Soal Utang KCIC, Adian Desak Pembengkakan Biaya Dikaji Ulang

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak penggunaan APBN untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung, menyebutkan adanya dugaan pembengkakan biaya yang perlu dikaji ulang. Menurut Adian Napitupulu, anggota Komisi V DPR RI, penolakan tersebut perlu dilihat dalam konteks lebih luas.

"Kalau menurut saya, memang seharusnya dikaji ulang bagaimana bisa terjadi pembengkakan biaya untuk kereta cepat itu," ujar Adian. Ia menekankan bahwa proyek serupa tidak hanya dibangun di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara lain dengan teknologi yang berbeda.

Adian menilai bahwa jika proyek tersebut pada akhirnya menggunakan APBN, maka pemerintah harus menjelaskan evaluasi yang telah dilakukan. "Kalau sampai menggunakan APBN, berarti ini kan mengkhianati janji awal. Maka yang harus dipikirkan, siapa yang melakukan negosiasi, berapa harga yang patut, dan apakah perjanjian itu dibuat dengan niat baik," ujarnya.

Dibandingkan harganya, lalu diperiksa kenapa kita bisa lebih mahal. Bagaimana perjanjian awalnya, siapa yang melakukan negosiasi, dan sebagainya. Menurut Adian, penilaian terhadap niat baik dapat dilihat dari kepatutan harga dalam kontrak proyek.

"Kalau bisa dibuktikan perjanjian itu tidak dilakukan berdasarkan niat baik, ya bisa diminta dibatalkan atau dinegosiasikan ulang. Tapi problemnya adalah kok biayanya bisa gede banget," pungkasnya.
 
Aku pikir kalau ini masalah biaya yang terlalu banyak, tapi apa yang membuat kita lebih mahal lagi? Kita harus tahu dari mana asalnya, siapa yang melakukan negosiasi, dan apakah ada kecurangan dalam proyek itu. Kalau tidak ada, maka biayanya tidak boleh begitu mahal lagi. Aku khawatir kalau ini akan jadi contoh bagi proyek-proyek lain, dan kita tidak mau menjadi contoh yang salah 😕. Kita harus teliti dalam mengelola proyek-proyek besar itu agar tidak kembali ke masa lalu.
 
Kapada APBN yang digunakan untuk membayar utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, aku pikir lebih baik kalau kita jadi periksa dulu siapa yang nge-negosiasi harga dan apa aja prosesnya. Kalau ada dugaan pembengkakan biaya, tapi ternyata tidak benar-benar di periksa, mending tolong pemerintah menjelaskan apa aja evaluasi yang sudah dilakukan. Dan kalau proyek itu nge-need APBN, aku pikir pemerintah harus bisa menjelaskan siapa yang melakukan negosiasi, berapa harga yang patut, dan apakah perjanjian itu dibuat dengan niat baik 🤔
 
heya, kayaknya Menteri Keuangan itu paling serius kan? memang udah ada dugaan pembengkakan biaya nih, jadi mereka harus kaji ulang juga. tapi kalau mereka sudah menolak penggunaan APBN, mungkin karena biayanya terlalu mahal nih. Adian Napitupulu itu bilang benar, proyek kereta cepat tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di banyak negara lain. jadi, apa yang salah dengan kita nih? kalau mereka sudah melakukan negosiasi, dan harga sudah ditentukan, maka kenapa biayanya bisa begitu mahal? 🤔📊
 
Wah, kalau seperti gitu aja biaya kereta cepat itu nanti akan bagai apa? :confused: Menurut saya, proyek seperti ini harus diawasi dengan teliti, kalau tidak bisa dipertanggalkan. #KeretaCepatJakartaBandung

Mungkin karena Indonesia masih banyak banget proyek yang masih dalam tahap kontrak, tapi kita juga harus ingat bahwa biaya kereta cepat itu jelas tidak sengaja ngerampok negara, kayaknya kita harus cek ulang aja bagaimana biayanya. #NegaraHakikata

Kalau memang adanya dugaan pembengkakan biaya, saya pikir pemerintah harus jujur lagi dengan masyarakat tentang apa yang terjadi di balik proyek ini. Jangan seperti ini, kalau ada kesalahan, kita harus mengambil tindakan yang tepat dan tidak menutup wajah. #Jujurlah
 
Maksudnya apa kalau kereta cepat Jakarta-Bandung memang harus menggunakan APBN? Nah, mungkin ada beberapa hal yang bisa kita lakukan juga. Misalnya, kalau biaya sudah terlalu mahal, bisa jadi kita coba negosiasi ulang dengan pihak asing yang ada di sana. Atau yang lebih baik lagi, kita bisa mencari alternatif lain seperti menggunakan dana swadaya masyarakat atau investasi dari bank-bank lokal. Maka dari itu, tidak boleh terlalu cepat menolak penggunaan APBN ya.
 
Makasih ya, apa yang salah kalau kita bicara tentang proyek kereta cepat itu? Nah, sih, kalau nanti proyek itu menggunakan APBN untuk membayar utangnya, maka mesti ada evaluasi yang lebih serius dulu. Kalau gini bisa terjadi, maka apa kegunaan APBN ya? Dan bagaimana dengan harga kontraknya? Mungkin kita perlu tanyakan lagi siapa yang melakukan negosiasi dan berapa mahanya? Biar bisa dipastikan ada niat baik dalam proyek itu. Kalau tidak ada, maka mesti dibatalkan atau dinegoisiasikan ulang biar tidak terjadi kesalahan lagi. 🤔
 
gak percaya kalau menteri keuangan itu membenarin dugaan pembengkakan biaya kereta cepat Jakarta–Bandung, nanti bagaimana jadi? kalau ada dugaan yang bisa diuji ulang, kenapa tidak sekarang aja? serius biaya kereta cepat itu terlalu mahal, gimana bisa begitu? dan siapa yang harus bertanggung jawab atas ini? menteri keuangan itu nanti harus jujur dan memberitahu apa yang sebenarnya terjadi dengan proyek ini 🤔
 
Makasih bro, ngomongin apa arti kalau proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini kayaknya bakal dibayar dengan APBN? Kalau gini, mesti ada sesuatu yang salah, ya. Biayanya pasti tidak wajar banget. Kalau memang demikian, maka penolakan dari Menteri Keuangan itu kayaknya benar-benar tepat. Kita harus tahu apa yang terjadi dengan pembengkahan biaya itu, dan siapa yang bertanggung jawab. Pasti ada kejahatan yang terjadi di balik proyek ini, bro.
 
Gak usah terlalu serius gitu dengan penolakan itu dari Menteri Keuangan Purbaya, tapi sebenarnya ada alasan. Kita harus memikirkan bagaimana biayanya bisa gede banget sih. Kalau punya teknologi yang berbeda, maka biayanya pasti tidak sama dengan proyek lainnya. Maka kita harus membandingkannya dulu sih, dan apa sih yang salah dengan negosiasi awal? Tapi aku juga paham kalau penolakan ini perlu dikaji ulang, karena gak bisa dipungut biaya tanpa adanya evaluasi yang matang.
 
aku pikir apa yang disebutkan oleh Adian ini benar banget! kalau kita mau menggunakan APBN untuk membayar utang proyek kereta cepat, maka perlu dilakukan pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa biaya tidak terlalu besar. siapa ngerjain negosiasi itu? siapa yang bertanggung jawab atas harga yang ditentukan?

aku ingat ada cerita tentang proyek kereta cepat lain di luar negeri, dan kontraknya juga cukup mahal. tapi apa yang membuat biayanya bisa lebih rendah? kita harus tahu apa saja yang terjadi dalam proses perjanjian itu.

dan aku pikir penting juga untuk mengevaluasi niat baik dari pemerintah dalam merencanakan proyek ini. kalau kita mau menggunakan APBN, maka kita harus siap untuk menjelaskan apa lagi yang dilakukan untuk mengurangi biaya.
 
Pikirannya kayak bro, kalau kita ngerasa terus-terang biaya proyek kereta cepat itu bikin kita kewalahan, kenapa tidak nolak ya? Kita harus ngawasi juga siapa yang ngerujuk, ngajak kontrak, apa lagi bisa dilakukan. Biar gak ada kesalahpahaman, bro.
 
kembali
Top