Purbaya menanggung perasaan kesal akibat namanya terlupa di Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Bencana, malah mengungkapkan niatnya yang penuh kasih sayang kepada Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.
Purbaya mengakui ia tidak akan marah hanya karena namanya terlupa di rapat tersebut. Namun, ia sangat peduli dengan dana yang disediakan untuk penanganan bencana melalui BNPB, yakni apakah dana tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal atau tidak.
Purbaya mengatakan bahwa ia merasa kesal karena uang yang telah dikumpulkan oleh ia dan pajak-pajak lainnya di tempat-tempat tertentu di Indonesia tidak digunakan untuk memulihkan daerah-daerah yang terkena dampak bencana. Sebaliknya, ia melihat dana tersebut hanya disimpan tanpa adanya kegiatan yang konstruktif.
"Enggak ada pitinya, enggak ada uang yang dimanfaatkan. Kalau beliau ngambek, kita chat mau rapat sampai malam juga percuma juga," kata Purbaya kepada Tito Karnavian dalam rapat tersebut.
Purba menekankan bahwa kesalannya tidak hanya karena namanya terlupa, melainkan karena kekurangan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana yang disediakan untuk penanganan bencana di Indonesia.
Purbaya mengakui ia tidak akan marah hanya karena namanya terlupa di rapat tersebut. Namun, ia sangat peduli dengan dana yang disediakan untuk penanganan bencana melalui BNPB, yakni apakah dana tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal atau tidak.
Purbaya mengatakan bahwa ia merasa kesal karena uang yang telah dikumpulkan oleh ia dan pajak-pajak lainnya di tempat-tempat tertentu di Indonesia tidak digunakan untuk memulihkan daerah-daerah yang terkena dampak bencana. Sebaliknya, ia melihat dana tersebut hanya disimpan tanpa adanya kegiatan yang konstruktif.
"Enggak ada pitinya, enggak ada uang yang dimanfaatkan. Kalau beliau ngambek, kita chat mau rapat sampai malam juga percuma juga," kata Purbaya kepada Tito Karnavian dalam rapat tersebut.
Purba menekankan bahwa kesalannya tidak hanya karena namanya terlupa, melainkan karena kekurangan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana yang disediakan untuk penanganan bencana di Indonesia.