Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa hilirisasi harus dilakukan dengan adanya keadilan bagi daerah, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta masyarakat. Menurutnya, hilirisasi perlu menjadi bagian dari implementasi sila kelima Pancasila yang berfokus pada keadilan sosial.
Bahlil menekankan pentingnya kolaborasi antara investor, pemerintah pusat, pemerintah daerah, usaha, dan masyarakat untuk mencapai keadilan sosial. Ia juga menyampaikan bahwa hilirisasi perlu menjadi strategi transformasi ekonomi di tingkat daerah.
Dalam keseluruhan, Bahlil berharap agar hilirisasi dapat menjadi penggerak transformasi ekonomi di tingkat daerah. Dengan demikian, Indonesia berharap dapat mencapai tujuan untuk menjadi salah satu negara dengan GDP yang masuk ke 10 besar pada tahun 2045.
Selain itu, Bahlil juga menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan dalam pelaksanaan hilirisasi. Pemerintah saat ini tengah menyusun peta jalan hilirisasi pasca tambang, termasuk rencana pembangunan industri baru setelah masa pertambangan berakhir.
Dengan demikian, hilirisasi dapat menjadi bagian dari kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan ekonomi yang lebih baik dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia.
Bahlil menekankan pentingnya kolaborasi antara investor, pemerintah pusat, pemerintah daerah, usaha, dan masyarakat untuk mencapai keadilan sosial. Ia juga menyampaikan bahwa hilirisasi perlu menjadi strategi transformasi ekonomi di tingkat daerah.
Dalam keseluruhan, Bahlil berharap agar hilirisasi dapat menjadi penggerak transformasi ekonomi di tingkat daerah. Dengan demikian, Indonesia berharap dapat mencapai tujuan untuk menjadi salah satu negara dengan GDP yang masuk ke 10 besar pada tahun 2045.
Selain itu, Bahlil juga menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan dalam pelaksanaan hilirisasi. Pemerintah saat ini tengah menyusun peta jalan hilirisasi pasca tambang, termasuk rencana pembangunan industri baru setelah masa pertambangan berakhir.
Dengan demikian, hilirisasi dapat menjadi bagian dari kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan ekonomi yang lebih baik dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia.