Stafsus Pramono: Kemungkinan Tidak Ada Rekrutmen PPSU dan Damkar 2026

Kemungkinan Tidak Ada Rekrutmen PPSU dan Damkar 2026, Imbas dari APBD Turun

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Pemprov) DKI Jakarta telah membuka kemungkinan tidak ada perekrutan petugas pemadam kebakaran (damkar) dan petugas penyedia prasarana dan sarana umum (PPSU) pada tahun depan. Hal ini disebabkan oleh penurunan nilai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta pada tahun 2026.

Penurunan proyeksi APBD 2026 disebabkan oleh pemangkasan nominal dana transfer dari pemerintah pusat ke Jakarta sebesar Rp15 triliun. Imbas dari pemangkasan itu, APBD DKI Jakarta pada 2026 berpotensi turun dari Rp95 triliun menjadi Rp79 triliun.

Sementara itu, Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Sosial Chico Hakim memastikan tidak ada masalah untuk rekrutmen PPSU dan Damkar yang telah berlangsung tahun ini. "PPSU dan Damkar akan meneken SK untuk mulai bekerja dalam waktu dekat," katanya.

Chico juga mengatakan bahwa warga yang telah lolos rekrutmen PPSU dan Damkar tahun ini tetap aman, serta PPSU dan Damkar akan segera menandatangani Surat Keputusan (SK) untuk mulai bekerja. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan bahwa pemotongan anggaran tidak akan berdampak pada program Kartu Jakarta Pintar dan Kartu Mahasiswa Jakarta Unggul.

Pramono juga menekankan bahwa ada perubahan dalam pengelolaan dana, namun masih ada potensi untuk melakukan refocusing, efisiensi, dan realokasi.
 
😊 Jadi gue bayangkan, kalau gak ada rekrutmen PPSU dan Damkar 2026? Gimana caranya ya? Nggak bisa makan atau nggak bisa ngerasa aman ya? Aku rasa ini masalah besar banget. Apalagi kalau kamu sudah lolos rekrutmen, kayaknya gak akan ada jawaban. 🤔

Gue pikir ini karena APBD DKI Jakarta turun, tapi nggak berarti tidak ada sumber daya untuk PPSU dan Damkar. Mungkin karena biaya operasional ya? Gue rasa perlu ada rencana lain yang lebih cerdas daripada hanya menurunkan APBD. Jadi gue harap gubang DKI Jakarta bisa mencari solusi yang lebih baik, bukan hanya mengurangi anggaran. 💡
 
Kalau nggak ada rekrutmen lagi, aku rasa ini bukan karena ganti-ganti saja, tapi kalau benar-benar tidak ada kebutuhan lagi, mungkin pemerintah provinsi DKI Jakarta harus lebih bijak dalam pengelolaan anggarannya. Nah, yang penting adalah semua warga DKI Jakarta masih aman dan terlayani dengan baik, ya? Saya harap ini bukan dampak dari program-program yang penting seperti Kartu Jakarta Pintar dan Kartu Mahasiswa Jakarta Unggul.
 
wahhh, ini kayaknya serius banget kalau giliran rekrutmen PPSU dan Damkar 2026 tidak ada 🤔. aku harap tidak terjadi, karena kita butuh banyak petugas damkar dan PPSU di Jakarta ya. tapi saya paham bahwa APBD turun itu berpengaruh pada seluruh program kegubernuran, termasuk Kartu Jakarta Pintar dan Kartu Mahasiswa Jakarta Unggul 🤞. aku harap gubernur Pramono bisa menemukan solusi untuk mengoptimalkan pengelolaan dana dan tidak membuat program-program penting itu terguncang 😊.
 
aku pikir kalau tidak ada rekrutmen lagi itu sedikit berantakan, siapa yang nanti mengambil alih tugas damkar dan PPSU? tapi mungkin ini karena pemerintah ingin fokus pada prioritas lain, misalnya pengembangan infrastruktur atau proyek-proyek lain yang lebih strategis. tapi aku harap gubang tidak lupa tentang keamanan warga, terutama saat musim kemarau yang panas dan kering ini 😊
 
Makasih, bro 😊. Nah pertimbangan pemerintah tentang tidak ada rekrutmen lagi PPSU dan Damkar 2026 ini cukup membuat penasaran. Mungkin karena terbatasnya anggaran, jadi gak bisa rekrut lagi. Sama-sama, bro.
 
Mungkin ini adalah tanda bahwa kita harus lebih berhati-hati dengan penggunaan anggaran daerah. Jangan sampai kita mengabaikan kebutuhan penting seperti perangkat lunak dan alat-alat yang dibutuhkan untuk memajukan daerah.
 
mungkin sih karena banyak yang tidak mau berbagi sama-sama 😂, itu juga bisa buat kesejahteraan masyarakat semakin baik. tapi juga harus diingat kalau semua ini tergantung pada bagaimana kita mengelola dana tersebut, jangan sampai ada penyerapan yang tidak benar. 🤔
 
aku pikir ini salah kali lagi, masyarakat harus lebih sadar tentang pentingnya keamanan dan fasilitas umum di kota kita. jika tidak ada rekrutmen damkar dan ppsu, berarti warga akan harus menanggung risiko sendiri kalau terjadi kebakaran atau bencana lain. ini bukan sekedar masalah keamanan, tapi juga tentang kesadaran masyarakat sendiri 😕

dan apa yang membuat kalian pikir pemotongan anggaran tidak akan berdampak pada kartu jakarta pintar dan kartu mahasiswa jakarta unggul? kalau dana yang dimiliki oleh daerah kita turun, siapa yang akan membantu masyarakat kita? 🤔

dan apa lagi dengan perubahan pengelolaan dana? ini lebih seperti menunda masalah daripada memperjelas solve-nya. kita harus lebih fokus pada efisiensi dan realokasi, bukan hanya perubahan nama saja 🙄
 
kembali
Top