Kemungkinan Keterbatasan Dana, Tidak Ada Rekrutmen PPSU dan Damkar 2026
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Pemprov) DKI Jakarta menyatakan kemungkinan tidak ada rekrutmen petugas pemadam kebakaran (damkar) dan penyedia prasarana dan sarana umum (PPSU) pada tahun depan. Hal ini disebabkan oleh penurunan nilai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2026.
Penurunan APBD yang signifikan ini disebabkan oleh pemangkasan nominal dana transfer dari pemerintah pusat ke Jakarta sebesar Rp15 triliun. Imbas dari itu, APBD DKI Jakarta pada 2026 berpotensi turun dari Rp95 triliun menjadi Rp79 triliun.
Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Sosial Chico Hakim menyatakan bahwa kemungkinan besar tidak ada rekrutmen PPSU dan Damkar karena keterbatasan ruang fiskal. Namun, ia juga memastikan bahwa rekrutmen yang telah berlangsung tahun ini tetap aman dan akan menandatangani SK (Surat Keputusan) untuk mulai bekerja dalam waktu dekat.
Warga yang telah lolos rekrutmen PPSU dan Damkar pada tahun ini tidak perlu khawatir tentang keamanan mereka. Ia juga memastikan bahwa pemotongan anggaran untuk program Kartu Jakarta Pintar dan Kartu Mahasiswa Jakarta Unggul tidak akan terjadi meski APBD DKI akan turun.
Namun, hal yang lain seperti efisiensi dan realokasi akan ada. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak ingin ketinggalan kesempatan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Pemprov) DKI Jakarta menyatakan kemungkinan tidak ada rekrutmen petugas pemadam kebakaran (damkar) dan penyedia prasarana dan sarana umum (PPSU) pada tahun depan. Hal ini disebabkan oleh penurunan nilai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2026.
Penurunan APBD yang signifikan ini disebabkan oleh pemangkasan nominal dana transfer dari pemerintah pusat ke Jakarta sebesar Rp15 triliun. Imbas dari itu, APBD DKI Jakarta pada 2026 berpotensi turun dari Rp95 triliun menjadi Rp79 triliun.
Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Sosial Chico Hakim menyatakan bahwa kemungkinan besar tidak ada rekrutmen PPSU dan Damkar karena keterbatasan ruang fiskal. Namun, ia juga memastikan bahwa rekrutmen yang telah berlangsung tahun ini tetap aman dan akan menandatangani SK (Surat Keputusan) untuk mulai bekerja dalam waktu dekat.
Warga yang telah lolos rekrutmen PPSU dan Damkar pada tahun ini tidak perlu khawatir tentang keamanan mereka. Ia juga memastikan bahwa pemotongan anggaran untuk program Kartu Jakarta Pintar dan Kartu Mahasiswa Jakarta Unggul tidak akan terjadi meski APBD DKI akan turun.
Namun, hal yang lain seperti efisiensi dan realokasi akan ada. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak ingin ketinggalan kesempatan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran.