Bupati Pati Sudewo Diduga Terima Uang Kasus DJKA saat Menjabat di DPR RI
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluncurkan liputan kasus dugaan korupsi terhadap Bupati Pati, Sudewo. Hal ini menimbulkan kecurigaan mengenai aliran uang yang diterima Sudewo saat menjabat sebagai Anggota Komisi V DPR RI.
Menurut Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, "Sudewo diduga menerima aliran sejumlah uang dari proyek di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA)" saat menjabat sebagai Anggota Komisi V DPR RI. Sudawo bertugas mengawasi sejumlah mitra yang salah satunya adalah Kemenhub, hal itu menjadi awal penerimaan aliran uang oleh Sudewo.
Sudewo juga diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini, namun tidak ada catatan menyinggungkannya. Sudewo pernah mengembalikan uang sekitar Rp3 miliar kepada KPK, namun ia menyatakan uang itu merupakan hasil pendapatannya saat menjabat sebagai Anggota DPR.
Sudewo dan tiga orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan jual beli jabatan perangkat desa di lingkungan Pemkab Pati. Mereka diduga melakukan pemeriksaan kepada para calon perangkat desa yang mendaftar.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluncurkan liputan kasus dugaan korupsi terhadap Bupati Pati, Sudewo. Hal ini menimbulkan kecurigaan mengenai aliran uang yang diterima Sudewo saat menjabat sebagai Anggota Komisi V DPR RI.
Menurut Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, "Sudewo diduga menerima aliran sejumlah uang dari proyek di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA)" saat menjabat sebagai Anggota Komisi V DPR RI. Sudawo bertugas mengawasi sejumlah mitra yang salah satunya adalah Kemenhub, hal itu menjadi awal penerimaan aliran uang oleh Sudewo.
Sudewo juga diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini, namun tidak ada catatan menyinggungkannya. Sudewo pernah mengembalikan uang sekitar Rp3 miliar kepada KPK, namun ia menyatakan uang itu merupakan hasil pendapatannya saat menjabat sebagai Anggota DPR.
Sudewo dan tiga orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan jual beli jabatan perangkat desa di lingkungan Pemkab Pati. Mereka diduga melakukan pemeriksaan kepada para calon perangkat desa yang mendaftar.