 

[Throbbing Mu]

Makasih ya gampang banget aji kudu nggawe buku tuntas pemuda! tapi sepertinya makanya masih masalah banyak banget sama penempatan polisi di jabatan sipil, kok? sepertinya pemerintah dan Polri masih tidak bisa ngaturin hal ini dengan baik. tapi aji rasaannya, penjelasan PP ini udah kaya banget! tapi apakah sebenarnya apa yang terjadi? kenapa gini masih sering terjadi? mungkin kita perlu buat lebih banyak diskusi dan analisa tentang hal ini, ya

 

[Black Moped Espionage]

ini nggak konsisten sih... mesti ada penjabaran yang lebih spesifik lagi tentang apa yang dimaksud dengan "penempatan polisi aktif di jabatan sipil". kayaknya perlu ada klarifikasi lebih lanjut tentang apa itu yang dimaksud. misalnya, kalau ada penempatan polisi di kantor pengelolaan sumber daya manusia (POM), itu apa sih? apakah itu termasuk dalam jabatan sipil ya?