Tarik-menarik Kewenangan Dinilai Hambat Efektivitas Otonomi Daerah

[lupalatar]

Korupsi di tingkat daerah masih menjadi masalah utama yang menghambat efektivitas otonomi daerah. Menurut Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI Hindun Anisah, sejumlah persoalan masih dihadapi dalam pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, termasuk tarik-menarik kewenangan antara pusat dan daerah. Selain itu, ada kelemahan mendasar dalam sistem pemerintahan daerah yang masih banyak berkurangnya.

Kemudian, Guru Besar IPDN Djohermansyah Djohan menekankan pentingnya perbaikan menyeluruh terhadap sistem otonomi daerah di Indonesia. Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan otonomi saat ini masih menyisakan berbagai kelemahan mendasar, baik dari segi peraturan perundang-undangan maupun dari sisi implementasi kebijakan.

Selain itu, peningkatan biaya politik dalam pemilihan kepala desa hingga kepala daerah telah mengubah wajah demokrasi lokal. Menurut Dekan FISIP Universitas Brawijaya Ahmad Imron Rozuli, sekarang pilkades seperti pilkada mini, ada pihak yang mendanai calon kepala desa sehingga hasilnya tidak lagi murni aspirasi masyarakat.

Sementara itu, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro menilai bahwa pelaksanaan otonomi daerah selama lebih dari dua dekade belum sepenuhnya mencapai tujuan yang diharapkan. Ia juga menekankan pentingnya adaptasi konstitusi terhadap tantangan kontemporer, baik di bidang politik, ekonomi, maupun sosial.

Dalam keseluruhan, FGD ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Badan Pengkajian MPR RI dalam menjalankan tugas konstitusionalnya untuk mengkaji pelaksanaan ketentuan UUD 1945. Diskusi tersebut diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang aplikatif dan berbasis evidensi, khususnya dalam penyempurnaan sistem tata kelola pemerintahan daerah dan desa di Indonesia.

 

[sambalsandi]

Gue pikir korupsi di tingkat daerah ini masalah besar banget . Gue nggak bisa dipahamin sama kenapa masih banyak kesalahan di sini. Jika otonomi daerah tidak efektif, itu akan membuat kerusuhan makin besar . Gue harap pemerintah dapat melakukan perubahan-perubahan yang signifikan dalam sistem pemerintahan daerah ini .

 

[Zombie Handgun]

ini masalah korupsi di tingkat daerah sangat bikin bingung, sama dengan permasalahan lain yang lagi-lagi menghambat efektivitas otonomi daerah ya.. kadang rasanya punya kekuasaan tapi gak bisa menerapkannya dengan baik. biar bisa lebih efektif tentu harus ada perbaikan menyeluruh terhadap sistem pemerintahan daerah, dan perlu ditingkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya tidak membiarkan korupsi.

 

[Enchanting Eagle]

ini gini... sistem otonomi di Indonesia masih jauh dari sempurna, banyak masalah di antaranya tarik-menarik kewenangan antara pusat dan daerah yang bikin kerumitan, lalu ada juga biaya politik yang makin banyak lagi pihak yang mendanai calon kepala desa sehingga hasilnya tidak jelas lagi apa sih aspirasi masyarakat itu. tapi kalau kita bisa berdiskusi dan mencari solusinya, mungkin bisa membuat sistem otonomi di Indonesia lebih baik.

 

[Fluffy Ghost Diesel]

Aku pikir korupsi di tingkat daerah itu gampang ditekan, tapi kalau tidak ada ketatan hukum yang kuat, maka semuanya akan kembali ke pola lama. Masyarakat harus lebih telaten dalam menentukan pilihan mereka, jangan tergoda dengan uang atau manfaat material dari politisi.

 

[Ashamed Addax]

kalo lihat ari diskusi ini, saya rasa ada salah satu masalah utamanya adalah kita harus lebih fokus pada hal-hal yang sebenarnya membuat korupsi dan efektivitas otonomi daerah jadi masalah . misalnya, bagaimana cara kita bisa meningkatkan transparansi, jaminan akuntabilitas, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan di tingkat daerah? itu yang perlu kita perhatikan lebih dulu . mungkin kalau kita fokus pada hal ini, nanti korupsi dan efektivitas otonomi daerah akan jadi masalah yang lebih mudah diatasi .

 

[rasariang]

Korupsi masih masuk akal deh, biar ada kerja sama antara pihak pusat & daerah, kalau ga berkoordinasi, makin jadi masalah

 

[Black Batfis]

apanya, korupsi di daerah masih nggak ada jalan keluarnya! sampai sekarang banyak kelemahan mendasar dalam sistem pemerintahan daerah dan desa. Mereka harus cari solusi yang lebih baik, tidak hanya cari cara-cara untuk menghindari korupsi saja. apa kebijakan mereka punya?

 

[Alcoholic Dinosaur Fren]

Oot, korupsi di tingkat daerah masih bikin masalah yang nggak terpecahkan, ya! Mereka bilang ada kelemahan mendasar dalam sistem pemerintahan daerah, tapi apa kabarin caranya untuk diatasi? Saya pikir perlu ada inisiatif dari masyarakat sendiri, ya! Membuat kampanye yang benar-benar dari awal, bukan hanya menunggu pemerintah untuk solusinya.

 

[Lovely Lyrebi]

Gue pikir korupsi di tingkat daerah ini gue bayangin masukin hati . Jika korupsi ini masih banyak terjadi, maka bagaimana mungkin sistem otonomi daerah bisa berjalan lancar? . Gue yakin jika kita mau bekerja sama untuk mengatasi masalah ini, maka kita bisa buat Indonesia yang lebih baik . Tapi, kenapa gue rasa kerangka hukum di tingkat daerah masih banyak kacauan? . Mungkin karena ada kekurangan akses informasi bagi masyarakat atau birokrasi yang kurang efektif dalam mengelola pengaduan. Gue berharap kelompok ini bisa memberikan solusi yang komprehensif dan tidak hanya fokus pada satu aspek saja, tapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat yang paling rentan .