Kemungkinan Tidak Ada Rekrutmen PPSU dan Damkar 2026, Imbas dari Penurunan APBD DKI Jakarta
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah membuka kemungkinan tidak ada rekrutmen petugas pemadam kebakaran (damkar) dan petugas penyedia prasarana dan sarana umum (PPSU) pada tahun depan. Hal ini disebabkan oleh penurunan nilai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta, yang turun dari Rp95 triliun menjadi Rp79 triliun.
Penurunan APBD ini disebabkan oleh pemangkasan nominal dana transfer dari pemerintah pusat ke Jakarta sebesar Rp15 triliun. Imbas dari pemangkasan itu, kemungkinan besar tidak ada rekrutmen PPSU dan Damkar pada tahun depan.
"Saya tidak bisa memastikan jika tidak akan ada rekrutmen PPSU dan Damkar," kata Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Sosial Chico Hakim. Namun, ia memastikan bahwa perekrutan yang telah berlangsung tahun ini untuk PPSU dan Damkar sudah selesai dan warga yang lolos rekrutmen tersebut tetap aman.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sebelumnya juga mengatakan bahwa tidak ada pemotongan anggaran untuk program Kartu Jakarta Pintar dan Kartu Mahasiswa Jakarta Unggul meski APBD DKI akan turun. Ia memutuskan untuk mempertahankan program-program tersebut dan melakukan refokus, efisiensi, dan realokasi.
Dengan demikian, kemungkinan besar tidak ada rekrutmen PPSU dan Damkar pada tahun depan, imbas dari penurunan APBD DKI Jakarta.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah membuka kemungkinan tidak ada rekrutmen petugas pemadam kebakaran (damkar) dan petugas penyedia prasarana dan sarana umum (PPSU) pada tahun depan. Hal ini disebabkan oleh penurunan nilai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta, yang turun dari Rp95 triliun menjadi Rp79 triliun.
Penurunan APBD ini disebabkan oleh pemangkasan nominal dana transfer dari pemerintah pusat ke Jakarta sebesar Rp15 triliun. Imbas dari pemangkasan itu, kemungkinan besar tidak ada rekrutmen PPSU dan Damkar pada tahun depan.
"Saya tidak bisa memastikan jika tidak akan ada rekrutmen PPSU dan Damkar," kata Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Sosial Chico Hakim. Namun, ia memastikan bahwa perekrutan yang telah berlangsung tahun ini untuk PPSU dan Damkar sudah selesai dan warga yang lolos rekrutmen tersebut tetap aman.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sebelumnya juga mengatakan bahwa tidak ada pemotongan anggaran untuk program Kartu Jakarta Pintar dan Kartu Mahasiswa Jakarta Unggul meski APBD DKI akan turun. Ia memutuskan untuk mempertahankan program-program tersebut dan melakukan refokus, efisiensi, dan realokasi.
Dengan demikian, kemungkinan besar tidak ada rekrutmen PPSU dan Damkar pada tahun depan, imbas dari penurunan APBD DKI Jakarta.