Pemerintah Sumbar memperpanjang masa tanggap darurat hingga 22 Desember 2025. Hal ini dilakukan setelah evaluasi menyeluruh yang menunjukkan kondisi kritis di beberapa wilayah, sehingga penanganan darurat masih belum dapat dinyatakan selesai.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, mengatakan bahwa proses penanganan darurat di banyak titik belum bisa diakhiri. Oleh karena itu, perpanjangan masa tanggap darurat menjadi langkah yang wajib ditempuh. "Setelah rapat hari ini, kami sepakat memperpanjang status tanggap darurat sampai 22 Desember. Penanganan masih jauh dari selesai dan kami membutuhkan waktu tambahan," ujar Mahyeldi melalui video pernyataan resmi.
Untuk mendapatkan data yang lengkap tentang kerusakan, jumlah pengungsi, serta kebutuhan mendesak di daerah masing-masing, Pemprov Sumbar meminta seluruh bupati dan wali kota di Sumbar untuk melengkapi data tersebut segera. Data ini penting bagi Pemprov Sumbar untuk menyusun langkah lanjutan, termasuk rekonstruksi.
Meskipun beberapa daerah seperti Kota Solok, Payakumbuh, dan Bukittinggi menunjukkan tanda-tanda pemulihan, kebanyakan wilayah lain seperti Kabupaten Agam, Pariaman, Pesisir Selatan, dan Padang Pariaman masih menghadapi kondisi yang memerlukan respons darurat. Akses transportasi di beberapa titik masih terputus akibat kerusakan jalan dan jembatan, sehingga distribusi bantuan belum dapat berjalan optimal.
Pemerintah juga terus mengevakuasi warga serta memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, air bersih, tempat tidur, dan kebutuhan khusus bagi kelompok rentan. Jumlah pengungsi masih berada di kisaran 20 ribu jiwa.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, mengatakan bahwa proses penanganan darurat di banyak titik belum bisa diakhiri. Oleh karena itu, perpanjangan masa tanggap darurat menjadi langkah yang wajib ditempuh. "Setelah rapat hari ini, kami sepakat memperpanjang status tanggap darurat sampai 22 Desember. Penanganan masih jauh dari selesai dan kami membutuhkan waktu tambahan," ujar Mahyeldi melalui video pernyataan resmi.
Untuk mendapatkan data yang lengkap tentang kerusakan, jumlah pengungsi, serta kebutuhan mendesak di daerah masing-masing, Pemprov Sumbar meminta seluruh bupati dan wali kota di Sumbar untuk melengkapi data tersebut segera. Data ini penting bagi Pemprov Sumbar untuk menyusun langkah lanjutan, termasuk rekonstruksi.
Meskipun beberapa daerah seperti Kota Solok, Payakumbuh, dan Bukittinggi menunjukkan tanda-tanda pemulihan, kebanyakan wilayah lain seperti Kabupaten Agam, Pariaman, Pesisir Selatan, dan Padang Pariaman masih menghadapi kondisi yang memerlukan respons darurat. Akses transportasi di beberapa titik masih terputus akibat kerusakan jalan dan jembatan, sehingga distribusi bantuan belum dapat berjalan optimal.
Pemerintah juga terus mengevakuasi warga serta memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, air bersih, tempat tidur, dan kebutuhan khusus bagi kelompok rentan. Jumlah pengungsi masih berada di kisaran 20 ribu jiwa.