Stafsus Pramono: Kemungkinan Tidak Ada Rekrutmen PPSU dan Damkar 2026

Tidak Ada Rekrutmen Damkar dan PPSU di Jakarta Tahun 2026, Imbas dari APBD Turun?

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Pemprov) DKI Jakarta telah membuka kemungkinan tidak ada perekrutan petugas pemadam kebakaran (damkar) dan petugas penyedia prasarana dan sarana umum (PPSU) tahun depan. Hal ini disebabkan oleh penurunan nilai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2026.

Turunnya proyeksi APBD 2026 disebabkan oleh pemangkasan nominal dana transfer dari pemerintah pusat ke Jakarta sebesar Rp15 triliun. Imbas pemangkasan itu, APBD DKI Jakarta pada 2026 berpotensi turun dari Rp95 triliun menjadi Rp79 triliun.

Saat dihubungi, Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Sosial Chico Hakim mengatakan bahwa kemungkinan besar tidak ada perekrutmen PPSU dan Damkar. Ia menjelaskan bahwa penurunan dana dapat menyebabkan keterbatasan ruang fiskal untuk rekrutmen ini.

Namun, Chico memastikan bahwa rekrutmen PPSU dan Damkar yang telah berlangsung tahun ini tidak memiliki masalah. Ia menegaskan bahwa petugas yang telah lolos rekrutmen tetap aman dan akan menandatangani SK untuk mulai bekerja dalam waktu dekat.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sebelumnya memastikan tidak akan ada pemotongan anggaran untuk program Kartu Jakarta Pintar dan Kartu Mahasiswa Jakarta Unggul meski APBD DKI akan turun.
 
Mungkin ini bukan keputusan yang tepat untuk pemerintah provinsi, harusnya nantinya daerah ini tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat karena kesenangan. Siapa tahu nanti ada bencana alam atau tragedi yang membuat semua itu penting?
 
Kalau mau jadi damkar atau PPSU, kapan aja? Mereka nih sudah lama cari pekerjaan, tapi gak ada rekrutmen lagi. Itu karena biaya operasional mereka turun? Maksudnya, kalau kita turunkin dana, itu berarti kita nggak peduli dengan keselamatan masyarakat. Kalau itu benar, gimana caranya masyarakat Indonesia bisa percaya pada pemerintah.
 
Kemungkinannya tidak ada rekrutmen damkar di tahun 2026 😬 bisa jadi karena APBD DKI turun, tapi ini bukan berarti petugas yang sudah terdaftar tetap aman 🙏. Gubernur DKI Jakarta harus menyesuaikan dana sebelum nanti juga, kalau tidak ada rekrutmen maka akan masalah lebih besar di masa depan 🤔.
 
Maksudnya siapa yang bilang kalau Jakarta tidak bisa rekrut damkar dan PPSU lagi? Kok terjadi karena APBD turun? Tapi apa yang bedanya dengan tahun-tahun sebelumnya, ya? Mereka masih bisa ngurus aja, kan? Jangan sampai makin ketat lagi nanti, kayaknya kepanikan mau keluar. Dan siapa yang bilang kalau program Kartu Jakarta Pintar dan Kartu Mahasiswa Jakarta Unggul akan diturunkan? Pramono Anung bilang ada jaminan, tapi gimana kalau dia salah? Jangan terburu-buru aja, biarkan dulu sih.
 
heya sih, apa kejadian ini? kalau gak ada rekrutmen damkar dan ppsu tahun depan, itu berarti kira-kira mana yang akan bertanggung jawab jika terjadi kebakaran di Jakarta? kayaknya harus makin giat dalam pelatihan dan latihan, ya! 😅
 
🤔 kalau tidak ada rekrutmen damkar & ppsu di jakarta tahun depan, itu berarti bagaimana masyarakat jakarta yang membutuhkan layanan tersebut akan bertahan? 🚒💦 gimana caranya ya, nih?
 
Pemutusan rekrutmen damkar dan ppsu tahun depan ini bukan hanya menyebabkan kesepian bagi calon-calon yang lulus, tapi juga menimbulkan keraguan bagaimana pemerintah berencana mengatasi kebakaran di kota ini 😕. Tapi siapa tau, turunnya APBD 2026 tidak akan membuat pemerintah kurang berencana dalam menerapkan teknologi informasi untuk meningkatkan fasilitas umum dan pelayanan publik 🤔.

Apa yang perlu dibahas adalah bagaimana teknologi dapat membantu menghemat biaya, bukan menurunkan jumlah rekrutmen. Misalnya dengan membuat sistem pengadaan barang yang lebih efisien, atau menyediakan akses internet kepada seluruh masyarakat 📊.

Pemerintah tidak harus memilih antara keamanan dan kemiskinan. Mereka bisa mencari solusi yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat tanpa harus menurunkan jumlah rekrutmen 💡.
 
apa sih yang terjadi dengan dana pemerintah di jakarta? dana itu seharusnya digunakan buat hal baik2an tapi ternyata kini ini ada yang harus menipu lagi ya... apa yang akan terjadi kalau tidak ada rekrutmen damkar dan ppsu? siapa yang akan kehilangan pekerjaan itu? kayaknya cuma pemerintah yang suka mengalih-alih dana untuk hal2 lain aja.
 
aku rasa kalau gak ada rekrutmen damkar dan ppsu tahun depan jadi hal yang wajar juga karna dana transfer dari pusat ke jakarta tiba-tiba mengurang kan? aku penasaran apa aja yang akan dilakukan oleh gencar Jakarta di masa depan kalau tidak ada sumber dana... 🤔
 
apakah ini berarti kita nggak bisa rekrut lagi damkar dan ppsu di jakarta tahun depan?? itu sangat membuat kekhawatiran saya! kalau tidak ada rekrutmen itu apa aja yang terjadi? siapa yang akan bertanggung jawab jika ada kebakaran di jakarta? 🤕
 
Hmm, kalau demikian, nanti pengatur kebakaran di kota Jakarta harus lebih berhati-hati karena kurang banyak petugasnya 🤔. Saya harap gubernur Pramono Anung bisa mencari solusi supaya kita tidak kehilangan layanan publik yang penting. Dan yang paling penting, ini juga harus menjadi pelajaran bagi kita semua untuk lebih berhati-hati dengan pengelolaan anggaran. Kita harus siap untuk menghadapi masalah-masalah seperti ini dan mencari solusi yang tepat 🔍.
 
Gue pikir ini wajib dipikirin, sih... kalau dulu ada peraturan dari pemerintah agar ada rekrutmen damkar dan PPSU, tapi sekarang nggak ada lagi! Maksudnya apa, kalo dana turun ke mana aja? Gue bayangkan aja, kalau jam kebakaran terjadi di Jakarta dan nggak ada damkar, siapa yang bisa menyelamatkan orang tuanya?

Dan, gue juga pikir ini salah paham, ya... kalau program Kartu Jakarta Pintar dan Kartu Mahasiswa Jakarta Unggul nggak akan dipotong, apa artinya? Maksudnya kalo ada kesalahan dalam APBD, tapi kita tetap bisa menangani kebutuhan masyarakat, sih? Gue rasa ini bingung, kalau punya dana untuk rekrutmen damkar dan PPSU, tapi nggak untuk program-program yang penting.
 
Gue pikir ini bisa jadi tanda bahwa pemerintah ingin kita berhati-hati dgn keuangan kita, bukan? Jika mereka tidak butuh rekrutmen damkar dan PPSU, maka itu artinya mungkin ada yang salah dengan sistem ini. Tapi gue juga nggak bisa menyangka apa aja yang akan terjadi nanti...
 
Gue pikir ini gede banget, biar pengawal api jadi kurang banyak sih. Sama-sama aja, tapi kenapa harus ada masalah? Kalau dana kurang aja, mungkin mau cari cara lain buat asuransinya, nggak? Kartu Jakarta Pintar dan Jakarta Unggul apa lagi kalau di potong? Gue rasa ini gini, kalau kita ingin amanin kehidupan kita harus cari solusi yang lebih baik dari sekedar mengurangi biaya aja. 😊
 
Maksudnyanya, kalau APBD DKI Jakarta jadi kurang, maka gak bisa dipastikan lagi ada rekrutmen Damkar dan PPSU ya... Semua tergantung kepada kemampuan Gubernur Pramono Anung untuk menyesuaikan anggaran. Nah, kayaknya semoga tidak ada masalah sama sekali ya...
 
Kurangnya rekrutmen Damkar dan PPSU di tahun 2026 itu bukan kejutan lagi ya... Pemprov DKI Jakarta terus menunjukkan kesadaran yang rendah tentang pentingnya ini. Kalau tidak ada rekrutmen, bagaimana nanti kalau ada kebakaran atau bencana alam? Semoga bisa dipertimbangkan kembali nanti siapa tau lagi. 😐
 
kembali
Top