Presiden RI Prabowo Subianto akan menggelar Sidang Kabinet Paripurna hari ini, Senin (20/10), tepat satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya menyatakan bahwa dalam Sidang Kabinet Paripurna hari ini, Prabowo akan memaparkan sejumlah pencapaian yang berhasil diraih serta program prioritas yang sudah terealisasi.
Teddy mengklaim banyak program dan kebijakan pemerintah yang sudah dirasakan oleh masyarakat dalam satu tahun terakhir kepemimpinan Prabowo-Gibran. Ia meyakini program dan kebijakan tersebut mengarah ke arah yang lebih baik, sesuai dengan harapan dan cita-cita Presiden. "Ke depannya kita sama-sama semua mengharapkan tentunya sesuai dengan cita-cita Bapak Presiden, menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali," kata Teddy.
Namun, survei Center of Economic and Law Studies (Celios) mencatat setahun pemerintahan Prabowo-Gibran belum memenuhi ekspektasi publik. Kelas ini menempatkan kinerja kabinet dengan skor 3 dari 10, turun dari survei 100 hari pertama yang sebelumnya berada di angka 5. Direktur Kebijakan Fiskal Celios Media Wahyu Askar menjelaskan penurunan nilai tersebut mencerminkan lemahnya koordinasi antar lembaga, komunikasi publik yang tidak konsisten, serta lambatnya realisasi sejumlah program prioritas.
Selama setahun terakhir, banyak kebijakan yang belum menunjukkan dampak nyata bagi publik. Survei yang melibatkan 1.338 responden di 34 provinsi itu juga menyoroti sepuluh pejabat dengan kinerja terburuk yang direkomendasikan untuk di-reshuffle. Nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana termasuk di antaranya, bersama Menteri HAM Natalius Pigai dan Menteri Kebudayaan Fadli Zon.
Mayoritas publik merasa program pemerintah belum menghadirkan perubahan nyata. Berdasarkan hasil survei, 45 persen responden menyebut kondisi ekonomi rumah tangganya stagnan, 27 persen merasa lebih buruk, dan hanya 28 persen yang merasa lebih baik dibanding tahun sebelumnya.
Kinerja penegakan hukum juga mendapat sorotan tajam, dengan 75 persen responden menilai masih buruk, serta 91 persen menilai komunikasi kebijakan pemerintah tidak memadai.
Teddy mengklaim banyak program dan kebijakan pemerintah yang sudah dirasakan oleh masyarakat dalam satu tahun terakhir kepemimpinan Prabowo-Gibran. Ia meyakini program dan kebijakan tersebut mengarah ke arah yang lebih baik, sesuai dengan harapan dan cita-cita Presiden. "Ke depannya kita sama-sama semua mengharapkan tentunya sesuai dengan cita-cita Bapak Presiden, menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali," kata Teddy.
Namun, survei Center of Economic and Law Studies (Celios) mencatat setahun pemerintahan Prabowo-Gibran belum memenuhi ekspektasi publik. Kelas ini menempatkan kinerja kabinet dengan skor 3 dari 10, turun dari survei 100 hari pertama yang sebelumnya berada di angka 5. Direktur Kebijakan Fiskal Celios Media Wahyu Askar menjelaskan penurunan nilai tersebut mencerminkan lemahnya koordinasi antar lembaga, komunikasi publik yang tidak konsisten, serta lambatnya realisasi sejumlah program prioritas.
Selama setahun terakhir, banyak kebijakan yang belum menunjukkan dampak nyata bagi publik. Survei yang melibatkan 1.338 responden di 34 provinsi itu juga menyoroti sepuluh pejabat dengan kinerja terburuk yang direkomendasikan untuk di-reshuffle. Nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana termasuk di antaranya, bersama Menteri HAM Natalius Pigai dan Menteri Kebudayaan Fadli Zon.
Mayoritas publik merasa program pemerintah belum menghadirkan perubahan nyata. Berdasarkan hasil survei, 45 persen responden menyebut kondisi ekonomi rumah tangganya stagnan, 27 persen merasa lebih buruk, dan hanya 28 persen yang merasa lebih baik dibanding tahun sebelumnya.
Kinerja penegakan hukum juga mendapat sorotan tajam, dengan 75 persen responden menilai masih buruk, serta 91 persen menilai komunikasi kebijakan pemerintah tidak memadai.